PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Hingga saat ini lima daerah otonomi baru (DOB) di Kalimantan Utara  yang diusulkan ke pemerintah pusat masih jalan di tempat. Hal itu dikarenakan masih diberlakukannya moratorium atau penundaan.

Padahal berbagai upaya telah dilakukan, baik dari eksekutif, legislatif, dewan presidium pembentukan DOB, dan pihak terkait lainnya. Namun harapan masyarakat di provinsi termuda di Indonesia ini yang sudah lama merindukan kehadiran pemerintahan baru di perbatasan belum juga terkabulkan.

Presiden RI, Joko Widodo saat dikonfimasi terkait hal tersebut menegaskan DOB belum bisa direalisasikan karena adanya moratorium yang masih berlaku hingga saat ini.

“Supaya semuanya tahu, sampai saat ini kita masih moratorium,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui usai menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Jumat (6/10).

Tapi, lanjutnya, usulan dari daerah itu semuanya tetap akan ditampung terlebih dahulu, karena untuk menyetujui usulan tersebut juga harus diperhitungkan karena menyangkut APBN.

“Mau tidak mau kalau ada daerah otonomi baru, pasti suplai anggarannya juga dari pusat. Sementara yang mengusulkan itu tidak hanya dari Kaltara yang usulannya ada tiga kabupaten dan dua kota,” jelasnya.

Hal yang sama, sebut orang nomor satu di Indonesia ini, di daerah lain juga sudah mengajukan, dan jika dijumlahkan total keseluruhan usulan pembentukan DOB yang terakhir sekira 200 daerah.

“Banyak sekali. Makanya saya tegaskan di tampung dulu. Karena kalau sudah satu diberikan, pasti yang lain ngejar-ngejar juga untuk diprioritaskan,” katanya.

Disamping itu juga menyesuaikan apakah kemungkinannya akan ditampung melalui APBN atau daerah induknya. Namun yang paling penting, kata Presiden ketujuh ini,  kedatangannya ke Kabupaten Bulungan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur dalam rangka menggali informasi terkait investasi agar dapat datang ke Kaltara.

Sebab, ada investasi besar yang akan masuk ke Kaltara, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Inalum. Dua investasi tersebut akan digeser ke Kaltara dengan kapasitas tiga kali lipat kapasitas yang ada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Tidak hanya itu, dia juga menyebutkan investasi lain juga akan didorong untuk masuk ke Kaltara. Sebab jika dilihat banyak hal yang menjanjikan, terutama kesiapan PLTA di Kaltara ini yang sudah siap dan potensinya ada.

“Tadi saya sudah tanya ke Pak Gubernur, wagub, dan bupati, itu (PLTA) sudah disiapkan lahan 11 ribu hektare,” katanya.

Adapun untuk rencana Jembatan Bulungan menuju Tarakan atau yang biasa disebut Jembatan Bulan sudah sejak awal diusulkan oleh Gubernur pada saat rapat terbatas lalu. Tapi semua itu masih dihitung, termasuk dilihat asas manfaatnya.

“Itu (PLTA) sedang dalam proses di Kementerian PU. Masih dihitung di sana (Kementerian PU),” pungkasnya. (iwk/ana)