MANAGED BY:
KAMIS
20 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 12 Oktober 2017 12:59
Masyarakat di Sekitar HoB Belum Rasakan Pembangunan
PEDULI HUTAN: Gubernur Kaltara Irianto Lambrie memaparkan kondisi hutan pada pertemuan antar tiga negara yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia dalam forum HoB di gedung Rektorat UBT kemarin (11/10). Usai pertemuan, gubernur melihat pameran di lokasi yang sama. JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Permasalahan pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan industri masih menjadi salah satu isu yang krusial saat ini. Hal tersebut menjadi perbincangan serius pada pertemuan ke-11 antara tiga negara yang tergabung dalam Heart of Borneo (HoB) di Gedung Rektorat lantai 4 Universitas Borneo Tarakan (UBT) kemarin (11/10) pagi.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie yang membuka kegiatan diskusi menuturkan, kawasan hutan yang digunakan untuk wilayah industri kini dibenahi pemerintah, khususnya di wilayah HoB. “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sekarang makin ketat untuk memberikan pinjam pakai kawasan hutan,” tegasnya.

Tetapi, lanjut Irianto, saat ini pemerintah sedang dilema, karena disamping hutan tetap dijaga semaksimal mungkin, namun negara juga perlu dana untuk membangun. “Seperti misalnya ada tambang emas atau migas dalam hutan, itu harus kita upayakan,” paparnya.

Namun hal tersebut disiasati oleh pemerintah dengan tetap diawasi dan memberikan kebijakan, seperti misalnya dengan lahan yang boleh dipinjam pakai seluas 200 hektare. “Tetapi yang menerima pinjam pakai punya kewajiban untuk menggantinya dengan menanam di tempat lain,” ujarnya.

Rektor UBT, Prof Adri Patton menjelaskan, saat ini permasalahan lingkungan yang dihadapi adalah tentang isu global. HoB yang terdiri dari tiga negara yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia, disebut sebagai jantung dunia atau HoB yang merupakan nomor dua setelah hutan Amazon yang terletak di sembilan negara. “Kalau kita diakui sebagai paru-paru dunia, maka seharusnya kita bertanya kembali kepada dunia, dan pertanyaannya apa kontribusi dunia terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah HoB tersebut,” tegas Adri.

Dikatakan Adri, saat ini banyak Non Goverment Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang meminta pemerintah dan masyarakat harus menjaga hutan. Tetapi dari masyarakat yang tinggal di sekitar Kayan Mentarang di Kaltara, banyak yang belum merasakan pembangunan di daerahnya serta sulitnya kebutuhan ekonomi. “Menurut saya, masyarakat yang ada di sekitar wilayah hutan Kayan Mentarang itu desa dan kecamatannya wajib dibangun. Karena Kebanyakan dari mereka tinggal di wilayah perbatasan dan jauh dari pembangunan,” ujar Adri.

Oleh karena itu, lanjut Adri, ia sangat setuju jika masyarakat di perbatasan diberikan bantuan dana untuk membangun desanya. Sehingga warga di desa ini tidak lagi berpikir untuk bagaimana bertahan hidup dengan tidak menebang hutan dan lain sebagainya. “Itu yang sebenarnya harus menjadi perhatian serius,” jelas Adri.

Sementara itu, Direktur Program Kalimantan dari WWF Indonesia, Irwan Gunawan menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi perhatian WWF saat ini. Pertama terkait pelestarian keanekaragaman hayati, kedua berkaitan dengan isu sosial masyarakat adat, terutama di kawasan HoB, yang mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kekayaan alamnya. “Dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya, yakni bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan menggabungkan pertimbangan lingkungan dan sosial, atau dengan kata lain bagaimana pemerintah di kawasan HoB ini mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Irwan menjelaskan, hal tersebut terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia di dalam Sustainable Development Goals. WWF memandang permasalahan lingkungan ini dengan lebih lokalistik. “Oleh karena itu di kawasan HoB ini kita bekerja dengan pemerintah, karena pemerintah inilah yang menetapkan aturan main untuk bagaimana pengusaha dan masyarakat dapat mengindahkan aturan-aturan yang ada,” jelasnya.

Berkaitan dengan penataan ruang misalnya, jika di tingkat provinsi terdapat rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabuaten, menjadi sangat fundamental karena dengan rencana tata ruang tersebut telah diatur tentang daerah-daerah yang harus tetap dipertahankan sebagai daerah konservasi. “Contoh realnya di Kaltara ini ada Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,3 juta hektare. Kami tetap mendorong agar kawasan ini tetap dipertahankan, tidak dikonversi menjadi kawasan ekstraktif,” kata Irwan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Montty Girianna menambahkan, HoB merupakan aset yang harus dikelola dengan baik karena kawasan ini merupakan kawasan natural capital. “Ketika natural capital itu tidak berfungsi dengan baik, bukan hanya kita saja yang rugi, tetapi negara tetangga juga akan rugi,” tuturnya.

Lebih lanjut Montty menjelaskan, menjadi kewajiban bersama untuk mengajak agar negara-negara yang lain untuk dapat melakukan pekerjaan yang sama terkait konservasi terhadap aset-aset natural capital di Borneo, di antaranya Malaysia dan Brunei Darussalam. “Ketika hutan gundul maka tidak ada lagi fungsi menyerap oksigen. Juga misalnya ketika terjadi kebakaran hutan, ‘kan kita semua rugi juga,” ungkapnya. (asf/ash)


BACA JUGA

Kamis, 20 September 2018 13:01

Dinkes Minta Tambahan Waktu

TARAKAN – Masih rendahnya cakupan untuk anak usia 9 bulan hingga 15 tahun mendapatkan imunisasi…

Kamis, 20 September 2018 12:56

SK Pemberhentian Sudah Ditandatangani

TARAKAN — Upaya  Wakil Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat untuk bisa lolos sebagai…

Kamis, 20 September 2018 12:44

Diduga Sakit dan Stres Berat

TIGA ekor beruang madu yang hidup di dua kandang di dalam Hutan Kota Sawah Lunto-Skip, Kelurahan Kampung…

Kamis, 20 September 2018 12:30

922 Gram Sabu Dilarutkan di Air

TARAKAN - Sabu-sabu sebanyak 922,12 gram dimusnahkan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)…

Kamis, 20 September 2018 12:13

SK Honorer Tunggu Data Valid

TARAKAN - Kejelasan status tenaga honorer saat ini masih terus diperjelas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…

Kamis, 20 September 2018 12:10

Ditinggal, Rombong PKL Diangkut

TARAKAN - Empat unit rombong milik pedagang kaki lima (PKL) yang berada di depan Taman Berkampung, Kelurahan…

Kamis, 20 September 2018 12:09

Di Samping Jalan Rusak Ada Jurang

TARAKAN – Ketua RT 4, Kelurahan Juata Laut, Amiruddin mengatakan beberapa usulan yang diajukan…

Kamis, 20 September 2018 12:08

Jaringan Bermasalah, Pencetakan E-KTP Terkendala

TARAKAN – Setelah masalah kekurangan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) terselesaikan,…

Rabu, 19 September 2018 22:02

Tolak Rekomendasi, Bisa Dipidanakan

TARAKAN – KPU Tarakan dinilai lalai, karena tidak melaksanakan rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu…

Rabu, 19 September 2018 21:43

“Lawan Oknum Pemecah Belah Bangsa”

TARAKAN - Menjelang tahapan kampanye Pileg dan Pilpres tahun depan, seluruh pihak terkait diminta untuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .