MANAGED BY:
KAMIS
26 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 26 Oktober 2017 15:02
Irianto Ingin Lima Daerah Otonomi Baru Disetujui Sekaligus

Fandi Utomo: Kaltara Sudah Memenuhi Syarat

PERJUANGKAN DOB: Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie bersama perwakilan DPRD Kaltara, DPRD Bulungan, dan pihak terkait mengunjungi gedung DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. LUWAI UNTUK RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, JAKARTA – Saat berkunjung ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan akan mengevaluasi dan mengkalkulasikan kebijakan pemekaran daerah di Indonesia.

Ini sekaitan dengan adanya rencana usulan 5 Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Kaltara, yakni Kota Tanjung Selor, Kota Sebatik, Kabupaten Krayan, Kabudaya, dan Kabupaten Krayan.

Pernyataan Presiden itu makin menguatkan niatan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie untuk mempercepat terealisasinya usulan DOB dari Kaltara, dengan membuka celah dievaluasinya kebijakan moratorium DOB. “Pernyataan Presiden itu sangat objektif, dengan melihat sejumlah pertimbangan tentunya. Diantaranya, moratorium dan beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) apabila DOB diperkenankan untuk diajukan,” kata Gubernur usai menghadiri audiensi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (25/10).

Irianto juga menumpahkan isi hatinya mengenai “keiriannya” akan majunya daerah perbatasan sejumlah provinsi yang sudah mapan. Dirinya berharap, perhatian khusus dari Presiden juga Wakil Presiden (Wapres) H Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) serta jajaran kementerian terkait, agar usulan DOB dari Kaltara yang 4 di antaranya berada di wilayah perbatasan dapat sejajar dengan perbatasan dari daerah lain. Baik dari bidang infrastruktur, ekonomi, sosial dan lainnya. “Pastinya, persoalan DOB di Kaltara ini tak bisa disamakan dengan usulan DOB dari daerah lain di Indonesia. Sedianya, persoalan DOB Kaltara mendapat perlakuan serupa dengan kebijakan diskresi Presiden saat penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tahun ini. Dimana, saat daerah lain harus memenuhi moratorium penerimaan CPNS, Kaltara dengan berbagai pertimbangan, akhirnya dapat dipenuhi usulan penerimaan CPNS-nya. Hingga mendapat kuota 500 formasi,” jelas Irianto.

Keberadaan DOB di wilayah perbatasan Kaltara juga untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ini sebagaimana semangat membangun Indonesia dari pinggiran yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. “DOB yang Kaltara usulkan ini, akan menjadi bagian dari upaya Kaltara juga Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari semua sisi kehidupan,” ucap Gubernur.

Untuk itu, Irianto menginginkan 5 DOB yang diusulkan ini dapat disetujui sekaligus. Meski, sedianya ada beberapa DOB yang harus mendapatkan prioritas ekstra untuk segera diwujudkan. Namun, dengan pertimbangan keadilan dan menghindari terjadinya kecemburuan antar daerah dimaksud, maka Gubernur menegaskan 5 DOB yang diusulkan tersebut dapat disetujui bersamaan. “Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan penuh dari Komisi II DPR RI serta perwakilan Kaltara di DPR RI. Hasrat dan keinginan Kaltara ini, kami titipkan dan percayakan kepada Komisi II dan perwakilan Kaltara di DPR RI untuk diperjuangkan,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo mengharapkan ikhtiar dan perjuangan masyarakat Kaltara yang dikomandoi Gubernur tersebut, jangan berhenti. “Komisi II dan Banleg (Badan Legislasi) DPR RI sudah membahas berbagai hal terkait dengan DOB. Tapi, hingga saat ini, PP Desetarda juga belum dikeluarkan oleh Presiden. Dan, Kaltara secara kualifikasi sebagaimana termaktub dalam RPP Desetarda itu, Kaltara sudah memenuhi syarat untuk mengusulkan DOB,” kata Fandi.

RPP Desetarda juga mempersyaratkan, bahwa sebuah daerah yang akan dimekarkan, terlebih dulu harus menjadi daerah persiapan DOB. Pembiayaan daerah persiapan itu, sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah induknya. Hal ini, kata Fandi patut pula menjadi perhatian Gubernur dan masyarakat Kaltara. “Gubernur sudah mengklarifikasi persoalan ini, dengan menyampaikan usulan bahwa perlunya keterlibatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam mendanai daerah persiapan itu. Usulan ini, sebelum RPP Desetarda diteken untuk disahkan, dengan political will yang baik, akan dapat dibahas untuk dimasukkan ke dalam batang tubuh RPP itu,” tuntasnya.

Komisi 2 Berikan Dukungan Penuh Pembentukan DOB di Kaltara

Rapat yang dihadiri 6 dari 8 orang anggota DPR RI dapil Kaltim Kaltara ini menunjukkan kesolidan untuk bersama mewujudkan DOB di 5 daerah di Provinsi Kaltara.

Anggota Komisi 2, daerah pemilihan Kaltim dan Kaltara,  Hetifah Sjaifudian  mengatakan perlunya upaya dan komitmen untuk bersama mewujudkan DOB tersebut. "Stronger together, bersama kita akan lebih kuat.  Kaltara membawa harapan baru," tegasnya. 

Politisi Partai Golkar yang gencar memperjuangkan pembangunan perbatasan ini memaparkan bahwa

Kaltara mempunyai potensi yang sangat besar sebagai provinsi yang baru berdiri, dan sudah selayaknya DPR mendukung DOB di Kaltara.

"Semangat harus terus dikobarkan," tegasnya.(ddq)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 12:10
Terkait 2.900 Ton Beras Vietnam via Sebatik

NAH KAN..!! Kemendag Sebut Selundupan

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Oke Nurwan…

Rabu, 25 April 2018 11:59

AH PAYAH..!! Angka Kemiskinan Meningkat

TARAKAN - Populasi penduduk di Kaltara sedang mengalami pertumbuhan masif. Baru-baru ini Badan Pusat…

Rabu, 25 April 2018 11:57

Tak Sabar Ingin Bertemu dengan Pelajar Papua Barat

Indonesia Student & Youth Forum (ISYF) kembali menggelar Forum Pelajar Indonesia ke-10 (FOR X) dengan…

Rabu, 25 April 2018 11:55

GAWAT BAH..!! Penderita TBC Terus Bertambah

MESKI tidak menjadi kasus terbesar di Kalimantan Utara, namun penularan penyakit tuberkulosis (TBC)…

Rabu, 25 April 2018 11:53

Pusaka Tegaskan Tidak Ikut Aksi Penolakan FPI

ORGANISASI masyarakat (ormas) Pusaka Tarakan menegaskan tidak ikut ambil bagian dalam aksi damai penolakan…

Rabu, 25 April 2018 11:48

Antre Cetak E-KTP, Jaringan Malah Lelet

TARAKAN - Antrean panjang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan dikarenakan…

Rabu, 25 April 2018 11:41

AC RSUD Bocor-Bocor Tak Kunjung Diperbaiki

TARAKAN - Penanganan plafon yang bocor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan belum juga terealisasi.…

Rabu, 25 April 2018 11:32

Anggaran Menipis, Dishub Terpaksa Mengutang

TARAKAN - Traffic light yang berada di simpang Ladang, Pamusian, Tarakan Tengah, sudah dua hari tidak…

Rabu, 25 April 2018 11:30

Trayek Harus Dikurangi

TARAKAN - Bus rapid transit (BRT) yang telah beroperasi di Tarakan sejak 2017 lalu, memang masih harus…

Rabu, 25 April 2018 11:28

2022 Tak Terima Uang Tunai

Tarakan- Direncanakan bulan April ini, Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) mulai diimplementasikan secara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .