MANAGED BY:
SENIN
20 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Kamis, 07 September 2017 09:18
Pembentukan Perda HKAPA DPRD Malinau

Wabup Apresiasi, Wujud Good Governance

TERIMA DOKUMEN : Wabup Malinau Topan Amrullah SPd,MSi saat menerima dokumen Perda tentang Pelaksanaan HKAPA DPRD dari Ketua DPRD Malinau Wempi W Mawa SE setelah disahkan menjadi Perda Malinau tahun 2017, Rabu (6/9). WIDAYAT/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAUPemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau yang telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota (HKAPA) DPRD yang diajukan dalam beberapa minggu lalu. Sehingga Rabu (6/9) kemarin, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau tahun 2017. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Topan Amrullah SPd MSi dalam rapat paripurna DPRD ke-2 masa sidang III DPRD Kabupaten Malinau siang kemarin.

Penetapan Perda tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Malinau Wempi W Mawa SE dan Wabup bersama-sama. Setelah itu Wabup menerima dokumen Perda yang telah disahkan tersebut yang diserahkan Ketua DPRD Malinau disaksikan seluruh anggota dewan Malinau dan para undangan yang hadir.

Wabup Topan Amrullah mengungkapkan, pembentukan Perda tentang Pelaksanaan HKAPA DPRD tak mungkin lagi dihindarkan.  Oleh karenanya, raperda yang diajukan adalah upaya konkrit untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malinau menuju ke arah yang lebih ideal, baik dan mulia. Serta mengangkat derajat kehidupan masyarakat untuk lebih memahami, memiliki konsep yang pasti terhadap tugas pemerintah yang sesungguhnya. Terutama dalam memikul beban sosial masyarakat mengabdi bagi kepentingan bersama. “Dari situlah good governence dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Malinau,” sebut wabup.

Perda HKAPA DPRD Malinau terbentuk sebagai payung hukum, sesuai pasal 124 ayat (2), pasal 178 ayat (2) dan pasal 299 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah oleh karenanya pemerintah daerah wajib memberi dukungan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian aturan soal tunjangan untuk anggota dprd yang sebelumnya diatur dalam pemerintah nomor 24 tahun 2004 tidak berlaku lagi.

“Peraturan pemerintah tersebut, acuan pemerintah daerah dalam menganggarkan dan mengeluarkan anggaran untuk pimpinan dan anggota DPRD. Meskipun demikian justru dari sini lah tuntutan tanggungjawab menjalankan perannya dalam pelayanan publik, dan meningkatkan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitasnya secara tulus dan benar. Artinya eksekutif dan legislatif memiliki komitmen dan pandangan yang sama dalam meningkatkan kinerja lebih baik mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip good governence,” jelasnya.

Ia meyakini, masyarakat Kabupaten Malinau tentu masih percaya dan berharap, lahirnya perda ini selain memberi semangat baru dan pengabdian yang tulus. Khususnya dari seluruh anggota DPRD juga jeli dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi mereka secara berimbang, harmonis kepada eksekutif, karena konsekuensi hukum dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, yang resmi diundangkan pada tanggal 2 juni 2017 yang lalu, tentu disambut positif oleh pemerintah daerah.

“Begitu urgensinya maka peraturan daerah sebagai pelaksananya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau September 2017 harus dapat ditetapkan. Yakni, apa yang dilakukan tidak saja menegakkan supremasi prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Melainkan langkah perubahan  tatanan, dan fungsi hukum pembangunan administrasi yang berorientasi pada pembinaan kehidupan masyarakat Kabupaten Malinau, yang maju, sejahtera melalui gerakan desa membangun (Gerdema),” ujar Wabup. (ida/fly)


BACA JUGA

Sabtu, 18 November 2017 10:38

Kabupaten Pertama yang Berhasil Di Kaltara

MALINAU - Koordinator wilayah Kalimantan Utara untuk program budidaya ikan lele bioflog dari Kementerian…

Sabtu, 18 November 2017 10:36

Perda No.7 Jawaban Kekhawatiran Dinkes

MALINAU - Sejauh ini, pembiayaan HIV-AIDS masih mengandalkan dana hibah dari pihak asing, seperti Global…

Jumat, 17 November 2017 11:31

Punya Potensi Kembangkan Ikan Air Tawar

MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKD) dan…

Jumat, 17 November 2017 11:25

Sistem Bioflog Bantuan KKP-RI.

MALINAU - Bupati Malinau Dr Yansen TP MSi melakukan panen perdana budidaya ikan lele di kolam ikan hasil…

Jumat, 17 November 2017 11:22

Air Bersih Datang, Masyarakat Long Alango Ucapkan Terimakasih

MALINAU – Bencana tanah longsor yang terjadi (14/7) lalu di Sungai Arai, Desa Long Alango, Kecamatan…

Jumat, 17 November 2017 11:20

Satu Kolam Bisa Hasilkan Hingga 300 Kg

MALINAU-Koordinator Wilayah Kalimantan Utara Kementerian Kelautan Perikanan RI, Ir Wahyutomo mengungkapkan,…

Kamis, 16 November 2017 21:33

Pemkab Apresiasi Dukungan DPRD Malinau

MALINAU–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menyampaikan terimakasih atas dukungan dalam menyukseskan…

Kamis, 16 November 2017 21:31

Sampaikan Jawaban Pemkab Bergantian

MALINAU-DPRD Kabupaten Malinau menggelar rapat paripurna ke-8 masa sidang III 2017 dengan agenda jawaban…

Kamis, 16 November 2017 21:27

Pemkab Komitmen Menyehatkan Masyarakat

MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si mengatakan bahwa sesungguhnya program BPJS Kesehatan…

Kamis, 16 November 2017 21:25

BPJS Kesehatan Kalimantan Beri Apresiasi Malinau

MALINAU– Dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang digelar di lapangan Pelangi Intimung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .