MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 08 November 2017 14:01
ORI Beberkan Maladmistrasi

Pengelolaan Pasar Induk Tanpa Ada SOP

DISOROT: ORI Perwakilan Kaltara menemukan banyak persoalan di pengelolaan Pasar Induk Tanjung Selor yang harus dibenahi. TEGUH ARYA UNTUK RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Setelah beberapa bulan melakukan pemeriksaan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara akhirnya membeberkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) dugaan maladministrasi di Pasar Induk Tanjung Selor kepada Pemkab Bulungan, Selasa (17/11).

Kepala ORI Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amirudin mengatakan, ditemukan beberapa hal yang harus diperbaiki di Pasar Induk, di antaranya tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penempatan dan peralihan meja atau los.

Selain itu juga tidak ada komponen standar pelayanan terutama mekanisme dan persyaratan mendapatkan meja atau los, peralihannya ke pihak lain dan penempatan pedagang dalam daftar tunggu sesuai dengan Undang-Undang (UU) RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Keterangan dari mantan kepada Disperindagkop, Agus Nurdiansyah menyatakan bahwa ada prosedur dan persyaratan secara tertulis mengenai pendaftaran meja atau los agro, tapi ketika dokumen diminta tidak bisa dilampirkan, sementara kepala UPT Pasar sebelumnya maupun saat ini mengaku bahwa tiak ada SOP itu,” ujarnya kepada Radar Kaltara, Selasa (7/11).

Sosialisasi kepada pedagang mengenai perbedaan penggunaan meja dan los, sesuai dengan pengertian meja dan los pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha juga belum dilakukan. Dalam perda tersebut dijelaskan, los merupakan bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

“Pembangunan los yang tidak disertakan meja akan menjadi polemik bagi pedagang,” tuturnya.

Selain itu, surat penunjukkan pengelolaan listrik, air bersih, kebersihan, keamanan dan ketertiban tidak ada. Yang ada, kata dia, penunjukan pengelolaan listrik hanya bersifat inisiatif sehingga tidak ada dasar hukumnya jika pengelolaan listrik dilakukan oleh koperasi.

“Terkait kebersihan keamanan dan ketertiban, pihak terkait tidak bisa menunjukkan salinan surat perjanjian kerja sama yang telah dilakukan sejak 30 Desember 2013 lalu, hanya ada pengangkatan petugas operasional pasar induk yang sifatnya perorangan bukan badan hukum atau koperasi,” jelasnya.

Ada juga dindikasi pembayaran honor melalui koperasi. Hal itu tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Disperindagkop yang tidak menyebutkan koperasi sebagai pelaksana pembayaran honor petugas operasional dan tidak ada tanda bukti perjanjian pelaksanaan pembayaran tersebut.

“Banyak temuan dari segi administrasi yang memang belum sesuai dengan prosedur,” sebutnya.

Untuk itu, dirinya menegaskan kepada Disperindagkop untuk membuat SOP tata kelola Pasar Induk dalam melakukan pembangunan pasar selanjutnya. Hal itu didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 123 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, terutama dalam pembangunan los dan kios.

“Meja untuk zonasi pangan harus memiliki tinggi 60 centimeter dari lantai serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu,” ucapnya.

Selain itu, Disperindagkop Bulungan juga wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh koperasi di Bulungan khususnya di lingkungan Pasar Induk, disamping melakukan penunjukkan resmi terkait pengelolaan penagihan dan pemeliharaan listrik, sehingga ada dasar hukum pengelolaan listrik yang selama ini dilakukan oleh pihak koperasi.

“Mereka juga harus memberikan kejelasan secara administratif pihak mana yang berwenang mengelola kebersihan, keamanan dan pertamanan, apakah perseorangan atau  badan hukum,” tegasnya.

Terhitung setelah dilakukannya LHAP ini, pihaknya memberikan waktu selama 60 hari kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan terkait administrasi di Pasar Induk.

 “Kita beri waktu 60 hari, harus ada yang diperbaiki, minimal 30 persen,” tuturnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani mengatakan hal yang disampaikan ORI merupakan koreksi dan saran untuk bisa memperbaiki kesalahan yang ada di Pasar Induk.

“Secara administrasi formal kita banyak belum terpenuhi, apalagi yang nonformal. Ini menjadi perhatian kedepan untuk perbaikan,” tuturnya.

Dirinya juga akan menyampaikan hal ini kepada Bupati Bulungan H.Sudjati dan akan mengadakan rapat internal. Dan nanti diinisiasi oleh Inspektorat atau Disperindagkop Bulungan terkait langkah yang akan diambil menindak lanjuti temuan ORI.

“Minimal bisa menindak lanjuti secara administrasi dulu. Koperasi harus melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan), minimal itu dulu,” tuturnya.

Karena ada beberapa hal yang melalui proses, seperti kekurangan personel dan kekurangan anggaran  ini tidak bisa langsung. Sementara yang bisa ditindak lanjuti secara cepat, yakni perbaikan dari sisi administrasi.

“Jumlah pegawai saja kalau kurang belum memenuhi standar, itukan ada prosedur, dan anggarannya yang kurang,”ujarya.

Seharusnya bisa di atasi bersama kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana baik UPT maupun Koperasi.

“Intinya Disperindagkop harus tindak lanjuti pertemuan ini,” pungkasnya. (lee/ana)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 11:58

Warga Dihebohkan Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas

TANJUNG SELOR - Warga Desa Ruhui Rahayu, Jalan Sawit RT 14, RW 01, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten…

Jumat, 20 Juli 2018 11:53

Belum Ada Desa Libatkan TP4D

TANJUNG SELOR –Keberadaan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di…

Jumat, 20 Juli 2018 11:52

Pemanfaatan Tata Ruang Tidak Terkendali

TANJUNG SELOR - Hingga saat ini, 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan belum memiliki Rencana Detail Tata…

Jumat, 20 Juli 2018 11:50

Dishub Akan Kelola Dermaga Ancam

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bulungan dalam waktu dekat akan mengambil…

Jumat, 20 Juli 2018 11:49

Bantuan BTS Khusus Wilayah Perbatasan

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan…

Jumat, 20 Juli 2018 11:35

Dapat Banyak Lahan Bertatus HPL

TANJUNG SELOR - Upaya percepatan merealisasikan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan…

Kamis, 19 Juli 2018 20:06

Kewenangan Aset Jalan di Bulungan Tak Jelas

TANJUNG SELOR – Belasan ruas jalan di Bulungan hingga kini belum dapat dibangun secara masksimal.…

Kamis, 19 Juli 2018 20:05

Belasan Balon DPD Belum Penuhi Syarat

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah menyelesaikan verifikasi dokumen administrasi…

Kamis, 19 Juli 2018 11:11

Korsleting Listrik, Satu Rumah Nyaris Terbakar

TANJUNG SELOR – Sebuah rumah di Jalan Perdamaian, nomor 49 RT 36 RW 06 Kelurahan Tanjung Selor…

Kamis, 19 Juli 2018 11:10

Disdikbud Usulkan DAK Rp 126 Miliar

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan berjuang ke pusat untuk menjalankan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .