MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 13 November 2017 13:04
Kewenangan Terbitkan Sertifkat Halal Hanya Sampai 2018?

LPPOM Kaltara Resmi Terbentuk

WAJIB HALAL: Selain masa kedaluwarsa, label halal yang diterbitkan LPPOM-MUI juga menjadi perhatian konsumen. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Utara telah resmi terbentuk, Minggu (12/11). Namun tugas sebagai lembaga yang akan mengeluarkan sertifikat halal pada produk hanya akan berlangsung sampai 2018. Hal itu dampak dari diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pertengahan Oktober lalu.

Pembentukan BPJPH ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hal itu diakui Kepala Bidang Pelayanan Umum LPPOM-MUI Pusat, H.Ahmad Baidun usai menjadi narasumber pada sosialisasi sekaligus pembentukan LPPOM-MUI Kaltara, Minggu (12/11).

Namun, kata dia, sebelum turunan UU Nomor 33 Tahun 2014, seperti peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Agama serta petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya disahkan, LPPOM-MUI Kaltara masih punya kewenangan mengaudit dan menerbitkan sertifikat halal produk makanan, minuman dan lainnya.

“Memang tahun 2019 itu ditargetkan sertifikasi halal sudah kewenangan BPJPH, tapi kalau turunannya belum ada juga, ya kewenangan yang menerbitkan sertifikat halal masih tetap dilakukan oleh LPPOM-MUI,” katanya.

Saat ini, sambung dia, turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tersebut sedang dibahas BPJPH bersama Kemenag.”Ditargetkan 2019 disahkan semua,” kata pria yang juga Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Organisasi MUI Pusat ini.

Kalaupun nanti sudah ada turunannya, jelas dia, tidak ada pengambilalihan tugas, yang ada hanya pembagian tugas.

“Mana yang menjadi tugasnya pemerintah dalam ini Kemenag dan mana tugasnya LPPOM-MUI,” imbuhnya.

Lanjut dijelaskan, sesuai UU Jaminan Produk Halal, MUI punya empat tuga yakni, mensertifikasi  auditor, menetapkan fatwa halal, melakukan akreditasi lembaga pemeriksa halal, dan memersiksa produk halal.

“Jadi nanti LPPOM-MUI merekomendasikan produk yang akan disertifikasi halal ke BPJPH,” ujarnya.

Artinya, jika UU Jaminan Produk Halal itu efektif diterapkan, maka LPPOM-MUI dam BPJPH akan bekerja sama-sama guna menjaminan umat Islam agar tak ada keraguan-raguan dalam menggunakan maupun mengkonsumsi produk halal.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kaltara H.Suriansyah membenarkan ke depan untuk penerbitan sertifikat halal dilakukan BPJPH, dan rencananya juga akan dibentuk perwakilannya di daerah.

“Tapi saat ini belum, pusat (Kemenag) masih sebatas koordinasi,” katanya kepada Radar Kaltara kemarin (12/11).

Yang pasti, menurutnya, sebelum dibentuk di daerah Kemenag RI terlebih dulu akan melakukan sosialisasi.”Tapi pada intinya kami mendukung keberadaan BPJPH,” ujarnya.

Apalagi di struktur organisasi Kanwil Kemenag Kaltara sudah terdapat Kepala Seski Bimbingan Syariat Islam dan Produk Halal.”Kami siap saja kalau memang nanti ada perwakilan di daerah,” jelasnya.

Dia membahkan, pihaknya menunggu produk Kemenag dan MUI yang menargetkan tahun 2019 semua produk harus bersertifikat halal.”Insya Allah,kami juga siap mendukung program itu,” katanya singkat.

Terkait dengan pembentukkan LPPOM-MUI Kaltara, Wakil Ketua MUI Kaltara Syamsi Sarman mengatakan, pengurus inti sudah terbentuk hanya melangkapi anggota di masing-masing bidang.

“Kalau sudah lengkap baru surat keputusan kepengurusan diajukan ke pusat untuk pengesahan pengurus LPPOM-MUI Kaltara,” ujarnya kala ditemui usai pembentukan LPPOM-MUI Kaltara di aula KUB Kemenag Bulungan.

Setelah itu, sambung dia, baru dipikirkan untuk fasilitas termasuk kantor pusat. Untuk saat ini kantor perwakilan ada di Tarakan dan Tanjung Selor.

“Nanti kita coba ajukan bantuan ke Pemprov Kaltara, mudahan saja nanti dibantu untuk pembangunan kantor pusat, apakah nanti di Tarakan atau di Tanjung Selor, kita lihat saja nanti,” katanya.

Meski belum ada kantor dan faslitas, LPPOM-MUI Kaltara sudah bisa melayani masyarakat yang ingin mengajukan sertifikat halal.

“Kami siap memfasilitasi, bisa saja nanti kami menggunakan fasilitas seperti laboratorium LPPOM-MUI Kaltim atau LPPOM-MUI Pusat di Bogor,” ungkapnya. Karena itu, yang menjadi fokus saat ini, bagaimana secepatnya pengurus LPPOM-MUI Kaltara ini bisa segera dilantik.

”Kita berharap tahun ini sudah bisa dilantik, sehingga sudah bisa bekerja,” harapnya.

Untuk diketahui, untuk jabatan Kepala Bidang Sertifikasi dan Sistem Jaminan Halal dijabat drh. Sukamto (Tarakan), Kabid Sosialisasi dan Promosi drg. Imam Sujono (Bulungan), Kabid Bidang Penelitian dan Kajian Ilmiah Dr.Mardiana (Tarakan), Kabid Pelatihan dan Standarisasi dr. Widodo (Bulungan) dan Koordinator Auditor Dr. Ely (Tarakan).Rerata pengurus inti LPPOM-MUI berasal dari unsur akademisi dan kesehatan.(ana)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:04

Beda Persepsi, Persetujuan Ditunda

TANJUNG SELOR – Deadline persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:02

Pembangunan Lanudal Butuh Lahan Enam Hektare

TANJUNG SELOR - Pembangunan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) di…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:01

Sempat Molor, DPTHP-II Nasional Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Meski sempat molor, penetapan jadwal Daftar Pemilih…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:59

Mau Bangun Ini, Pertamina Beri Catatan Khusus

TANJUNG SELOR – Setelah melakukan survei ke Bandara Kolonel RA…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:58

2.107 Warga Binaan Miliki Hak Pilih

TANJUNG SELOR – Hak pilih narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:56

Harga TBS Anjlok, Ini Dampak yang Paling Terasa

TANJUNG SELOR - Turunnya harga crude palm oil (CPO) dunia…

Jumat, 14 Desember 2018 14:50

Diupah RM 5.000, Nelayan Bawa Sabu 10 Kg

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali…

Jumat, 14 Desember 2018 14:48

Infrastruktur dan Bantuan Keuangan Jadi Perhatian

TANJUNG SELOR ­– Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:46

Rp 9 Miliar untuk Relokasi Pipa

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:44

Bawaslu Pertanyakan Hak Suara di Lapas

TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .