MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 16 November 2017 10:06
Perda PDAM ‘Lembek’, Harus Direvisi
HARUS REVISI: Pemkab Bulungan harus merivisi Perda tentang Pembentukan PDAM, salah satunya soal sanksi bagi penunggak rekening air yang selama ini belum diatur dalam perda yang diterbitkan tahun 1983. DONI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – DPRD Bulungan meminta Pemkab Bulungan merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan PDAM Tanjung Selor yang diterbitkan tahun 1983 silam, karena sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.

Ketua DPRD Bulungan Syarwani mengatakan, revisi perda ini harus menjadi pekerjaan rumah pemkab.

“Sudah sangat mendesak, apalagi perdanya dikeluarkan sejak tahun 1983, jadi sudah sekitar 34 tahun lamanya belum ada perubahan sampai saat ini,” ujarnya kepada Radar Kaltara, Rabu (15/11).

Lanjut dikatakan  yang menjadi bahan evaluasi selama ini kekurangan dari sisi perangkat, salah satunya PDAM tidak punya kewenangan karena tidak diatur dalam perda. Contohnya yang berkaitan dengan sanksi ketika ada pelanggan yang tidak bayar rekening air. Hal tersebut tidak diatur dalam perda.

“Ini yang krusial dan mendesak untuk dilakukan perubahan,” katanya.

Bahkan menurutnya, pemkab harus segera menyikapinya. Apalagi perda ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera diatasi.

“Bukan hanya mengatasi pemenuhan-pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih, tapi dari sisi perangkat hukum yang mengatur pengelolaan dan manajemen juga harus ada perbaikan,” tegasnya.

“Tentu setelah direvisi harus ada langkah-langkah perbaikan ke depan terhadap manajemen pengelolaan perusda itu,” sambungnya.

Dikatakan, selain PDAM sebagai fungsi sosial  masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih, disisi lain karena bersifat perusda juga harus memikirkan orientasi perusahaan pelat merah itu sendiri.

“Paling tidak dari sisi pendapatan untuk kepentingan manajemen yang ada di sana,” imbuhnya.

Agar perusahaan PDAM yang beberapa bulan lalu me-launching nama PDAM Benuanta tersebut bisa mengelola dan membiayai perusahaan secara mandiri.

Politisi partai berlambang pohon beringin menambahkan, Kementerian Pekerja Umum menargetkan Maret 2018 harus ada Perda tentang hibah kepada PDAM. Karena selama ini bangunan pemkab belum dihibahkan.

“Itu ketentuannya harus dihibah kepada PDAM sehingga nanti lepas dari penguasaan atau pengelolaan dari pemkab,” sebutnya.

Yang menjadi persoalan, kata wakil rakyat dua periode ini, harus menghitung aset-aset yang harus dihibah, baik bangunan maupun jaringan yang sudah dibangun dan dibiayai melalui APBD Bulungan.

“Mudahan pemerintah daerah bisa secepatnya melakukan langkah konkrit untuk menyelesaikan revisi Perda Pembentukan PDAM dan Rancangan Perda Hibah,” ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Direktur PDAM Bulungan H. M. Nuch Galeba. Menurutnya, revisi dari beberapa pasal harus dilakukan karena tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang seperti soal denda.

PDAM, aku dia, telah menyusun revisi perda tersebut, termasuk juga nama PDAM yakni Danum Benuanta juga akan dimasukkan dalam revisi perda. Namun, karena sisa waktu tahun 2017 hanya sekira satu bulan lagi, revisi perda baru dapat dibahas di tahun 2018.

“Sudah kami susun perda, hanya beberapa pasal saja yang berubah,” pungkasnya. (lee/ana)


BACA JUGA

Jumat, 21 September 2018 11:29

Caleg Tak Boleh Lamar CPNS

TANJUNG SELOR – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, menegaskan masyarakat yang sudah terdaftar…

Jumat, 21 September 2018 11:24

Oknum PNS Terlibat Judi Togel

TANJUNG SELOR – Kepolisian Resort (Polres) Bulungan melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)…

Jumat, 21 September 2018 11:21

Informasi Teknis CPNS Harus Valid

PEMPROV Kalimantan Utara (Kaltara) diingatkan secepatnya mematangkan persiapan rekrutmen calon pegawai…

Jumat, 21 September 2018 11:16

Kaltara Rawan KLB Campak dan Rubella

TANJUNG SELOR – Batas waktu pemberian vaksin Measles-Rubella (MR) di Kalimantan Utara (Kaltara)…

Jumat, 21 September 2018 11:12

Tiga Parpol Bersengketa Lolos ke DCT

TANJUNG SELOR  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengumumkan daftar…

Jumat, 21 September 2018 11:04

DPRD Harus Tahu Peruntukkan Anggaran

ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2018…

Kamis, 20 September 2018 12:43

Gunakan Jalur Resmi, Perlu Sinergikan Puluhan Pengusaha

TANJUNG SELOR – Pekan lalu tepatnya Kamis (13/9), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC)…

Kamis, 20 September 2018 12:40

Tingkatkan Ekonomi Warga, Bhabinkamtibmas Harus Berperan Aktif

TANJUNG SELOR – Tugas kepolisian sebagai abdi negara tak semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban…

Kamis, 20 September 2018 12:37

Jalan 603,91 Kilometer Prioritas KemenPU-PR

TANJUNG SELOR - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim)…

Kamis, 20 September 2018 12:35

Modus Mengajari, Mawar Digauli Selama 3 Tahun

KASUS pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .