MANAGED BY:
RABU
19 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 13 November 2017 13:05
Bupati Rekomendasi UMK Rp 2,6 Juta

Tak Taat, Sanksi Tegas Diberikan ke Perusahaan

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan H.Sudjati telah menyetujui draf Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bulungan tahun 2018 yang diusulkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan Rp 2,6 juta lebih. Angka tersebut lebih besar dibandingkan UMK tahun 2017 hanya Rp 2.439.950.

Bupati mengatakan, sudah menandatangani draf UMK yang diajukan Disnakertrans.”Besarannya Rp 2,6 juta lebih, tapi lebih saya lupa berapa. Yang jelas saya sudah tanda tangani,” kata Sudjati kala ditemui usai peresmian salah satu pusat perbelanjaan di Tanjung Selor, Sabtu (11/11).

Namun angkat tersebut, lanjut bupati, belum resmi karena masih diusulkan ke provinsi untuk mendapatkan surat keputusan (SK) penetapan UMK  tahun 2018 dari Gubernur Kaltara H.Irianto Lambrie.

“Kita baru merekomendasikan, pastinya paling lambat 21 November UMK setiap kabupaten/kota sudah diumumkan sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan,” sebutnya.

Disinggung mengenai pertimbangan Bulungan mengusulkan kenaikan UMK? Menurutnya, Secara spesifik dan teknis yang lebih tahu Disnakertrans Bulungan.

“Yang pasti untuk menetapkan UMK mengacu pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Bulungan,” jelasnya.

“Artinya ada faktor biaya hidup disana,” sambungnya

Kalaupun nanti sudah ditetapkan, pihak perusahaan diharuskan menyesuaikan upah dengan UMK yang baru.

“Disnakertrans juga saya minta dapat lebih intens melakukan pengawasan di lapangan, sehingga UMK 2018 diterapkan sebagaimana mestinya,” imbuhnya, seraya mengatakan, untuk sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tak melaksanakan UMK 2018 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018  merupakan kewenangan Disnakertrans.

“Disnakertrans yang lebih paham teknisnya, yang jelas saya berharap ada sanksi tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Meski begitu, dia tak menapik sejauh ini masih ada pekerja yang mendapatkan upah masih di UMK terutama untuk karyawan toko.

“Tapi itu kembali kepada kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan si pekerjanya. Karena pemberian upah juga melihat kemampuan keuangan perusahaan,” pungkasnya. (sny/ana)


BACA JUGA

Selasa, 18 Desember 2018 14:21

APBN 2019 untuk Pembangunan SDM

TANJUNG SELOR – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi…

Selasa, 18 Desember 2018 14:18

Abu Sayyaf Jadi Ancaman di Perairan

TANJUNG SELOR – Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di…

Selasa, 18 Desember 2018 14:15

PARAH BAH..!! Di Kaltara, Setahun, 88,16 Kg Sabu Diamankan

TANJUNG SELOR – Meski termasuk dalam Polda baru, Polda Kaltara kian…

Selasa, 18 Desember 2018 14:14

Kelangkaan Akibat Masih Ada Pengetap

TANJUNG SELOR - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)…

Selasa, 18 Desember 2018 14:13

Belum S1, Insentif Guru Dihapus

TANJUNG SELOR - Sebagian pegawai negeri sipil (PNS) terpaksa gigit…

Selasa, 18 Desember 2018 12:26

Nonstop Lakukan Penyelidikan

TANJUNG SELOR - Penyeludupan narkoba jenis sabu ke Indonesia melalui…

Senin, 17 Desember 2018 12:53

Sembilan Tahun Jadi Daerah Istimewa

TANJUNG SELOR – Sebelum ditetapkan sebagai daerah tingkat II, Bulungan…

Senin, 17 Desember 2018 12:52

Inpres KBM Cetuskan Sejarah

TANJUNG SELOR – Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2018…

Senin, 17 Desember 2018 12:49

Stabilitas Harga Sembako Jadi Atensi Polda

TANJUNG SELOR – Menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan…

Senin, 17 Desember 2018 12:48

Validasi SKD dan SKB Masil Dilakukan

TANJUNG SELOR – Pengumuman hasil seleki Calon Pegawai Negeri Sipil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .