MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Jumat, 03 November 2017 12:09
Pembahasan APBD 2018 Terancam Molor

Ke DPRD, Kepala OPD Wajib Lapor Gubernur

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara - IBNU SAUD

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Percepatan pembahasan APBD Kalimantan  Utara tahun 2018 terus dilakukan.Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sedikit ganjalan yang berpotensi memperlambat penyelesaian pembahasan APBD  murni 2018,  yakni adanya kebijakan Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie yang mewajibkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pertemuan dengan DPRD.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Ibnu Saud mengatakan, pada Selasa (31/10) lalu pihaknya mengagendakan pembahasan APBD 2018. Tapi, ada dua kepala OPD yang sudah hadir terpaksa pulang dengan alasan belum mengantongi rekomendasi dari gubernur.

“Padahal rencana rapat sudah siap semua. Nah, ini yang sebenarnya berpotensi membuat perlambatan proses penyelesaian APBD itu,” tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya meminta kepada eksekutif agar memberi ketegasan seperti soal kebijakan yang harus dikeluarkan agar jadwal pembahasan yang sudah ditentukan tidak molor dari target yang sudah ditetapkan.

“Kalau kami targetnya secepat mungkin dapat selesai. Kalau bisa kami berharap seperti arahan Pak Gubernur bahwa segala halnya kalau bisa semua sudah selesai di akhir November ini,” jelasnya.

Sebab, kata politisi dari Fraksi Gerindra ini, penyelesaian APBD murni merupakan prioritas utama karena dianggap sangat penting. Tapi jika masih terus tertunda, maka secara otomatis semuanya pasti akan terbengkalai.

 “Pentingnya percepatan penyelesaian pembahasan APBD ini tidak hanya kepentingan DPRD saja, tapi juga keperluan Pemprov Kaltara. Jadi ini harus diutamakan,” ungkapnya.

Artinya, jika ada undangan dari DPRD untuk melakukan pembahasan, maka harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan harus dihadiri oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala OPD atau perwakilan yang dapat mengambil keputusan.

“Kalau hanya perwakilan berupa staf percuma saja. Pasti rapat yang dilakukan tidak akan ada hasilnya, karena yang bersangkutan tidak akan dapat mengambil kebijakan dengan alasan harus lapor atasan dulu,” bebernya.

“Seharusnya sekarang ini sudah masuk tahapan pembahasan dengan mitra dari provinsi. Tapi kalau diundur terus seperti ini bisa saja saat mereka siap kami ada kesibukan lain, misalnya ada agenda rapat pansus sehingga tidak bisa menerima kedatangan mereka,” sambungnya.

Dengan begitu, secara teoritis target yang sudah ditetapkan tidak akan dapat dicapai dengan sistem seperti ini. Ada keinginan untuk cepat, tapi faktanya tidak saling mendukung antara yang satu dan lainnya.

Sementara pihak Pemprov Kaltara belum dapat dikonfirmasi.(iwk/ana)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Desember 2017 07:59

Kapolri Butuh 500 Rumah untuk Polda

TANJUNG SELOR – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan eks gedung DPRD Kabupaten Bulungan…

Sabtu, 16 Desember 2017 07:57

Dua Alternatif untuk Perumahan Polda

MENYIKAPI permintaan perumahan Polda Kaltara, Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie menyiapkan dua alternatif…

Sabtu, 16 Desember 2017 07:55

Usulan 28 BTS Belum Direspons Pusat

TANJUNG SELOR – Usulan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Bulungan agar 28 Base Transceiver…

Sabtu, 16 Desember 2017 07:52

Bupati: Bukan Tak Peduli, tapi Moratorium

TANJUNG SELOR – Meski sangat mendukung pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor,…

Jumat, 15 Desember 2017 11:34

2018, DOB Hanya Jalan di Tempat

TANJUNG SELOR – Rencana percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor dipastikan…

Jumat, 15 Desember 2017 11:32

Pedagang Mamin Kedaluwarsa Hanya Ditegur

TANJUNG SELOR – Pengawasan produk makanan dan minuman (mamin) kedaluwarsa dilakukan Polres bersama…

Jumat, 15 Desember 2017 11:30

Peminat Daging Beku Minim

TANJUNG SELOR – Upaya pemerintah untuk menurunkan harga daging segar dengan mengimpor daging beku…

Jumat, 15 Desember 2017 11:27

Pemkab Akan Bentuk Tim Inventarisir

TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan H.Sudjati akan mengambil strategi agar upaya revisi Peraturan Daerah…

Jumat, 15 Desember 2017 11:23

Bulungan Jadi Sampel Survei Indeks Kerukunan

TANJUNG SELOR – Kementerian Agama (Kemenag) RI menjadikan Kabupaten Bulungan sebagai sampel survei…

Kamis, 14 Desember 2017 13:28

Hanya 424 Orang Dinyatakan Lulus

TANJUNG SELOR – Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya hasil seleksi calon pegawai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .