MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 29 September 2017 09:54
Berharap Tak Dibongkar, PKL Siap Ditata
AKAN DITATA: Sejumlah PKL meminta pengelola lahan membatalkan rencana pembongkaran sejumlah lapak jualan di Jalan Tanah Merah. Tampak aktivitas PKL di sepanjang Jalan Tanah Merah selama ini. RIKO ADITYA/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Setelah mengikuti hearing dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan dan mengetahui jelas status lahan yang ditempati berdagang, sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Merah siap ditata.

Ani, seorang PKL mengaku selama ini memang tidak memahami soal status lahan yang ditempati. Sebab, yang didengar dari pedagang sebelumnya lahan tersebut milik pemerintah daerah yang tidak dimanfaatkan. “Setelah pengelola dan pemerintah menjelaskan, saya baru paham,” ujarnya kepada media ini saat ditemui di sekitar warungnya kemarin.

Kendati demikian, ia dan beberapa PKL meminta agar pembongkaran dari pihak pengelola dapat dipertimbangan lagi. Jika dikatakan lingkungannya kumuh, sejumlah PKL bersedia mengeluarkan modal untuk memperbaiki dan mempercantik bangunan yang sudah ada saat ini. “Kami siap ditata. Tapi, kami berharap jangan dibongkar,” ungkapnya berharap.

Untuk itu, lanjutnya, bersama sejumlah PKL yang sampai saat ini masih berjualan segera menghadap pihak pengelola, yakni, Henny Tandiary agar mendapat pertimbangan dan diberi kesempatan untuk tetap berdagang. “Kalau misalnya tidak boleh bermalam, kami siap melakukannya. Asalkan kami masih diberi kesempatan lagi. Karena saat ini jangankan berjualan, mendapatkan tempat saja sulit bagi kami,” akunya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Muhammad Nasir meminta dan mengimbau kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian (Diskop UMKM dan Perindustrian) Nunukan untuk memperhatikan sejumlah PKL di Tanah Merah.

“Kalau bisa mereka ini (PKL, Red.) didata dan diberikan bantuan jika memang bisa. Lalu, dirangkul untuk diarahkan. Kemana mereka harus berjualan,” pinta Muhammad Nasir dalam hearing yang berlangsung beberapa hari lalu.

Dalam kesempatan itu juga, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta setiap intansi terkait, termasuk pihak kelurahan dan kecamatan bertindak cepat setiap menemukan persoalan. Sebab,  timbulnya masalah itu lantaran ada pembiaran yang tak ditanggapi secepatnya. “Saya rasa, jika penataannya sejak awal baik, tidak ada masalah juga. Yang menjadi benang merahnya ini soal lingkungan yang kumuh. Kenapa ketika belum kumuh tidak ditegur sejak awal,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bidang UMKM, Diskop UMKM dan Perindustrian Nunukan Dra. Sadariah mengatakan, persoalan PKL yang berjualan di Tanah Merah sudah lama diketahuinya. Bahkan, masih sejak 2015 lalu. Kendati demikian, PKL tersebut selama ini hanya berurusan dengan pengelola lahan. “Waktu awal berjualan, PKL ini tidak pernah melibatkan kami. Mereka langsung berurusan dengan pihak pengelola. Nah, ketika bersamalah begini, kami baru mau dilibatkan. Jadi, serba salah juga menyikapinya,” kata Dra. Sadariah saat dikonfirmasi belum lama ini.

Ia mengatakn, apapun risikonya, pihaknya memang mendapat sorotan lantaran bertanggung jawab terhadap pelaku UKM yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal itu sudah tetap dilakukan pihaknya. Bahkan, sejumlah PKL di Tanah Merah siap dirangkul. Hanya saja, alangkah baiknya jika PKL ini mau mendengarkan saran dan masukkan yang disampaikan. “Jangankan menjalankan, terkadang apa yang kami sampaikan tidak didengarkan. Nah, masalahnya di situ,” tegasnya.

Menurutnya, sebelum batas waktu pembongkaran lapak yang ditentukan pihak pengelola, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PT Sinar Serah. Khususnya mengenai penggunaan lahan yang selama ini dikelola. “Di samping halte bis itu, sudah kami ukurkan tempatnya. Ada belasan tempat yang dapat digunakan. Tapi, sampai sekarang belum digunakan juga,” ujarnya. (oya/eza)


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 10:55

SKPT Tidak Dimanfaatkan Masyarakat

NUNUKAN – Permasalahan nelayan di Sebatik tak pernah berhenti. Walaupun…

Rabu, 20 Maret 2019 10:46

25 Maret, Terbang Perdana ke Krayan

NUNUKAN - Subsidi Ongkos Angkutan (SOA) penumpang tujuan Nunukan-Long Bawan,…

Rabu, 20 Maret 2019 10:43

Terlambat, Bupati Tegur ASN di Acara Musrenbang

NUNUKAN – Sikap dan tingkah laku aparatur sipil negara (ASN)…

Rabu, 20 Maret 2019 10:41

Data KPM Tak Menjadi Dasar Penyaluran LPG 3 Kg

NUNUKAN – Meskipun diklaim tak langka, keberadaan Liquefied Petroleum Gas…

Rabu, 20 Maret 2019 10:38

Persediaan Air Bersih PDAM Menipis

NUNUKAN – Persediaan air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum…

Selasa, 19 Maret 2019 11:02

Proyek Dihentikan, Dermaga Terancam Mangkrak?

NUNUKAN – Rute penyeberangan kapal feri ke dermaga feri Semaja,…

Selasa, 19 Maret 2019 11:00

Minta Segera Lunasi Utang Petani

NUNUKAN – Harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit masih…

Selasa, 19 Maret 2019 10:44

Terkendala SDM, Banyak Warga Tak Membayar Retribusi

NUNUKAN – Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan belum maksimal…

Selasa, 19 Maret 2019 10:43

Administrasi Nelayan Ribet Banget, Begini Reaksi Nelayan

NUNUKAN – Para nelayan di Sebatik mengeluhkan proses administrasi atau…

Senin, 18 Maret 2019 10:40

ADUHHH..!! Kualitas Gizi Anak 6-14 Tahun Rendah

NUNUKAN – Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kembali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*