MANAGED BY:
SABTU
23 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Jumat, 08 September 2017 09:51
Perkara ABY Lanjut atau Tidak?

Eksepsi PH Dinilai Masuk Pokok Perkara

DENI PERDIANA - Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bulungan

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana tidak terduga Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) tahun 2015 yang disangkakan kepada mantan Penjabat (Pj) Bupati KTT, Achmad Bey Yasin (ABY) masih terus bergulir.

Setelah dilakukannya eksepsi atau tangkisan oleh penasihat hukum (PH) terdakwa pada Senin (4/9) lalu, selanjutnya akan dilakukan putusan sela pada Senin (11/9). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Samarinda akan memutuskan apakah perkara ABY tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Menyikapi hal itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bulungan Deni Perdiana mengaku optimistis bahwa perkara yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 945.629.000 akan tetap dilanjutkan.

“Di sini PH keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyatakan adanya kerugian negara. PH menanyakan kerugian negara yang ditimbulkan itu dari mana,” ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (6/9).

Tapi, kata dia, dirinya selaku JPU pada perkara tersebut tetap pada pendirian dengan mengatakan kerugian negara itu muncul atas tindakan yang dilakukan terdakwa saat menjabat sebagai pj bupati, yakni melakukan assesment dan pilkades. Sementara, dalam ketentuannya seorang pj tidak memiliki kewenangan untuk memutasi atau memberhentikan pegawai.

Sebab, ungkap dia, tugas seorang pj hanya ada dua, yakni menjalankan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) definitif dan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kewenangan serta memperhatikan batasan-batasan yang sudah ditetapkan.

“Di sini dia (ABY) memerintahkan untuk mencairkan dana tidak terduga untuk melaksanakan assesmentsebesar Rp 352.320.000 dan pilkades sebesar Rp 593.309.000, tindakan itu tidak dibenarkan,” jelasnya.

Disamping itu, dirnya juga menjelaskan bahwa eksepsi atau hak untuk mengajukan keberatan terhadap dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP yang disampaikan oleh PH di persidangan pada 4 September 2017 lalu dianggap sudah masuk ke pokok perkara.

“Eksepsi itu hanya menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara itu. Bukan pembuktian seperti yang ditanyakan oleh PH mengenai dimana letak kerugian negara pada kasus itu,” beber dia.

Sebab, lanjutnya, jika membahas masalah kerugian negara, maka sudah masuk ke pokok perkara. Jika demikian maka secara tidak langsung PH sudah menyatakan menerima perkara tersebut segera dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni pembuktian.

Tidak hanya itu, soal waktu perkara juga ditetapkan pada eksepsi tersebut. Apakah sudah kadaluwarsa atau belum. “Nah, untuk perkara ini belum kadaluwarsa karena ancamannya 20 tahun. Karena perkara kedaluwarsa itu yang sudah melebihi masa ancaman,” sebutnya.

Dalam perkara ini, dia mengaku bahwa pihaknya sudah menyiapkan sekira 10 saksi dari Pemkab Tana Tidung termasuk ahli dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah menetapkan adanya kerugian negara pada perkara tersebut. “Pastinya untuk saksi fakta dari perkara ini semuanya dari Pemkab Tana Tidung,” pungkasnya. (iwk)


BACA JUGA

Jumat, 22 September 2017 11:47

Asisten I Berang, Peserta CPNS Tak Tertib

TANJUNG SELOR – Proses antrean untuk mendapatkan nomor antre verifikasi berkas CPNS di lingkungan…

Jumat, 22 September 2017 11:44

Lima Calon Peserta Pingsan

PADATNYA masyarakat yang ingin mendapatkan nomor antrean menyerahkan berkas, membuat lima calon peserta…

Jumat, 22 September 2017 11:35

Omzet Pedagang Keliling Naik 100 Persen

MOMEN penyerahan berkas calon peserta seleksi PNS di lingkungan Pemprov Kaltara sejak 11-25 September…

Jumat, 22 September 2017 10:59

Hindari Razia, Pengendara Matic Nekat Lawan Arus

TARAKAN – Dalam razia yang dilaksanakan di Mako Polres Tarakan, Rabu (20/9) sekira pukul 14.30…

Jumat, 22 September 2017 10:51

Antrean Verifikasi Berkas CPNS Dikeluhkan

TANJUNG SELOR – Pendaftar seleksi CPNS di lingkungan Pemprov Kaltara yang mengantre untuk mendapatkan…

Jumat, 22 September 2017 10:48

Dishub Godok Perda Angkutan Perusahaan

DINAS Perhubungan Kaltara saat ini sedang menunggu persetujuan dari DPRD Kaltara terkait usulan Peraturan…

Jumat, 22 September 2017 10:44

Hanya Dua Malam Dirawat, Adelia Tutup Usia

Innalillahi Wainnalilahi Rojiun. Dan segala sesuatu yang bernyawa telah Allah tetapkan batas waktunya,…

Jumat, 22 September 2017 10:43

Dua Warga Terindikasi Positif Kaki Gajah

TANJUNG SELOR – Dari 140 warga Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah yang menjalani tes…

Kamis, 21 September 2017 14:14

Rela Berdesak-desakan, Pendaftar CPNS asal Tarakan Ini Pingsan

TANJUNG SELOR - Berbagai upaya terus dilakukan para calon peserta seleksi CPNS di lingkup Pemprov Kaltara…

Kamis, 21 September 2017 10:55

Wow...18 Ribu Peserta Ikut  Ramaikan Pawai 1 Muharam

TANJUNG SELOR - Sekitar 18 ribu peserta, mulai pelajar, ormas Islam hingga pengurus masjid di Tanjung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .