MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 18 September 2017 10:52
Tawar Menawar Rp 13,6 Miliar Berpolemik

Batas Akhir Sudah Lewat, Tarakan Belum Penandatanganan NPHD

INT.

PROKAL.CO, TARAKAN – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilwali Tarakan tahun depan, sudah terlambat ditandatangani dari deadline terakhir yang diberikan Mendagri, 17 September kemarin. Persoalan angka hingga kini masih belum menemukan titik temu.

Padahal, Mendagri sudah berulang kali mengingatkan agar segera melakukan penandatanganan. Bahkan, Mendagri juga melibatkan Pemprov Kaltara turut andil, namun belum juga dapat terselesaikan.

Persoalan yang masih berpolemik yakni, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan tim badan anggaran (Banggar) DPRD Tarakan, memutuskan akan menghibahkan dana operasional pilwali Rp 13,6 miliar. Angka ini dinilai tidak relevan digunakan untuk pesta demokrasi tahun depan oleh KPU, di tengah kondisi harga-harga kebutuhan yang naik.

KPU Tarakan sudah berkali-kali melakukan pengajuan anggaran, mulai dari Rp 40,7 miliar kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 28 miliar, lalu kembali dirasionalisasikan Rp 18,6 miliar. Namun pemerintah dan DPRD tetap bertahan di angka Rp 13,6 miliar.

Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo mengungkapkan, anggaran yang disetujui tim pemerintah dan legislatif tersebut tidak memasukkan, bagian-bagian krusial. Sebagian kegiatan yang sudah dirancang oleh penyelenggara tidak diperhitungkan dengan baik oleh banggar dan TAPD.

“Antara keputusan anggaran yang dikeluarkan DPRD dan kebutuhan yang kami perlukan itu berbeda, sehingga berselisih Rp 5 miliar,” ungkap Teguh sapaan akrabnya.

Bagian yang dinilai krusial, namun tidak diperhatikan tim banggar dan TAPD yakni, honor panitia pemungutan suara (PPS) yang hanya diberikan gaji selama lima bulan saja. “Padahal, PPS nantinya akan bekerja selama sembilan bulan, yang terhitung dari November hingga Juli 2018 mendatang,” ujar Teguh.

Logikanya, jika PPS hanya diberikan gaji lima bulan terakhir, maka KPU Tarakan akan kesulitan untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih sehingga tidak dapat menghasilkan data daftar pemilih tetap (DPT) yang real. Berbeda halnya, jika gaji lima bulan tersebut diberikan diawal, maka dijamin tidak akan ada pemungutan suara, sebab PPS lah yang membentuk komisi panitia pemungutan suara (KPPS).

Bukan hanya range waktu gaji PPS saja yang dikurangi, tetapi pemerintah juga melakukan pengurangan nominal gaji pada KPPS. Padahal pengajuan nominal plot anggaran yang diberikan KPU sudah sangat rasional.

“Honor KPPS dikurangin juga, tetapi untuk nominalnya berapa saya belum dapat menyampaikan,” jelas Teguh.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan, jika untuk menutupi honorarium panitia dengan menggunakan plot anggaran lain, itu tidak mungkin dilakukan. Sebab, KPU harus menyediakan alat peraga kampanye, logistik yang jumlahnya sudah sangat dirasionalisasi dan kebutuhan lainnya.

Menurut Teguh, tenaga honor sangat dibutuhkan KPU untuk mendukung pelaksanaan pilwali. Sehingga tidak mungkin tenaga-tenaga yang dibutuhkan tersebut akan dihilangkan atau dikurangi.

Untuk diketahui, jumlah tenaga pendukung yang ada di KPU saat ini berjumlah 5 pegawai organik dan 3 pegawai diperbantukan. Untuk itu, jumlah total pegawai di KPU hanya 8 orang, yang selebihnya diisi oleh office boy dan satpam.

“Jadi hitungannya hanya 8 orang, termasuk sekretaris. Sudah tentu saat proses pengadaan logistik, distribusi logistik, pengolahan DPT dan keuangan itu membutuhkan banyak tenaga minimal 10 orang,” kata Teguh.

Tak hanya itu, mobilitas operasional juga sangat dibutuhkan seperti menyewa kendaraan, yang mencapai hingga Rp 500 juta. Jika dalam bagian ini dianggap tidak wajib, maka KPU meminta solusi. Sebab, mereka harus melakukan distribusi dalam waktu yang cepat dan aman, maka hal ini juga termasuk dalam perhitungan yang wajib menurut KPU.

“Tinggal teknisnya saja. Apakah sewa, dipinjamkan atau apa harus dicari solusinya. Kalau dianggap apakah ini wajib atau tidak, yah itu persepsi masing-masing, tapi intinya kalau mau pelaksanaan pilkada, itu wajib,” tuturnya.

Bukan itu saja, tahapan pilkada ini juga membutuhkan anggaran perjalanan dinas. Seperti bimbingan teknis (bimtek) dan rapat koordinasi (rakor) yang dilaksanakan oleh KPU RI, dan wajib untuk dihadiri. “Hasil raker, rakor, bimtek yang harus disampaikan ke bawah. Nggak mungkin kalau hanya bisa lewat media sosial saja,” bebernya.

Tidak hanya menyoal honorarium panitia, KPU juga memasukkan dalam pengajuan anggarannya, operasional cadangan untuk pemungutan suara ulang. Hal ini telah berdasar keputusan KPU 81/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang petunjuk teknis penyusunan anggaran dalam rangka kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota.

Yang mana menyarankan, agar KPU melakukan antisipasi anggaran untuk pemungutan suara ulang.  Untuk itulah KPU mengajukan anggaran sebanyak Rp 500 juta guna pemungutan suara ulang.

“Memang selama ini di Kota Tarakan belum pernah ada pemungutan suara ulang, tapi diperintahkan dalam UU harus dibuatkan cadangan, maka kami tetap mengusulkan. Kalau tidak terjadi apa-apa kan tidak dipakai, maka akan dikembalikan,” jelas Teguh.

Teguh berharap agar pemerintah dapat melibatkan KPU dalam pembahasan anggaran, secara mendetail. Karena tidak hanya cukup dengan melakukan surat-menyurat tanpa duduk bersama.

Terpisah, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengatakan, pada 12 hingga 15 September lalu, dia sudah melakukan pertemuan dengan KPU RI. Yang mana dalam kesempatan itu dia melaporkan, perkembangan kesiapan Pilwali Tarakan.

Pada pembahasan tersebut, dia diminta untuk melakukan presentasi tentang persiapan pilkada yang ada di Kaltara. Berdasarkan dokumen asli dari Ketua KPU RI, terdapat tujuh daerah di Indonesia yang belum melaksanakan penandatanganan NPHD, dan akan masuk di dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Ketujuh daerah tersebut mencakup, dua daerah pada kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT), tiga daerah di Papua, satu daerah di Sulawesi Utara, dan Kaltara yakni Kota Tarakan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, NTT, Papua dan Sulawesi Utara sudah hampir mendekati final, sedang Kaltara dalam hal ini Tarakan masih belum memberikan kabar yang menggembirakan. Untuk itu, ia menyampaikan kondisi komunikasi di Kaltara untuk kesiapan pilkada.

“Kami menjelaskan, secara teknis Insya Allah KPU Tarakan siap melaksanakan pilkada serentak. Dengan catatan, anggaran yang tersedia itu cukup,” tegasnya.

Dengan dasar itu, KPU RI meminta agar KPU Kaltara dalam hal ini KPU Tarakan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah dan DPRD. Dalam pertemuan tersebut juga menyebutkan batas akhir penandatangan NPHD adalah 17 September kemarin. Namun, Tarakan sama sekali belum melakukan penandatanganan.

“Kami perlu sampaikan juga, penandatanganan NPHD bisa dilakukan jika secara perhitungan desain anggaran itu mencukupi. Jika tidak, maka berdasarkan UU, kami diberikan waktu untuk melaksanakan penundaan pilkada,” tegasnya.

Meski begitu, secara pribadi, Surya masih mengaku optimis Wali Kota Tarakan, dapat menyelesaikan perkara NPHD tersebut dengan bijak. “Walaupun sudah terlambat, kami masih optimis,” ujarnya. (*/yed/nri/ddq)


BACA JUGA

Rabu, 26 September 2018 12:53

Tiga Bulan Kursus Bahasa Tiongkok Belum Cukup

Sebanyak 34 pelajar dari Kalimantan Utara mendapat kesempatan menempuh pendidikan di Tiongkok dengan…

Rabu, 26 September 2018 12:50

Gubernur Jajaki Peluang Investasi dan CSR

SINGAPORE – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan…

Rabu, 26 September 2018 12:46

Analisis Perbankan, Kepariwisataan Dorong Rupiah

TARAKAN - Pertumbuhan perekonomian di Kaltara saat ini didominasi oleh sektor primer, terutama sektor…

Rabu, 26 September 2018 12:39

Bawas MA Periksa Hakim yang Dilaporkan

TARAKAN – Menindaklanjuti surat pengaduan dari salah satu pengacara kasus perdata terkait adanya…

Rabu, 26 September 2018 12:04

Sebelum Kampanye, Wajib Lapor Polisi

TARAKAN – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan…

Rabu, 26 September 2018 11:57

Penyidik Dapat Laporan Baru

TARAKAN – Kasus penggelapan dana koperasi di PT Idec Wood yang bergulir di penyelidikan Polres…

Rabu, 26 September 2018 11:54

DLH: Kondisi TPA di Tarakan Tak Layak

TARAKAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tarakan harus berpikir keras. Pasalnya, satu unit …

Rabu, 26 September 2018 11:52

Pendangkalan Drainase Sebabkan Banjir

Tarakan—Minimnya anggaran Pemerintah Kota Tarakan menjadi alasan terhentinya bantuan perbaikan…

Rabu, 26 September 2018 11:48

Pelayanan Legalisasi Masih Normal

TARAKAN - Pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dilakukan hari ini di Kaltara…

Rabu, 26 September 2018 11:44

Baznas Ajak DPRD Bayar Zakat Penghasilan

TARAKAN – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tarakan, hingga kini terus mengejar target penerimaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .