MANAGED BY:
RABU
21 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 26 September 2017 13:47
Ada Komplain Peserta, BKN: Silakan ke Panitia
MULAI SEPI: Mendekati berakhirnya penyerahan berkas pendaftaran tes CPNS, jumlah antrean mulai berkurang. Bahkan sebagian verifikator berkas offline dialihkan ke verifi kator online. IWAN KURNAIWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TAHAPAN seleksi pemberkasan peserta tes CPNS di lingkungan Pemprov Kaltara sudah diselenggarakan dengan baik oleh panitia sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Kemenpan-RB.

Namun demikian, berkembang isu kekecewaan dari beberapa alumni IAIN Samarinda terhadap Pemprov Kaltara karena berkasnya ditolak oleh panitia karena dinilai tidak sesuai dengan formasi ilmu hukum, sementara yang dibuka formasi hukum secara umum.

Menyikapi hal itu, Kepala Seksi Pensiun PNS Instansi Vertikal dan Provinsi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Akhmad Suriadi mengatakan, jika ada permasalahan silakan sampaikan kepada panitia. Kemungkinan penolakan itu diakibatkan tidak sesuainya jabatan dan spesifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

“Tadi pagi (kemarin, Red.) saya juga ada di hubungi dari DPRD Kaltara soal itu. Tapi saran saya jangan menerima berita sepihak tanpa konfirmasi ke panitia. Saya rasa jika itu dilakukan kurang bijak,” tuturnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di BKD Kaltara, Senin (25/9).

Seharusnya, kata dia, harus dilihat dan dicerna dulu baik-baik apa yang dilaporkan oleh calon peserta atas persoalan tersebut. Di antaranya apa jabatan dan spesifikasi pendidikan yang dipilih, apakah sudah sesuai atau tidak.

Misalnya untuk memilih formasi auditor ahli pertama. Formasi itu nantinya ditempatkan di Inspektorat, sehingga harus jeli karena semua disiplin ilmu diminta, baik itu ahli kimia, sarjana pertanian, sarjana hukum, dan yang terkait lainnya.

“Jika yang tidak masuk kategori itu, apa kita bisa paksakan?,” sebutnya.

Dijelaskannya, dalam penerimaan CPNS Kaltara tahun ini Kemenpan-RB hanya ada 109 jabatan yang diakomodir. Sementara jika berdasarkan kualifikasi pendidikan pendaftar secara rinci ada 3.500 jabatan.

“Oleh karena itulah makanya dikeluarkan poin-poinnya. Jadi tolong pelamar melihat itu, jangan memaksakan 3.500 rumpun kualifikasi pendidikan untuk bisa masuk semua dalam 109 jabatan yang ada,” harapnya.

“Kalau menurut saya aturan ini sudah dibuat seadil mungkin dan tidak memihak ke siapapun untuk mengisi 500 formasi yang ada,” sambungnya.

Intinya, lanjut dia, dirinya diutuskan oleh pimpinannya berbekalkan satu pesan yakni dalam menentukan sesuatu harus yang normatif sesuai dengan prosedur yang tercatat dalam syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

“Kalau menurut pendapat saya sendiri, takutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jikapun ada yang ingin menuntut, silakan saja. Pastinya jika tidak sesuai klasifikasi kita tidak dapat paksakan,” pungkansya. (iwk/ana)


BACA JUGA

Selasa, 20 Februari 2018 11:04

Ratusan Mahasiswa Ini 'Serang' Kantor Dewan

TANJUNG SELOR - Disahkannya Undang-Undang (UU) MD3 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu…

Selasa, 20 Februari 2018 10:37

Warga Pimping Terancam Krisis Air Bersih

TANJUNG SELOR – Warga Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara terancam krisis air bersih untuk…

Selasa, 20 Februari 2018 10:35

Albothyl Masih Beredar di Apotek

TANJUNG SELOR – Meski izin edarnya Albothyl dalam bentuk cairan obat luar konsentrat sudah dicabut…

Selasa, 20 Februari 2018 10:34

Polres Tunggu Hasil Uji Labfor Surabaya

TANJUNG SELOR – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan hingga kini belum melimpahkan…

Selasa, 20 Februari 2018 10:33

BNN Bentuk Balai Rehabilitasi Napza

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan menyetujui rencana pinjam pakai Panti Sosial Anak Terlantar Harapan…

Selasa, 20 Februari 2018 10:32

Bupati Beri ‘Lampu Hijau’ ke Honorer

TANJUNG SELOR – Meski belum ada kepastian dilakukannya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)…

Selasa, 20 Februari 2018 10:30

Ratusan ODGJ Berkeliaran di Jalan

TANJUNG SELOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan mencatat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) saat…

Senin, 19 Februari 2018 10:30

JPU Tuntut Terdakwa Dimiskinkan

TANJUNG SELOR – Masih ingat dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) retribusi tambat…

Senin, 19 Februari 2018 10:29

PBB dan PKPI Tidak Memenuhi Syarat

TANJUNG SELOR – Dua dari 16 partai politik (parpol) yang memenuhi syarat (MS) sebagai peserta…

Senin, 19 Februari 2018 10:25

Penggantian Pukat Hela Tunggu KKP

TANJUNG SELOR –Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .