MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Senin, 09 Oktober 2017 20:09
DOB Kabupaten Krayan, Solusi Keterisolasian

Rencana Pembangunan Akses Darat Malinau-Krayan Capai 200 Kilometer

SAMPAIKAN ASPIRASI: Puluhan perwakilan masyarakat Krayan dengan memakai pakaian adat Dayat Lundayeh saat menyambut kedatangan presiden, sambil membentangkan spanduk bertuliskan permintaan pembentukan DOB Kabupaten Krayan (6/10). FOTO: IFRANSYAH/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO,  

 

 

 

TANJUNG SELOR- Meski saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Presiden Joko Widodo, menyampaikan tetap akan melanjutkan kebijakan moratorium (penghentian sementara) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di seluruh wilayah Indonesia. Meski demikian tim presidium DOB Kabupaten Krayan, tetap akan memperjuangkan terbentuknya DOB tersebut demi mengatasi keterisolasian selama ini.

Jefri anggota tim Presidium DOB Kabupeten Krayan yang hadir saat penyambutan kedatangan Presiden Joko Widodo di Tanjung Selor bersama puluhan warga Krayan mengatakan. Kedatanganya bersama perwakilan warga  Krayan dan kepala adat besar Dayak Lundayeh bertujuan menyampaikan aspirasi beberapa permasalahan yang dihadapi masyarakat Krayan dan upaya pembentukan DOB Krayan.

“Kami datang dari Krayan, Malinau, Nunukan, KTT dan Tarakan termasuk Bulungan. Untuk mendukung bagaimana terbentuknya kabupaten Krayan di Perbatasan,”ungkapnya, Jumat 6/10).

Menurutnya, belum lama ini dirinya bersama dengan 5 perwakilan DOB yang ada di Kaltara termasuk DOB Kabupaten Krayan melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPRD RI) di Jakarta. Dari pertemuan itu ada sambutan positif dari wakil Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Senayan untuk menyampaikan aspirasi. “Harapan kami presiden dapat mewujudkan DOB ini,”singkatnya.

Terkait seberapa penting keberadaan DOB Krayan ?. Jefri menerangkan, dari dasar hukum yang sudah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disitu ditegaskan, pemerintah pusat wajib membangun batas negara, salah satunya daerah Krayan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Kenapa daerah ini semangat sekali untuk dimekarkan, pertama dari hasil kajian BNPB(Badan Nasional Pengelolaan Batas Negara). Sudah melihat Krayan memiliki potensi, salah satunya perekonomian yang ada disana,”ujarnya.

Kemudian, yang paling penting, Krayan merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kondisinya terisolasi. Tujuan DOB ini sebagai upaya percepatan pembukaan akses yang baik antara masyarakat dan pemerintahnya, baik yang ada di perbatasan maupun di kota.

Selama ini masyarakat Krayan susah sekali karena terbatas sarana transportasi. Akses transportasi untuk terhubung dengan dunia luar hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat perintis.

“DOB Krayan sudah memiliki dasar kuat, baik kajian dari UI (Universitas Indonesia) maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan pada DPRD,”ujarnya.

Dari kajian tersebut, Krayan dinilai layak untuk dimekarkan menjadi kabupaten. Bahkan hal tersebut sudah memenuhi dukungan masyarakat, DPRD maupun gubernur.

“Semua mendukung termasuk Gubernur Kaltara. Dokumen yang sifatnya wajib juga sudah diserahkan ke DPD RI dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) yang mengurus pembentukan DOB baru,”ulasnya.

Disisi lain, Hendra Firdaus Sekretaris Persekutuan Dayak Lundayeh Kabupaten Bulungan mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat Krayan saat ini. Menurutnya saat ini perlu adanya percepatan pembukaan akses jalan darat dari Malinau menuju Krayan.

“Belum lama ini Menteri PU sudah meninjau lokasi (rencana pembangunan jalan darat). Panjang jalan yang akan dibangun antara 100 hingga 200 kilometer, itu sampai di Binuang,”katanya.

Selain itu, di Krayan juga akan dikembangkan Techno Park, pertanian organik. Dijelaskannya selama ini di Krayan semua serba organik, seperti beras dan lain sebagainya.

“DOB Krayan harga mati. Karena selama ini labih dari 10 ribu orang keluar masuk Krayan baik dari dalam maupun luar negeri, terutama negara eropa dan amerika,”tambahnya.

Namun sejauh ini, katanya, keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Krayan masih jauh dari kata representatif. “Kami juga menuntut bagaimana PLBN disana (Krayan) seperti yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar),”urainya.

Selama ini lalu lintas orang maupun barang di perbatasan Krayan cukup besar dan menjadi wilayah rawan masuknya barang ilegal dari Malaysia.

“Mungkin saja barang ilegal bisa masuk, seperti narkoba maupun minuman keras (Miras) jika PLBN tidak memadai,”tegasnya.

Terkait keberadaan program toko Indonesia di Krayan ?. Hendra mengatakan, selama ini sedang dalam proses pembangunan, kalau itu sudah jadi saya harap kebutuhan masyarakat Krayan tidak bergantung lagi pada negara tetangga.

“SDA (Sumbar Daya Alam) disana sangat kaya, minyak, batubara termasuk sektor pariwisata dan kearifan lokal masyarakatnya,”kata Hendra.

Dengan beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat Krayan tersebut. Hendra menyampaikan, keinginan masyarakat, agar Presiden Joko Widodo dapat hadir di Krayan.

“Dengan 5 aspirasi kami tadi, tutuntunan terakhir kami pak Jokowi hadir kesana,”ujarnya.

Dirinya menambahkan, kehadiran Presiden Jokowi di Kaltara secara khusus di undang oleh Gubernur Kaltara untuk meninjau wilayah perbatasan Krayan. Namun dengan bebrapa pertimbangan, beliau memutuskan untuk ke Tarakan dan Tanjung Selor saja.

Meski demikian, sejauh ini beberapa menteri telah diutus untuk meninjau Krayan, salah satunya Mendagri, Menetri PU ke Malinau termasuk Menetri Kesehatan di Malinau.

“Kami berharap dengan kehadiran beliau (presiden) tahun depan di Krayan, karena ada pesta rakyat di sana,”pungkasnya.(dsh/dsh)


BACA JUGA

Jumat, 24 November 2017 13:20

Minta Solusi, Tim Temui Kemenhub

TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Kaltara bersama dengan sejumlah pihak terkait…

Jumat, 24 November 2017 13:16

Disperindagkop Belum Turun ke Pasar

TANJUNG SELOR - Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kaltara belum turun ke Pasar Induk dan Pasar Sore Tanjung…

Jumat, 24 November 2017 13:13

Laporan DPU-PR Belum Ditindaklanjuti Polisi

TANUNG SELOR – Polres Bulungan mengaku telah menerima laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan…

Jumat, 24 November 2017 12:55

Nelayan Liagu Diresahkan Pukat Hela

TANJUNG SELOR – Menindak lanjuti laporan nelayan, tim gabungan dari Kantor Kesbangpol, camat dan…

Jumat, 24 November 2017 12:07

Kegiatan Seni dan Budaya Lokal Digalakkan

PENGARUH era globalisasi membuat seni dan budaya lokal di kalangan pelajar mulai terkikis. Untuk melestarikannya,…

Kamis, 23 November 2017 12:22

Pedagang Tantang Pemerintah Tes Formalin

TANJUNG SELOR – Bergulirnya kembali isu ikan berformalin di Pasar Induk dan Pasar Sore beberapa…

Kamis, 23 November 2017 12:19

Dua Bulan, Polisi Amankan Puluhan Tersangka

TANJUNG SELOR – Polres Bulungan merilis hasil Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Mahakam 2017…

Kamis, 23 November 2017 12:17

SDN 12 Pimping Tolak Tawaran Perahu Baznas

TANJUNG SELOR – SDN 12 Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara menolak tawaran bantuan perahu…

Kamis, 23 November 2017 12:13

Sheet Pile Ambruk, Bukan Urusan PT KCB

TANJUNG SELOR – Pihak agen PT Kayan Citra Bahari (KCB) Tanjung Selor membantah ambruknya sheet…

Kamis, 23 November 2017 12:11

Tiga Raperda Mulai Dibahas

DPRD Bulungan menggelar sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Penjelesan mengenai tiga rancangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .