MANAGED BY:
KAMIS
24 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 08 September 2017 09:51
Perkara ABY Lanjut atau Tidak?

Eksepsi PH Dinilai Masuk Pokok Perkara

DENI PERDIANA - Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bulungan

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana tidak terduga Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) tahun 2015 yang disangkakan kepada mantan Penjabat (Pj) Bupati KTT, Achmad Bey Yasin (ABY) masih terus bergulir.

Setelah dilakukannya eksepsi atau tangkisan oleh penasihat hukum (PH) terdakwa pada Senin (4/9) lalu, selanjutnya akan dilakukan putusan sela pada Senin (11/9). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Samarinda akan memutuskan apakah perkara ABY tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Menyikapi hal itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulungan Deni Perdiana mengaku optimistis bahwa perkara yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 945.629.000 akan tetap dilanjutkan.

“Di sini PH keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyatakan adanya kerugian negara. PH menanyakan kerugian negara yang ditimbulkan itu dari mana,” ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/9).

Tapi, kata dia, dirinya selaku JPU pada perkara tersebut tetap pada pendirian dengan mengatakan kerugian negara itu muncul atas tindakan yang dilakukan terdakwa saat menjabat sebagai pj bupati, yakni melakukan assesment dan pilkades. Sementara, dalam ketentuannya seorang pj tidak memiliki kewenangan untuk memutasi atau memberhentikan pegawai.

Sebab, ungkap dia, tugas seorang pj hanya ada dua, yakni menjalankan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) definitif dan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kewenangan serta memperhatikan batasan-batasan yang sudah ditetapkan.

“Di sini dia (ABY) memerintahkan untuk mencairkan dana tidak terduga untuk melaksanakan assesmentsebesar Rp 352.320.000 dan pilkades sebesar Rp 593.309.000, tindakan itu tidak dibenarkan,” jelasnya.

Disamping itu, dirnya juga menjelaskan bahwa eksepsi atau hak untuk mengajukan keberatan terhadap dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP yang disampaikan oleh PH di persidangan pada 4 September 2017 lalu dianggap sudah masuk ke pokok perkara.

“Eksepsi itu hanya menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara itu. Bukan pembuktian seperti yang ditanyakan oleh PH mengenai dimana letak kerugian negara pada kasus itu,” beber dia.

Sebab, lanjutnya, jika membahas masalah kerugian negara, maka sudah masuk ke pokok perkara. Jika demikian maka secara tidak langsung PH sudah menyatakan menerima perkara tersebut segera dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni pembuktian.

Tidak hanya itu, soal waktu perkara juga ditetapkan pada eksepsi tersebut. Apakah sudah kadaluwarsa atau belum. “Nah, untuk perkara ini belum kadaluwarsa karena ancamannya 20 tahun. Karena perkara kedaluwarsa itu yang sudah melebihi masa ancaman,” sebutnya.

Dalam perkara ini, dia mengaku bahwa pihaknya sudah menyiapkan sekira 10 saksi dari Pemkab Tana Tidung termasuk ahli dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah menetapkan adanya kerugian negara pada perkara tersebut. “Pastinya untuk saksi fakta dari perkara ini semuanya dari Pemkab Tana Tidung,” pungkasnya. (iwk)


BACA JUGA

Kamis, 24 Mei 2018 17:34

Baru Satu Daerah Usulkan Kebutuhan CPNS

TANJUNG SELOR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) segera menyerahkan usulan…

Kamis, 24 Mei 2018 17:31

CATAT..!! Wilayah Ini Butuh Ratusan Guru

TANJUNG SELOR – Jumlah tenaga pengajar di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk Sekolah Menengah Atas…

Kamis, 24 Mei 2018 11:27

Dua Pasangan Tak Resmi Terjaring Razia Pekat

TANJUNG SELOR - Petugas gabungan berhasil menjaring dua pasangan muda-mudi bukan pasangan resmi dan…

Kamis, 24 Mei 2018 11:26

Dua Pasangan Tak Resmi Terjaring Razia Pekat

TANJUNG SELOR - Petugas gabungan berhasil menjaring dua pasangan muda-mudi bukan pasangan resmi dan…

Kamis, 24 Mei 2018 11:23

Pembersihan Sungai Kayan Belum Terealisasi

TANJUNG SELOR – Wacana Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara dalam program pembersihan sampah…

Kamis, 24 Mei 2018 11:21

BUMR Investasi Rp 260 M untuk Pertanian Modern

TANJUNG SELOR – Beberapa waktu lalu Pemkab Bulungan telah mengunjungi PT Badan Usaha Milik Rakyat…

Rabu, 23 Mei 2018 17:35

Pencetakan KIA di Wilayah Ini Belum Merata

TANJUNG SELOR – Proses percetakan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk lima kabupaten kota di Kalimantan…

Rabu, 23 Mei 2018 17:33

Belasan Ton BBM Bersubsidi Ini Diamankan Polisi

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil mengamankan satu…

Rabu, 23 Mei 2018 11:54

Takjil Diindikasi Gunakan Pewarna yang Dilarang

TANJUNG SELOR – Sepekan berjalannya ibadah puasa, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan akhirnya melakukan…

Rabu, 23 Mei 2018 11:52

Usulan DOB Perlu Dikaji Ulang

TANJUNG SELOR – Usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di beberapa daerah di Indonesia,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .