MANAGED BY:
JUMAT
24 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Rabu, 20 September 2017 10:58
Harus Ada Pengecualian untuk DOB Kaltara
PERJUANGKAN DOB: Gubernur Kaltara bersama Bupati Malinau, Bupati Nunukan, Wakil Bupati Bulungan, DPRD Kaltara dan ratusan warga lakukan audensi dengan Pimpinan DPD RI di Jakarta, kemarin.

PROKAL.CO, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang menunda pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di tahun 2017 langsung direspon cepat Pemprov Kaltara dan sejumlah kepala daerah di Kaltara. Sebab, pembentukan 5 DOB di Kaltara telah diusulkan ke pusat.

Pemerintah melalui Mendagri menegaskan jika tahun ini tidak akan ada pemekaran daerah baru. Pemerintah berdalih kondisi keuangan negara tidak memungkinkan adanya pembentukan DOB.

Selasa (19/9) kemarin, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie bersama Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, Bupati Malinau Yansen TP, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala serta presidium dan ratusan masyarakat dari 5 daerah calon DOB di Kaltara, melakukan audensi dengan pimpinan dan anggota DPD RI di Jakarta. Rombongan dari Kaltara ini diterima langsung Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

Dalam audensi yang juga dihadiri anggota DPR RI ini, gubernur kembali menyampaikan usulan 5 calon DOB dari Kaltara. Yaitu calon Kota Sebatik, Tanjung Selor, calon Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Apau Kayan dan rencana DOB Krayan.

Dalam paparannya, Irianto mengungkapkan, tujuan utama usulan pembentukan DOB di Kaltara adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Wilayah Kaltara, yang sebagian besar berada di perbatasan negara, membutuhkan sentuhan khusus untuk percepatan pembangunan. “Idealnya moratorium pembentukan DOB dikecualikan untuk daerah-daerah di perbatasan. Termasuk di Kaltara. Karena tujuannya untuk percepatan pembangunan," ujarnya.

Disampaikan, dari lima daerah yang diusulkan menjadi DOB, empat di antaranya berada di wilayah perbatasan. Sementara satu, yaitu Tanjung Selor diusulkan untuk memenuhi syarat ibu kota provinsi yang harus berkedudukan di kota.

Lebih jauh Irianto menjelaskan, lima daerah yang diusulkan menjadi DOB secara administratif dan legalitas hukum semuanya telah memenuhi syarat. Pulau Sebatik salah satunya.

“Pembentukan DOB ini sudah sejak lama dinantikan oleh masyarakat, terutama di Sebatik,” ujar Irianto kepada Radar Tarakan.

Daerah ini bahkan sudah diusulkan sejak lama. Yaitu sejak 2011 lalu. Di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah dikeluarkan Amanat Presiden (Ampres). "Namun karena adanya pergantian pemerintahan, ada kebijakan baru dan harus diusulkan dari awal kembali. Dan itu sudah kita penuhi," jelas Irianto.

Sementara tiga daerah lainnya, seperti Kabudaya, Apau Kayan dan Krayan, diusulkan menjadi DOB dengan alasan karena rentang jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten induk maupun provinsi.

Dijelaskan Irianto, kabupaten di wilayah perbatasan masih sangat luas. Yakni lebih dari 7.000 meter persegi dan 119 desa yang penduduknya telah hampir mencapai 40 ribu jiwa.

“Wilayah tersebut terdiri dari kecamatan Lumbis, Sembakung, dan beberapa daerah lainnya. Selain itu, daerah ini sebagiannya masuk ke kawasan konservasi,” jelas Irianto.

Dengan menjadi  DOB, harapannya pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Begitu juga pembangunan, yang diharapkan ada percepatan. “Pertimbangan utama lainnya, adalah karena alasan geopolitik dan geostrategis, serta pertahanan negara. Karena posisinya di perbatasan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur berharap pimpinan dan anggota DPD RI bisa membantu turut memperjuangkan percepatan terbentuknya DOB di Kaltara. “Kami mohon dari pertemuan ini ada rekomendasi tertulis oleh DPD RI yang nantinya disampaikan kepada ketua dewan otonomi daerah, bahkan kepada Presiden,” ungkapnya.

Gubernur juga berharap ada pengecualian untuk pembentukan DOB Kaltara. Karena seperti diketahui, saat ini pemerintah masih mengambil kebijakan moratorium pembentukan DOB. “Alhamdulillah saat ini Kaltara mendapat pengecualian untuk penerimaan CPNS, meski daerah lain masih moratorium. Harapan kami dalam pembentukan DOB ini Kaltara juga ada pengecualian,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan, DPD RI siap mengawal pembentukan DOB di Kaltara. Bahkan, katanya, sejauh ini DPD RI telah memperjuangkan sejumlah daerah di Tanah Air yang mengusulkan menjadi DOB.

"Saat ini ada 178 calon DOB yang sedang kita perjuangkan. Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan, baik dengan pemerintah maupun DPR RI. Kami dari DPD komitmen ingin memperjuangkan pembentukan DOB. Karena kita menyadari terbentuknya DOB memberikan dampak positif untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menurut Nono, ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek, menengah, dan jangka panjang. “Tidak bisa sekaligus semua persoalan diselesaikan dalam waktu yang singkat,” jelasnya.

Terkait realisasi pembentukan dan pembangunan di Provinsi Kaltara, lanjut Nono, merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan. Karena layaknya sebuah provinsi, dia harus memiliki ibu kota. Karena dari situlah pusat pemerintahan provinsi akan bekerja dan menjalankan fungsinya. “Jadi kalau belum ada mana bisa,” tuturnya.

Nono melanjutkan, nantinya pembentukan ibu kota tersebut akan disertai dengan perbaikan struktur, sarana dan prasarananya, dan mungkin jajaran-jajaran pemerintah yang perlu dihadirkan di sana. Seperti polda dan lain-lain agar bisa mendampingi provinsi untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya.

“Termasuk pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, pembentukan DOB ini sangat penting bagi DPD RI. Bukan hanya Kaltara, karena tercatat seluruh Indonesia ada 173 daerah yang meminta pembentukan DOB,” katanya.

Pada 4 Oktober 2017 yang lalu, melalui sidang paripurna, sudah diusulkan oleh Komite I dan disahkan oleh sidang paripurna dan dihadiri oleh beberapa kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati. “Kami masih tetap mendesak pemerintah untuk memenuhi usulan tentang DOB tersebut, dan itu yang dilakukan DPD RI,” tegasnya.

Disebutkan, dalam pembentukan DOB ada beberapa pihak yang terlibat. Selain DPD RI, ada DPR RI melalui Komisi II. Kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dan sekarang ada Dewan Otonomi Daerah yang diketuai oleh Wakil Presiden. "Masyarakat Kaltara jangan khawatir, kami dari DPD siap bersama-sama memperjuangkan pembentukan DOB di Kaltara," tandasnya. (asf/ddq)


BACA JUGA

Jumat, 24 November 2017 14:04

Golkar Belum Tentukan Wakil Badrun

TARAKAN – Dua bulan lagi pendaftaran bakal calon (balon) Pilwali dibuka Komisi Pemilihan Umum…

Jumat, 24 November 2017 14:03

Warga Di-deadline hingga Desember

TARAKAN – Surat perintah pembebasan lahan di Kelurahan Pantai Amal RT 6 oleh Lantamal XIII telah…

Jumat, 24 November 2017 14:01

UMK 2018 Terlambat Diumumkan

TARAKAN – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebelumnya  sudah menjadwalkan pengumuman…

Jumat, 24 November 2017 13:59

Psikoterapi Ampuh Hilangkan Trauma

Tarakan—Kasus pencabulan yang menjerat seorang pemuda berprestasi baik tingkat nasional maupun…

Jumat, 24 November 2017 13:34

Dua Museum sebagai Laboratorium Sejarah

TARAKAN – Bertambah lagi museum di Bumi Paguntaka. Dua museum yang berisi benda peninggalan Perang…

Jumat, 24 November 2017 13:33

Slamet Riyadi Kembali Macet

TARAKAN - Jalan Slamet Riyadi kembali memusingkan pengguna jalan, pasalnya jalan itu kembali menjadi…

Jumat, 24 November 2017 13:32

Pelayanan antar Moda Harus Ditingkatkan

TARAKAN- Pembangunan moda transportasi khususnya laut saat ini akan mulai dilakukan. Perbaikan sistem…

Jumat, 24 November 2017 13:27

Program Sampah Semesta Dianggap Gagal

Tarakan—Program Sampah Semesta yang menjadi salah satu program unggulan Wali Kota Tarakan, dianggap…

Jumat, 24 November 2017 13:25

Tiga Pencuri Besi Penutup Selokan Berhasil Dibekuk

TARAKAN – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tarakan berhasil mengungkap kasus pencurian…

Jumat, 24 November 2017 13:22

Asyik Nonton TV, Budak Sabu Digulung

TARAKAN – Air muka LF (38) lantas berubah, sesaat ia digertak beberapa pria dewasa Rabu (22/11)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .