MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 08 November 2017 14:01
ORI Beberkan Maladmistrasi

Pengelolaan Pasar Induk Tanpa Ada SOP

DISOROT: ORI Perwakilan Kaltara menemukan banyak persoalan di pengelolaan Pasar Induk Tanjung Selor yang harus dibenahi. TEGUH ARYA UNTUK RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Setelah beberapa bulan melakukan pemeriksaan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara akhirnya membeberkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) dugaan maladministrasi di Pasar Induk Tanjung Selor kepada Pemkab Bulungan, Selasa (17/11).

Kepala ORI Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amirudin mengatakan, ditemukan beberapa hal yang harus diperbaiki di Pasar Induk, di antaranya tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penempatan dan peralihan meja atau los.

Selain itu juga tidak ada komponen standar pelayanan terutama mekanisme dan persyaratan mendapatkan meja atau los, peralihannya ke pihak lain dan penempatan pedagang dalam daftar tunggu sesuai dengan Undang-Undang (UU) RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Keterangan dari mantan kepada Disperindagkop, Agus Nurdiansyah menyatakan bahwa ada prosedur dan persyaratan secara tertulis mengenai pendaftaran meja atau los agro, tapi ketika dokumen diminta tidak bisa dilampirkan, sementara kepala UPT Pasar sebelumnya maupun saat ini mengaku bahwa tiak ada SOP itu,” ujarnya kepada Radar Kaltara, Selasa (7/11).

Sosialisasi kepada pedagang mengenai perbedaan penggunaan meja dan los, sesuai dengan pengertian meja dan los pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha juga belum dilakukan. Dalam perda tersebut dijelaskan, los merupakan bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

“Pembangunan los yang tidak disertakan meja akan menjadi polemik bagi pedagang,” tuturnya.

Selain itu, surat penunjukkan pengelolaan listrik, air bersih, kebersihan, keamanan dan ketertiban tidak ada. Yang ada, kata dia, penunjukan pengelolaan listrik hanya bersifat inisiatif sehingga tidak ada dasar hukumnya jika pengelolaan listrik dilakukan oleh koperasi.

“Terkait kebersihan keamanan dan ketertiban, pihak terkait tidak bisa menunjukkan salinan surat perjanjian kerja sama yang telah dilakukan sejak 30 Desember 2013 lalu, hanya ada pengangkatan petugas operasional pasar induk yang sifatnya perorangan bukan badan hukum atau koperasi,” jelasnya.

Ada juga dindikasi pembayaran honor melalui koperasi. Hal itu tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Disperindagkop yang tidak menyebutkan koperasi sebagai pelaksana pembayaran honor petugas operasional dan tidak ada tanda bukti perjanjian pelaksanaan pembayaran tersebut.

“Banyak temuan dari segi administrasi yang memang belum sesuai dengan prosedur,” sebutnya.

Untuk itu, dirinya menegaskan kepada Disperindagkop untuk membuat SOP tata kelola Pasar Induk dalam melakukan pembangunan pasar selanjutnya. Hal itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, terutama dalam pembangunan los dan kios.

“Meja untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi 60 centimeter dari lantai serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu,” ucapnya.

Selain itu, Disperindagkop Bulungan juga wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh koperasi di Bulungan khususnya di lingkungan Pasar Induk, disamping melakukan penunjukkan resmi terkait pengelolaan penagihan dan pemeliharaan listrik, sehingga ada dasar hukum pengelolaan listrik yang selama ini dilakukan oleh pihak koperasi.

“Mereka juga harus memberikan kejelasan secara administratif pihak mana yang berwenang mengelola kebersihan, keamanan dan pertamanan, apakah perseorangan atau  badan hukum,” tegasnya.

Terhitung setelah dilakukannya LHAP ini, pihaknya memberikan waktu selama 60 hari kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan terkait administrasi di Pasar Induk.

 “Kita beri waktu 60 hari, harus ada yang diperbaiki, minimal 30 persen,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani mengatakan hal yang disampaikan ORI merupakan koreksi dan saran untuk bisa memperbaiki kesalahan yang ada di Pasar Induk.

“Secara administrasi formal kita banyak belum terpenuhi, apalagi yang nonformal. Ini menjadi perhatian kedepan untuk perbaikan,” tuturnya.

Dirinya juga akan menyampaikan hal ini kepada Bupati Bulungan H.Sudjati dan akan mengadakan rapat internal. Dan nanti diinisiasi oleh Inspektorat atau Disperindagkop Bulungan terkait langkah yang akan diambil menindak lanjuti temuan ORI.

“Minimal bisa menindak lanjuti secara administrasi dulu. Koperasi harus melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan), minimal itu dulu,” tuturnya.

Karena ada beberapa hal yang melalui proses, seperti kekurangan personel dan kekurangan anggaran  ini tidak bisa langsung. Sementara yang bisa ditindak lanjuti secara cepat, yakni perbaikan dari sisi administrasi.

“Jumlah pegawai saja kalau kurang belum memenuhi standar, itukan ada prosedur, dan anggarannya yang kurang,”ujarya.

Seharusnya bisa di atasi bersama kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana baik UPT maupun Koperasi.

“Intinya Disperindagkop harus tindak lanjuti pertemuan ini,” pungkasnya. (lee/ana)


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 21:50

Bupati Tak Taat Bisa Disanksi

TANJUNG SELOR - Persoalan batas wilayah Kabupaten Tana Tiding (KTT) dan Malinau hingga kini belum tuntas…

Senin, 15 Oktober 2018 21:48

Rekomendasi Dievaluasi Kemenhub

TANJUNG SELOR – Aturan rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), perihal pengantian…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:26

Formasi Dokter Minim Pendaftar

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:24

Pendatang ke Kaltara Akan Diperiksa

TANJUNG SELOR - Mencegah dan mengawasi narapidana (napi) asal Sulteng yang kabur, akibat musibah yang…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:22

Belanja Dikurangi, PAD Bertambah

TANJUNG SELOR – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Kaltara sudah ditetapkan.…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:19

Tarakan Segera Terima DAK Nonfi sik

TANJUNG SELOR - Dinas Kesehatan lima kabupaten/kota diharapkan dapat lebih proaktif untuk mamanfaatkan…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:17

Layanan Administrasi Kependudukan Satu Pintu

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kependudukan…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:14

Masa Diperpanjang, Cakupan Masih Rendah

TANJUNG SELOR – Masa Pemberian imunisasi vaksin (measles) dan campak Jerman (rubella) atau vaksin…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:12

Alat Tangkap Usang, Hasil Seadanya

TANJUNG SELOR – Para nelayan di wilayah Ancam, Desa Ardi Mulyo, Bulungan hingga kini masih menggunakan…

Minggu, 14 Oktober 2018 20:59

Satu Pengedar Sabu Tertangkap di Jalan Poros Km 2

TANJUNG SELOR – Aparat Kepolisian Resor (Polres) Bulungan kembali membekuk seorang pelaku penyalahgunaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .