MANAGED BY:
JUMAT
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 29 September 2017 10:15
Pembahasan Anggaran Hanya Sekali

DPRD Anggap Panwaslu Sepakati Angka Rp 2,6 M

PEMBAHASAN: Ketua DPRD Tarakan, Salman Aradeng sudah melakukan pembahasan anggaran dengan seluruh pihak yang menilai panwaslu setuju dengan angka yang disepakati. DOK

PROKAL.CO, TARAKAN – Insiden penundaan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Panwaslu Tarakan, dinilai ‘mencoreng’ nama panita anggaran (panggar) dalam hal ini DPRD Tarakan. Dengan begitu DPRD menegaskan tidak akan melakukan pembahasan anggaran kedua kalinya lagi.

Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng mengungkapkan, jika pihaknya tidak akan melaksanaan pembahasan anggaran panwaslu untuk kedua kalinya. Sebab, tahapan pembahasan sudah dilakukan secara bersama.

“Kami sudah mufakat kok. Angkanya disepakati bersama makanya angka NPHD-nya Rp 2,6 miliar. Kenapa tidak dari awal diungkapkan jika tidak cukup. Yang jelas sekarang terserah Panwaslu Tarakan, semua keputusan ada di tangan panwaslu,” ungkap Salman.

Padahal jauh sebelumnya, panggar sudah melakukan pembahasan anggaran yang melibatkan semua pihak. Di antaranya Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam hal ini Pemkot Tarakan, Panwaslu Tarakan dan serta menghadirkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan. Bahkan dalam pembahasan itu mereka sudah melakukan secara terperinci. “Bahkan kami juga membahas tujuan dan landasan hukumnya,” ungkap politisi PAN itu.

Diakui Salman, pada awalnya memang Bawaslu Kaltara yang mewakili Panwaslu Tarakan, mengajukan anggaran untuk operasional panwaslu sebesar Rp 6,8 miliar, yang kemudian direvisi menjadi Rp 4,3 miliar. Yang kemudian dibahas bersama dan akhirnya mendapatkan angka sebesar Rp 2,6 miliar untuk panwaslu.

Namun, usai melakukan pembahasan tersebut, ternyata panwaslu melakukan komunikasi dengan Bawaslu Kaltara dan Bawaslu RI, yang berujung pada penundaan penandatangan tersebut.

Menurut Salman, penundaan ini sangatlah tidak masuk di akal. Jikalaupun Panwaslu Tarakan belum menerima atau menyepakatai anggaran tersebut, mengapa saat pembahasan dilakukan tidak diungkapkan. Sebab, Panwaslu Tarakan juga menjadi salah satu lembaga yang hadir saat rapat.

“Saya anggap, ini adalah sebuah penghinaan. Ini sangat menghina kami sebagai lembaga terhormat,” tegasnya.

Angka yang disepakati itu bukan tidak memiliki dasar, kata Salman ada beberapa hal yang harus dipertimbangakan, untuk dilakukan pengefisiensi anggaran. Seperti perjalanan dinas Panwaslu Tarakan dan pelaksanaan sosialisasi. Karena tidak ada aturan apapun, yang mengharuskan pelaksanaan tersebut wajib dilakukan berulang kali.

“Kan itu sudah disusun item per item, sehingga didapatlah angka rasional yang kami anggap layak untuk Panwaslu Tarakan. Angka Rp 2,6 miliar ini kan sudah dibahas bersama juga,” jelas Salman.

Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati mengungkapkan, sejak awal Panwaslu Tarakan tidak pernah menyatakan setuju di saat pembahasan anggaran panwaslu dilaksanakan, secara bersama-sama tersebut.

“Panwaslu tidak ada yang setuju, mereka juga belum menerima,” jelas Siti sapaan akrabnya, kepada Radar Tarakan.

Dikatakan Siti, berkali-kali Bawaslu Kaltara sudah menanyakan kepada panwaslu, apakah panwaslu benar-benar pernah menyetujui hasil pembahasan tersebut, namun panwaslu justru menyatakan tidak ada bahasa yang mereka ungkapkan dengan, menyatakan persetujuan.

Dalam waktu dekat kata Siti, dia akan melakukan pemanggilan terhadap Panwaslu Tarakan untuk membahas persoalan anggaran tersebut. “Kami perlu telusuri, kira-kira anggaran yang dipangkas itu apakah hal yang krusial atau tidak? Karena jika hanya melihat angka yang diputuskan, kami tidak mengetahui rincian anggarannya apa saja,” bebernya.

Dijelaskan Siti, anggaran honorarium panwaslu saja sudah menyita anggaran senilai Rp 2 miliar. Jika anggaran disahkan sebesar Rp 2,6 miliar maka anggaran untuk operasional sisa Rp 6 miliar, apakah dana tersebut cukup untuk digunakan dalam setahun.

“Nah ini yang harus kami bahas dulu, kegiatan per itemnya seperti apa. Kalau memang ada yang krusial, itulah yang akan kami usahakan agar Pemkot Tarakan dapat mengakomodir,” katanya.

Jika hal terburuk nantinya, panwaslu hanya mendapatkan honor saja tetapi tidak memiliki kegiatan, maka sebagai pengurus Bawaslu Kaltara mereka tidak dapat menuntut kinerja panwaslu, sebagai pengawas saat pilkada itu dengan baik.

“Belum lagi tuntutan masyarakat dan peserta demokrasi. Sementara kalau teman-teman mau bergerak, tapi tidak ada dana untuk kegiatan, bagaimana? Nah, ini yang akan kami cari solusinya,” terangnya.

Usai melaksanakan pertemuan dengan Panwas Tarakan, Bawaslu Kaltara rencananya akan melakukan pertemuan bersama dengan Bawaslu RI. Jika dikemudian hari Pemkot Tarakan tidak dapat menambah angka, tidak menutup kemungkinan akan dilakukannya suntikan dana, melalui subsidi dari APBN.

Untuk itu, Siti menegaskan pihaknya sama sekali tidak menolak penandatanganan NPHD, namun hanya menunda penandatangan. Karena ingin membahas peruntukan anggaran untuk panwaslu lebih dulu.

“Kami tidak mengira bahwa setelah pembahasan dilakukan, pemkot dan DPRD langsung menentukan jadwal penandatanganan NPHD. Karena asumsi kami ini baru pertama kalinya dilakukan pembahasan bersama, makanya kami mau membahas dulu, mana anggaran yang dipangkas, dan mana yang tidak,” ujarnya.

Anggaran Panwaslu Tarakan ini sejatinya sangat kecil dari anggaran yang diberikan ke panwaslu kabupaten nanti, untuk pengawasan pelaksanaan pileg 2019 yang sebesar Rp 3 miliar dengan masa kerja selama 3 bulan. Sementara, Panwaslu Tarakan masa kerja 12 bulan dengan anggaran Rp 2,6 miliar.

Sebelumnya, Panwaslu Kota Tarakan, Sulaiman mengungkapkan, dari angka Rp 4,3 miliar, honor panwaslu sampai dengan seluruh staf, kurang lebih Rp 1,9 miliar. Adapun kegiatan yang dilakukan, seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) sampai dengan sosialisasi kepada masyarakat.

“Bimtek itu penting kita lakukan. Bahkan sosialisasi juga harus kita lakukan kepada masyarakat. Karena sudah diatur dalam undang-undang untuk melaksanakan itu. Sosialisasi yang biasa dilakukan seperti sosialisasi pemula, tokoh agama, ASN, sampai dengan TNI/Polri,” ungkap Sulaiman.

Seluruh rangkaian kegiatan dari anggaran Rp 4,3 miliar itu, paling besar untuk anggaran pengkajian. Rangkaian item yang diajukan, ada beberapa yang dipangkas. Diantaranya anggaran untuk konsumsi. Kemudian, uang saku kegiatan sampai dengan kelengkapan peserta kegiatan.  “Kami tetap berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi. Nanti seperti apa koordinasi, kita lihat lagi kedepan. Jadi kita tunggu saja dulu,” pungkasnya. (*/yed/nri)


BACA JUGA

Jumat, 21 September 2018 11:37

ITCC Kirim 34 Pelajar Kaltara ke Tiongkok

TARAKAN - Kejarlah ilmu sampai ke Negeri Cina. Ya, pepatah ini kerap kali menjadi tolok ukur seorang…

Jumat, 21 September 2018 11:35

Minim Anggaran, Cuma Periksa Kotoran

TARAKAN - Tiga ekor beruang madu di dua kandang besi di dalam Hutan Kota Sawah Lunto-Skip, Kelurahan…

Jumat, 21 September 2018 11:33

Dorong Peningkatan Vokasi

PENYEDIAAN lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang dimiliki masih menimbulkan pertanyaan,…

Jumat, 21 September 2018 10:52

200 Orang Asing Kerja di Kaltara

TARAKAN - Pengawasan orang asing atau warga negara asing (WNA) di Kota Tarakan saat ini melibatkan berbagai…

Jumat, 21 September 2018 10:51

Penantian Bertahun-tahun Akhirnya Terjawab

TARAKAN – Bertahun-tahun menantikan perbaikan, akhirnya jembatan di Gang Tudai RT 17, Kelurahan…

Jumat, 21 September 2018 10:46

Desember, XC Race dan Jambore Sepeda

TARAKAN – Persiapan pelaksanaan XC race dan jambore sepeda terus berjalan, yang terbaru kini sudah…

Kamis, 20 September 2018 23:34

Penyebab Kebakaran Diduga Puntung Rokok

TARAKAN – Neneng (38) seketika panik, Sekira pukul 23.00 WITA, Rabu (19/9). Cahaya api memendar…

Kamis, 20 September 2018 23:31

Polda Akan Kumpulkan Bukti

TARAKAN - Buntut dugaan pemukulan terhadap lima mahasiswa oleh oknum kepolisian saat aksi unjuk rasa…

Kamis, 20 September 2018 13:01

Dinkes Minta Tambahan Waktu

TARAKAN – Masih rendahnya cakupan untuk anak usia 9 bulan hingga 15 tahun mendapatkan imunisasi…

Kamis, 20 September 2018 12:56

SK Pemberhentian Sudah Ditandatangani

TARAKAN — Upaya  Wakil Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat untuk bisa lolos sebagai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .