MANAGED BY:
MINGGU
22 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Senin, 25 September 2017 10:31
Pandangan dan Masukan Jadi Bahan Pembahasan

RAPBD Perubahan Anggaran Tahun 2017

PARIPURNA: Sekkab Hendris Damus saat menyampaikan tanggapan fraksi terhadap nota pengantar RAPBD perubahan 2017 dalam sidang paripurna DPRD Malinau, beberapa waktu lalu.(FOTO : WIDAYAT/RADAR TARAKAN)

PROKAL.CO, MALINAU- Pemerintah Kabupaten Malinau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Malinau atas pandangan dan masukan yang konstruktif terhadap subtansi materi nota pengantar RAPBD Perubahan 2017.  Atas pandangan dan masukan tersebut dapat menjadi salah satu bahan dalam pembahasan RAPBD perubahan anggaran 2017 antara banggar eksekutif dan banggar legislatif. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten Sekkab Malinau, Drs Hendris Damus MSi  dalam sidang paripurna DPRD Malinau dengan agenda tanggapan Pemkab Malinau atas pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap RAPBD Perubahan 2017, beberapa waktu lalu.

Sekkab Hendris Damus menjelaskan, Pemkab menghargai pandangan anggota dewan dari Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuanagn, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Bintang Pembangunan Keadilan Nasional dan Fraksi Gerakan Keadlian yang berkenan menerima nota pengantar RAPBD-Perubahan 2017. Guna mendorong pelaksanaan APBD yang mengarah untuk mendukung pembangunan yang berkualitas dengan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.  

Yaitu dengan didukung. instrumen yang tepat agar efektif dan efisien. Secara umum, pandangan Fraksi PDI perjuangan ,Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Gerakan Keadilan tentang jumlah penambahan pendapatan untuk perubahan tahun 2017 dan ketidaksesuaian proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang telah disampaikan pada nota pengantar RAPBD-P 2017 dalam buku RAPBD-P tahun 2017. “Pemkab berterimakasih atas koreksi-koreksi dan memohon maaf sebesar-besarnya aats keliruan tersebut ,selanjutnya perkenankan kami akan memberi  penjelasan,” terang Sekkab Hendris Damus.

Penambahan pendapatan untuk RAPBD-P 2017 adalah sebesar Rp.97,103 miliar lebih dan didalam nota pengantar tertulis Rp.103 miliar yang seharusnya Rp.103 juta. Pada Buku RAPBD-P tahun 2017 terjadi perubahan berbeda dengan nota pengantar yakni proporsi belanja langsung pada nota pengantar RAPBD-P sebesar 53,98 persen, terkoreksi seharusnya menjadi 51 persen. Atau tercantum dalam buku raperda RAPBD-P tahun 2017 sebesar Rp.782,982 miliar lebih. Sedangkan yang tercantum dalam nota pengantar adalah sebesar Rp.779,128 miliar atau sebesar 51 persen, dan belanja tidak langsung dalam nota pengantar tertulis 52,39 persen.

Terkoreksi, seharusnya menjadi 49 persen atau tercantum pada buku Raperda RAPBD-P sebesar Rp.752,250 miliar lebih dan yang tercantum dalam nota pengantar adalah sebesar Rp.756,103 miliar atau sebesar 49 persen.  Hal ini dikarenakan ada pergeseran antar belanja langsung dan belanja tidak langsung yakni penempatan rekening belanja yang seharusnya ada dibelanja tidak langsung bergeser ke belanja langsung. Namun hal ini tidak merubah jumlah keseluruhan total belanja di RAPBD-P tahun 2017 yakni sebesar Rp.1,535 triliun lebih. “Dengan demikian proporsi  belanja daerah kita menunjukan belanja yang baik, dimana belanja publik lebih besar daripada belanja operasional daerah,” terangnya.

Sekkab juga menjelaskan, dalam buku Raperda RAPBD-P tahun 2017 pasal 3 ayat 2E pada belanja bantuan keuangan kepada provinsi /kabupaten /kota dan pemerintah desa tertulis bertambah /berkurang sebesar Rp.300 miliar dikoreksi seharusnya adalah Rp.3 miliar.  Terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Pemkab juga memberi apresiasi atas masukannya agar pelaksanaan visi dan misi daerah dalam RPJMD Kabupaten  Malinau tahun 2016 -2021 melalui Gerdema dapat terus dipacu peningkatannya dan seluruh SKPD dapat sungguh –sungguh berperan aktif. Baik  dalam perencanaan,pelaksanaan kegiatan dan pengawasan.  

Merujuk hal diatas kami akan menjadikan masukan etrsebut sebagai pemacu semangat kami untuk melakukan percepatan dan peningkatan pelaksanaan Gerdema ke depannya. Terhadap rekomendasi dari Fraksi PDI Perjuangan berkaitan dengan perisitiwa longsor yang dialami di Desa Long Alango dan kesulitan akses jalan maupun jembatan yang rusak didaerah apau kayan, pemkab Malinau dan semua semua pihak turut prihatin atas kejadian tersebut. Pemkab telah meminta SKPD teknis terkait untuk melakukan perencanaan untuk menangani hal tersebut yang akan dikordinasikan dengan pemprov dan pusat. 

Terhadap penyampaikan Fraksi Bintang Pembangunan Keadilan yang menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan pemerintah daerah mendapat opini WTP BPK RI untuk tahun anggaran 2016, bukan hanya prestasi pemerintah daerah semata. Tetapi juga prestasi bersama baik pemerintah daerah maupun DPRD. “Kami menyadari bahwa capaian predikat dalam pengeloaan keuangan daerah yakni opini WTP bukanlah suatu hal yang mudah dicapai dan dipertahanakan,” ujarnya.(ida/puu)


BACA JUGA

Sabtu, 21 Oktober 2017 09:33

Ada Maskapai Baru Masuk Malinau

MALINAU – Semenjak Maskapai Kalstar tidak lagi terbang melayani berbagai rute di Kalimantan, berimbas…

Sabtu, 21 Oktober 2017 09:31

Mabes TNI AD Inginkan Sampai ke Perbatasan dan Terpencil

MALINAU- Ketua tim pengawas, Asistentesi dan Evaluasi  (Wasev) dari Mabes TNI Angkatan Darat dalam…

Sabtu, 21 Oktober 2017 09:29

Rohaniawan Diminta Bimbing Pasien

MALINAU-Manajemen RSUD Malinau resmi menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten…

Jumat, 20 Oktober 2017 11:01

Ciptakan Kondisi Malinau yang Kondusif

MALINAU – Saat menjadi Inspektur Apel Korpri di halaman Kantor Bupati Malinau, Selasa (17/10)…

Jumat, 20 Oktober 2017 10:59

Bagian Hukum Hanya Mendampingi Pemerintah dan ASN

MALINAU-Sesuai dengan kegiatan tugas dan tanggung jawab Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab)…

Jumat, 20 Oktober 2017 10:57

Sisihkan 111 Peserta, Sukses Bawa Pulang Perunggu

MALINAU – Berhasil sisihkan 111 peserta, Kabupaten Malinau patut berbangga untuk kesekian kalinya.…

Jumat, 20 Oktober 2017 10:56

Draf Raperda Bantuan Hukum Masyarakat Telah Rampung

MALINAU-Kabag Hukum Setkab Malinau, Jimmy SH MSi mengungkapkan, bantuan hukum yang diberikan oleh Bagian…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:21

Apel Bukan Seremonial

MALINAU – Fungsi dan tugas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Bupati Malinau Dr.Yansen…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:19

KNPI Audiensi dengan Bupati

MALINAU – Selasa (17/10), Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si menerima kunjungan pengurus Komite…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:18

Tinggal 3.000 Jiwa Penduduk Belum Terasuransikan

MALINAU - Seluruh masyarakat Kabupaten Malinau yang mau mengasuransikan diri serta anggota keluarganya,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .