MANAGED BY:
KAMIS
19 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Selasa, 19 September 2017 13:58
Proses DOB Kaltara Masih Stagnan, Ini Masalahnya....
MASIH PERJUANGKAN: Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian masih terus mengusahakan pembentukan DOB Kaltara dilakukan secepatnya. IST

PROKAL.CO, TARAKAN – Usaha mempercepat terbentuknya daerah otonomi baru (DOB) di Kaltara, masih terkendala anggaran dari pusat. Sebab, kebijakan yang diumumkan Presiden Jokowi melalui Mendagri Tjahjo Kumolo telah melakukan moratorium, di tengah kondisi keuangan negara yang mengalami defisit.

Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan sudah banyak gerakan di daerah untuk memperjuangkan DOB di daerahnya masing-masing. Di antaranya, selain di Kaltara, Kaltim juga sudah membentuk Forum Percepatan Pemekaran (FPP) sebagai bentuk preasure atau geliat dari bawah agar pemerintah m memberikan perhatian yang serius terhadap kemajuan DOB dalam 3 tahun terakhir ini.

“Kita memang niatnya mau membuat suatu strategi yang sifatnya lebih menyeluruh dan komperensif. Melalui Desain Besar Penataan Daerah (Desertada), tapi masih belum disahkan atau belum juga disetujui oleh Pak Presiden, jadi bisa dibilang kita dalam posisi stagnan lah,” jelasnya, saat dikonfirmasi Radar Tarakan, Senin (18/9).

Menurutnya, hal ini terjadi karena pemerintah masih ragu di tahun 2017 ini bisa melangsungkan pemekaran daerah, yang sudah mengusulkan DOB. Namun, ia memastikan posisi stagnan bukan berarti Komisi II DPR RI yang membidangi pemekaran wilayah dan DOB ini tidak serius, dalam memperjuangkan DOB. “Berhubung kita sedang kesulitan anggaran, jadi angka Rp 6 triliun  itu diakui pemerintah cukup berat dan tinggi untuk bisa dialokasikan ke DOB itu tadi,” ungkapnya.

Pembahasan ditingkat DPR RI, sambungnya sebenarnya juga dilakukan seperti meminta pemerintah melaporkan, sejauh mana progress DOB ini bisa dilaksanakan, termasuk kondisi keuangan. Bahkan, beberapa  hari lalu kata wakil rakyat dapil Kaltim-Kaltara ini persoalan DOB di Kaltara juga disinggung, dalam rapat kerja bersama para Menteri Koordinator di Senayan.

Tidak hanya itu, kata Hetifah, presiden beberapa waktu lalu juga melakukan rapat terbatas (ratas) terkait masalah DOB, salah satunya di membahas Kaltara. Hanya saja, rapat tersebut tidak berakhir mengambil kebijakan. “Katanya sudah ada rapat terbatas dengan presiden. Hasilnya, Pemerintah tetap berkomitment walaupun DOB belum bisa terealisasi tahun ini, Kaltara akan jadi prioritas pembangunan. Baik itu memudahkan masuknya investor swasta dan dana APBN dipastikan lebih banyak mengucur ke Kaltara, jadi kita tetap manfaatkan momentum itu untuk mengangkat Kaltara,” kata perempuan berhijab ini.

Salah satunya, kata Hetifah dia mempercepat pembangunan bandara di wilayah perbatasan dan infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas. “Supaya tidak terlalu kecewa kan harus ada insentif lain yang diberikan kepada masyarakat Kaltara, kan tujuan kita mensejahterakan dan mempercepat pembangunan, tapi memang tidak harus menunggu DOB untuk bisa mendapatkan perhatian khusus untuk Kaltara,” ucapnya.

Selanjutnya, Hetifah mengaku Komisi II tetap akan menanggapi sikap presiden untuk menunda DOB di 2017 ini. Bahkan, rencananya Komisi II akan bersurat ke presiden dalam waktu dekat untuk menyampaikan tanggapannya.

“Bukan cuma Komisi II, nanti dari DPD RI juga akan menyatakan sikap yang sama yaitu menolak moratorium. Apa tidak sebaiknya pemerintah selektif saja, mengutamakan daerah-daerah seperti Kaltara, itu kompromi atau lobi politik yang akan kita tawarkan. Apalagi, kan dana sekian triliun itu untuk semua daerah yang masuk Desertada. Sementara, tidak semua daerah dalam Desertada langsung mekar saat itu juga,” pungkasnya.(*/sep/nri)


BACA JUGA

Kamis, 19 Oktober 2017 09:06

Jalan Gunung Amal Dikepung Mahasiswa

TARAKAN - Aksi tuntut perbaikan Jalan Gunung Amal yang dilakukan mahasiswa cukup menyita perhatian,…

Rabu, 18 Oktober 2017 14:00

24 SKPD Rebutan Mobil Bekas

TARAKAN – Mobil dinas yang sudah dikembalikan anggota DPRD Tarakan ke Pemkot Tarakan ternyata…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:59

Jasad Bayi Pertama Kali Ditemukan Istri Karyawan

TARAKAN – Setelah kasusnya diproses hampir dua bulan, Selasa (17/10) kemarin polisi bersama Kejaksaan…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:56

Target PBB Masih 50 Persen

TARAKAN – Masyarakat Bumi Paguntaka ternyata masih banyak yang belum melaksanakan kewajibannya…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:54

Perbatasan ‘Dihantui’ Ancaman Kejahatan

TARAKAN – Kondisi wilayah perbatasan di Indonesia masih terbuka lebar, pengawasannya pun masih…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:52

Partai Pika Tak Penuhi Persyaratan

TARAKAN – Partai Indonesia Kerja (PIKA) dan Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo) akhirnya…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:44

Hanya 100 Ormas yang Masih Aktif

TARAKAN – Dari 823 jumlah organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:42

Pendaftar PPK dan PPS Masih Sepi Peminat

TARAKAN – Selain membuka pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019, KPU Kota Tarakan…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:41

Puskesmas Masih Kekurangan SDM

TARAKAN – Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Subono mengatakan, jika dilihat dari segi bangunan,…

Rabu, 18 Oktober 2017 13:40

Lagi, Air Meluap ke Badan Jalan

TARAKAN – aktivitas warga tentu terganggu jika jalan digenangi air, apalagi saat hujan. Biasanya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .