MANAGED BY:
MINGGU
21 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 26 Oktober 2017 15:02
Irianto Ingin Lima Daerah Otonomi Baru Disetujui Sekaligus

Fandi Utomo: Kaltara Sudah Memenuhi Syarat

PERJUANGKAN DOB: Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie bersama perwakilan DPRD Kaltara, DPRD Bulungan, dan pihak terkait mengunjungi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. LUWAI UNTUK RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, JAKARTA – Saat berkunjung ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan akan mengevaluasi dan mengkalkulasikan kebijakan pemekaran daerah di Indonesia.

Ini sekaitan dengan adanya rencana usulan 5 Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Kaltara, yakni Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Krayan, Kabudaya, dan Kabupaten Krayan.

Pernyataan Presiden itu makin menguatkan niatan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie untuk mempercepat terealisasinya usulan DOB dari Kaltara, dengan membuka celah dievaluasinya kebijakan moratorium DOB. “Pernyataan Presiden itu sangat objektif, dengan melihat sejumlah pertimbangan tentunya. Diantaranya, moratorium dan beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) apabila DOB diperkenankan untuk diajukan,” kata Gubernur usai menghadiri audiensi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Irianto juga menumpahkan isi hatinya mengenai “keiriannya” akan majunya daerah perbatasan sejumlah provinsi yang sudah mapan. Dirinya berharap, perhatian khusus dari Presiden juga Wakil Presiden (Wapres) H Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) serta jajaran kementerian terkait, agar usulan DOB dari Kaltara yang 4 di antaranya berada di wilayah perbatasan dapat sejajar dengan perbatasan dari daerah lain. Baik dari bidang infrastruktur, ekonomi, sosial dan lainnya. “Pastinya, persoalan DOB di Kaltara ini tak bisa disamakan dengan usulan DOB dari daerah lain di Indonesia. Sedianya, persoalan DOB Kaltara mendapat perlakuan serupa dengan kebijakan diskresi Presiden saat penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tahun ini. Dimana, saat daerah lain harus memenuhi moratorium penerimaan CPNS, Kaltara dengan berbagai pertimbangan, akhirnya dapat dipenuhi usulan penerimaan CPNS-nya. Hingga mendapat kuota 500 formasi,” jelas Irianto.

Keberadaan DOB di wilayah perbatasan Kaltara juga untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ini sebagaimana semangat membangun Indonesia dari pinggiran yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. “DOB yang Kaltara usulkan ini, akan menjadi bagian dari upaya Kaltara juga Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari semua sisi kehidupan,” ucap Gubernur.

Untuk itu, Irianto menginginkan 5 DOB yang diusulkan ini dapat disetujui sekaligus. Meski, sedianya ada beberapa DOB yang harus mendapatkan prioritas ekstra untuk segera diwujudkan. Namun, dengan pertimbangan keadilan dan menghindari terjadinya kecemburuan antar daerah dimaksud, maka Gubernur menegaskan 5 DOB yang diusulkan tersebut dapat disetujui bersamaan. “Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan penuh dari Komisi II DPR RI serta perwakilan Kaltara di DPR RI. Hasrat dan keinginan Kaltara ini, kami titipkan dan percayakan kepada Komisi II dan perwakilan Kaltara di DPR RI untuk diperjuangkan,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo mengharapkan ikhtiar dan perjuangan masyarakat Kaltara yang dikomandoi Gubernur tersebut, jangan berhenti. “Komisi II dan Banleg (Badan Legislasi) DPR RI sudah membahas berbagai hal terkait dengan DOB. Tapi, hingga saat ini, PP Desetarda juga belum dikeluarkan oleh Presiden. Dan, Kaltara secara kualifikasi sebagaimana termaktub dalam RPP Desetarda itu, Kaltara sudah memenuhi syarat untuk mengusulkan DOB,” kata Fandi.

RPP Desetarda juga mempersyaratkan, bahwa sebuah daerah yang akan dimekarkan, terlebih dulu harus menjadi daerah persiapan DOB. Pembiayaan daerah persiapan itu, sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah induknya. Hal ini, kata Fandi patut pula menjadi perhatian Gubernur dan masyarakat Kaltara. “Gubernur sudah mengklarifikasi persoalan ini, dengan menyampaikan usulan bahwa perlunya keterlibatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam mendanai daerah persiapan itu. Usulan ini, sebelum RPP Desetarda diteken untuk disahkan, dengan political will yang baik, akan dapat dibahas untuk dimasukkan ke dalam batang tubuh RPP itu,” tuntasnya.

Komisi 2 Berikan Dukungan Penuh Pembentukan DOB di Kaltara

Rapat yang dihadiri 6 dari 8 orang anggota DPR RI dapil Kaltim Kaltara ini menunjukkan kesolidan untuk bersama mewujudkan DOB di 5 daerah di Provinsi Kaltara.

Anggota Komisi 2, daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara,  Hetifah Sjaifudian  mengatakan perlunya upaya dan komitmen untuk bersama mewujudkan DOB tersebut. "Stronger together, bersama kita akan lebih kuat.  Kaltara membawa harapan baru," tegasnya. 

Politisi Partai Golkar yang gencar memperjuangkan pembangunan perbatasan ini memaparkan bahwa

Kaltara mempunyai potensi yang sangat besar sebagai provinsi yang baru berdiri, dan sudah selayaknya DPR mendukung DOB di Kaltara.

"Semangat harus terus dikobarkan," tegasnya.(ddq)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Januari 2018 11:54

Polisi Kantongi Akun Provokator

TARAKAN – Tahapan kampanye Pilwali Tarakan memang masih beberapa bulan lagi. Namun gegap-gempita…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:52

Pemilih Sudah Meninggal Masih Terdaftar

TARAKAN – Tahapan penyusunan daftar pemilih dan daftar pemilih tetap (DPT), merupakan hal yang…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:50

Nelayan Masih Pakai Pukat Hela

TARAKAN – Per Januari ini larangan penggunaan alat tangkap pukat hela (trawls) atau cantrang resmi…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:36

Transaksi Non Tunai Segera Diterapkan

TARAKAN - Bank Indonesia (BI) akhirnya segera merealisasikan pilot project gerakan non tunai (GNT) di…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:33

Perbaikan Dermaga ‘Menelan’ Ratusan Juta

TARAKAN - Perbaikan Pelabuhan Tengkayu I SDF Tarakan, yang rusak akibat ditabrak tongkang kini memasuki…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:31

Fokus Bayar Utang, Tidak Bangun Sekolah Baru

TARAKAN- Di tahun anjing tanah kali ini, hanya bisa membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:30

Perbaikan Jembatan Diprioritaskan

TARAKAN – Ketua RT 11, Kelurahan Juata Laut, Hamzah mengatakan, banyak infrastruktur yang perlu…

Sabtu, 20 Januari 2018 10:16

Duh...Lagi-Lagi Listrik Padam Lagi

TARAKAN - Listrik oh listrik. Lagi dan lagi, warga kembali merasakan pemadaman listrik mendadak di beberapa…

Kamis, 18 Januari 2018 11:02

Panwaslu Sudah Panggil KPU

TARAKAN - Pasca ditolaknya pendaftaran yang dilakukan Sabirin-Tajuddin Tuwo (Santun), karena dianggap…

Kamis, 18 Januari 2018 11:01

Usai Bongkar Barang, Kapal Tenggelam

TANA TIDUNG – Kemarin (17/1) pukul 17.00 wita, warga disekitar Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .