MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 10 November 2017 12:09
‘Benang Kusut’ di Pasar Induk Harus Diurai
JADI SOROTAN: Pembagian los dan meja di pedagang di Pasar Induk diduga dilakukan tanpa SOP. SAMSUL UMARDHANIE/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan melalui Disperindagkop bergerak cepat melakukan pembenahan persoalan  yang ada di Pasar Induk Tanjung Selor, pasca Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membeberkan laporan hasil akhir pemeriksaan (LHAP) temuan dugaan maladministrasi di pasar tradisional terbesar di Kabupaten Bulungan,  Selasa (7/11).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Drs. Syafril mengatakan, satu hari pasca presentasi ORI Kaltara ke Pemkab Bulungan,  Disperindagkop sudah mulai melakukan pembenahan. Sehingga ditargetkan dalam waktu sebulan semua permasalahan yang direkomendasikan ORI Kaltara bisa diperbaiki.

Itu artinya lebih cepat dari batas waktu yang diberikan ORI, yakni selama dua bulan atau 60 hari.

Untuk itu, Disperindagkop harus segera mengambil ‘langkah seribu’, agar persoalan bisa segera dibenahi.

“Harus ‘marathon’, jangan cuma ‘jalan’, agar bisa cepat selesai,” tegasnya.   

Paling tidak bisa diperbaiki 80 hingga 90 persen. “Kita tinggal awasi saja,” katanya, seraya berharap para pedagang bisa menyadari tidak boleh main serobot. “Karena ada aturan main yang harus diikuti,” sebutnya.

Sehingga penataan pasar di Jalan Sengkawit itu bisa lebih baik lagi. Bukan seperti saat ini, pasar sebagai tempat mencari makan justru menjadi tempat ribut.

Karenanya, Syafril mengapresiasi hadirinya ORI dalam permasalahan Pasar Induk. Sebab, dengan adanya ORI pemkab memiliki informasi untuk dapat melangkah menyelesaikan permasalahan yang sudah lama terjadi di pasar yang semakin lama semakin dipadati para pedagang ini. .

“Jika perlu Ombudsman ‘telanjangi’ semua informasi yang ada, sehingga kita tahu kendala dan permasalahannya apa,” imbuhnya.

Lanjut dikatakan, permasalahan di Pasar Induk diibaratkan orang sakit yang sulit memeriksa diri sendiri, sehingga butuh bantuan orang lain, dalam hal ini Ombudsman menjadi pihak yang diharapkan.

“Permasalah di Pasar Induk ini juga dapat ibaratkan benang, itu kusut sekali, mau kita potong salah, jadi harus kita urai pelan-pelan, dimana letaknya kusutnya itu, kita tetap berharap pasar bisa tertib lagi,” ujarnya.

Disinggung mengenai ada atau tidaknya sanksi bagi pedagang yang memperjual belikan meja? Menurutnya, perlu dipelajari terlebih dulu, jangan sampai satu pedagang punya lima meja dan disewakan.

“Kita inginkan adil dan merata,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Rabu (8/11), Kepala ORI Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amirudin mengatakan, ditemukan beberapa hal yang harus diperbaiki di Pasar Induk, di antaranya tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penempatan dan peralihan meja atau los.

Selain itu juga tidak ada komponen standar pelayanan terutama mekanisme dan persyaratan mendapatkan meja atau los, peralihannya ke pihak lain dan penempatan pedagang dalam daftar tunggu sesuai dengan Undang-Undang (UU) RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Keterangan dari mantan kepada Disperindagkop, Agus Nurdiansyah menyatakan bahwa ada prosedur dan persyaratan secara tertulis mengenai pendaftaran meja atau los agro, tapi ketika dokumen diminta tidak bisa dilampirkan, sementara kepala UPT Pasar sebelumnya maupun saat ini mengaku bahwa tidak ada SOP itu,” ujarnya kepada Radar Kaltara, Selasa (7/11).

Sosialisasi kepada pedagang mengenai perbedaan penggunaan meja dan los, sesuai dengan pengertian meja dan los pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha juga belum dilakukan. Dalam perda tersebut dijelaskan, los merupakan bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

“Pembangunan los yang tidak disertakan meja akan menjadi polemik bagi pedagang,” tuturnya.

Selain itu, surat penunjukkan pengelolaan listrik, air bersih, kebersihan, keamanan dan ketertiban tidak ada. Yang ada, kata dia, penunjukan pengelolaan listrik hanya bersifat inisiatif sehingga tidak ada dasar hukumnya jika pengelolaan listrik dilakukan oleh koperasi.

“Terkait kebersihan keamanan dan ketertiban, pihak terkait tidak bisa menunjukkan salinan surat perjanjian kerja sama yang telah dilakukan sejak 30 Desember 2013 lalu, hanya ada pengangkatan petugas operasional pasar induk yang sifatnya perorangan bukan badan hukum atau koperasi,” jelasnya.

Ada juga dindikasi pembayaran honor melalui koperasi. Hal itu tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Disperindagkop yang tidak menyebutkan koperasi sebagai pelaksana pembayaran honor petugas operasional dan tidak ada tanda bukti perjanjian pelaksanaan pembayaran tersebut.

“Banyak temuan dari segi administrasi yang memang belum sesuai dengan prosedur,” sebutnya.

Untuk itu, dirinya menegaskan kepada Disperindagkop untuk membuat SOP tata kelola Pasar Induk dalam melakukan pembangunan pasar selanjutnya. Hal itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, terutama dalam pembangunan los dan kios.

“Meja untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi 60 centimeter dari lantai serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu,” ucapnya.

Selain itu, Disperindagkop Bulungan juga wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh koperasi di Bulungan khususnya di lingkungan Pasar Induk, disamping melakukan penunjukkan resmi terkait pengelolaan penagihan dan pemeliharaan listrik, sehingga ada dasar hukum pengelolaan listrik yang selama ini dilakukan oleh pihak koperasi.

“Mereka juga harus memberikan kejelasan secara administratif pihak mana yang berwenang mengelola kebersihan, keamanan dan pertamanan, apakah perseorangan atau  badan hukum,” tegasnya.

Terhitung setelah dilakukannya LHAP ini, pihaknya memberikan waktu selama 60 hari kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan terkait administrasi di Pasar Induk.

 “Kita beri waktu 60 hari, harus ada yang diperbaiki, minimal 30 persen,” tuturnya.(sny/ana)


BACA JUGA

Rabu, 16 Januari 2019 12:07

Ditugaskan di Krayan, 1 CPNS Mundur

TANJUNG SELOR - Satu dari 444 peserta seleksi calon pegawai…

Rabu, 16 Januari 2019 12:05

Jembatan Meranti Terancam Jadi ‘Pajangan’ Lagi

TANJUNG SELOR - Pembangunan jalan penghubung Jembatan Meranti menuju Buluh…

Rabu, 16 Januari 2019 12:04

Pemilik Miras Hanya Diberi Sanksi Tipiring

MALINAU – Dua ibu rumah tangga (IRT), yakni De dan…

Rabu, 16 Januari 2019 12:03

2018, Empat Penderita HIV/AIDS Meninggal

TANJUNG SELOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan mencatat empat penderita…

Rabu, 16 Januari 2019 10:33

Butuh 7 Menit, Musnahkan Sabu 11 Kg

TANJUNG SELOR - Direktorat Reserse Narkoba (Dirnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda)…

Selasa, 15 Januari 2019 13:56

6.060 WP di Kaltara Belum Taat

TANJUNG SELOR – Dari total 9.413 yang menyampaikan Surat Pemberitahuan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:54

TBS Malinau Dijual ke Nunukan

MALINAU  - Petani kelapa sawit di Kabupaten Malinau belakangan ini…

Selasa, 15 Januari 2019 13:52

Terminal Tipe A Tunggu Restu Kemenhub

TANJUNG SELOR - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Selasa, 15 Januari 2019 13:49

Terapkan Metode Cara Membaca Wartawan

Membaca sebuah buku hingga saat ini masih menjadi kebiasaan yang…

Selasa, 15 Januari 2019 13:43

Sekprov: Jangan Jadikan Kaltara Batu Lompatan

TANJUNG SELOR - Sejak terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara), sudah tiga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*