MANAGED BY:
MINGGU
25 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 20 Oktober 2017 10:59
Bagian Hukum Hanya Mendampingi Pemerintah dan ASN

Jika Ada Pihak Ketiga yang Ajukan Keberatan

PAPARAN TUPOKSI: Kabag Hukum Setkab Malinau, Jimmy SH MSi saat menyampaikan tupoksi Bagian Hukum Setkab Malinau.(FOTO: WIDAYAT/RADAR TARAKAN)

PROKAL.CO, MALINAU-Sesuai dengan kegiatan tugas dan tanggung jawab Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Malinau sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Malinau dan turunannya adalah Peraturan Bupati Nomor  40 tahun 2016. Isinya, kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Malinau  Jimy SH MSi, menyangkut tentang penjabaran tugas dan tanggung jawab bagian hukum memiliki tugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan dibidang pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malinau.

Kemudian penyelenggaran administrasi pemerintahan dalam melakukan dokumentasi hukum pemerintah daerah terhadap produk-produk hukum yang ditetapkan, disamping itu juga menyelenggarakan administrasi pemerintahan dibidang bantuan hukum.  “Dalam hal ini, pemerintah daerah mendampingi pemerintah daerah jika ada persoalan hukum di pengadilan untuk beracara di pengadilan untuk menyelesaikan urusan hukum baik diluar maupun dalam pengadilan negeri serta dibidang hukum tata usaha negara ,” terang Jimmy.

Itu pun, kata Jimmy, jika ada keputusan pemerintah daerah yang dinilai diterima oleh pihak ketiga sehingga secara hukum mereka menilai memungkinkan mengajukan gugatan keberatan kepada pemerintah  daerah ke pengadilan tata usaha.  Disamping itu, bagian hukum juga melakukan kegiatan pembinaan kepada pemerintah desa sesuai dengan penyerahan urusan dari Pemerintah Kabupaten Malinau kepada semua desa. “Peran bagian hukum di sini melakukan asistensi terhadap semua peraturan desa tersebut,”  ungkapnya.

Terkait dengan tupoksi bidang hukum kata Jimmy, pihaknya telah melakukan sejak tahun 2016 dengan beberapa poin kegiatan.   Yakni melakukan koordinasi dengan semua organisasi perangkat  daerah (OPD) dalam upaya menyusun, mengajukan serta membahas peraturan daerah yang akan disampaikan ke DPRD. Kedua, melakukan konsultasi dan asistensi peraturan daerah yang telah ditetapkan kepada pemerintah Provinsi Kaltara sebelum disahkan. Ketiga, melakukan asistensi terahadap peraturan desa apakah sudah benar-benar sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau setidaknya bertentangan dengan kepentingan umum. Keempat, kegiatan pendampingan terhadap pemerintah khususnya bagi pegawai PNS atau ASN yang tersandung pelanggaran hukum. “Khususnya, bagi pemerintah daerah apabila ada gugatan dari pihak ketiga dipengadilan negeri  maupun di pengadilan tata usaha negara. Ini kegiatan tahu lalu yang sudah kami lakukan,” sebut Jimmy.

Tak hanya itu, pihaknya telah melakukan pendampingan dengan memberikan mehamanan hukum kepada pemerintah desa dalam program kegiatan RT bersih yang juga menjadi salah satu bagian tugas pokok bagian hukum  guna membina pemerintahan desa.

Kasubbag Bantuan  Hukum pada bagian Hukum Setkab Malinau Alva Angela SH menambahkan,  tahun 2017 ini telah melakukan program penataan perundang-undangan, pelaksanaan Ranham tahun 2017 serta kegiatan peduli HAP tahun 2017 yang sedang berjalan. “Selain itu ada juga program peningkatan jaringan dokumentasi dan informasi yang terkait dengan sistem dokumentasi  pada bagian hukum Setkab Malinau melalui website www.siproda.malinau.go.id,” tukasnya.(ida/puu)


BACA JUGA

Sabtu, 24 Februari 2018 09:41

Masyarakat Dilarang Tebang Kayu di DAS

MALINAU – Untuk menjaga kelestarian alam dan juga menjaga sumber air untuk masyarakat Kabupaten…

Sabtu, 24 Februari 2018 09:40

Polres Malinau Miliki Dua Pejabat Baru

MALINAU – Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Malinau AKBP Bestari H. Harahap, SIK, MT, Jumat…

Jumat, 23 Februari 2018 10:44

Penerbangan Perdana, Seat Penuh

MALINAU – Harapan masyarakat Kabupaten Malinau dan sekitarnya memiliki pilihan moda transportasi…

Jumat, 23 Februari 2018 10:13

Kades Harus Paham UU tentang Desa

MALINAU – Sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, Kepala Desa (Kades) harus paham Undang-undang…

Jumat, 23 Februari 2018 10:11

Puluhan PPL Terima SK Perpanjangan Kontrak Kerja

MALINAU - Sebanyak 24 orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang diperpanjang kontrak kerjanya oleh…

Jumat, 23 Februari 2018 10:03

Wings Air Layani Malinau, Pemkab Ucapkan Terima Kasih

MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau,…

Jumat, 23 Februari 2018 10:00

Yansen TP Tekankan Aparat Desa Bekerja Sesuai Aturan

MALINAU-Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si  kembali mengingatkan kepada seluruh aparat desa bahwa…

Kamis, 22 Februari 2018 10:04

Tingkatkan Kapasitas Aparat-Lembaga Desa

MALINAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa…

Kamis, 22 Februari 2018 10:02

Pemerintahan Desa Harus Mampu

MALINAU – Pembangunan di Kabupaten Malinau bertumpu pada desa dan Rukun Tetangga (RT), untuk itu…

Kamis, 22 Februari 2018 10:01

Bupati Malinau Harapkan Berkelanjutan

MALINAU-Bupati Malinau Dr.Yansen TP,MSi menegaskan, penandatanganan  Memorandum of Understanding…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .