MANAGED BY:
SENIN
21 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 07 September 2017 09:18
Pembentukan Perda HKAPA DPRD Malinau

Wabup Apresiasi, Wujud Good Governance

TERIMA DOKUMEN : Wabup Malinau Topan Amrullah SPd,MSi saat menerima dokumen Perda tentang Pelaksanaan HKAPA DPRD dari Ketua DPRD Malinau Wempi W Mawa SE setelah disahkan menjadi Perda Malinau tahun 2017, Rabu (6/9). WIDAYAT/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, MALINAUPemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau yang telah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota (HKAPA) DPRD yang diajukan dalam beberapa minggu lalu. Sehingga Rabu (6/9) kemarin, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau tahun 2017. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Topan Amrullah SPd MSi dalam rapat paripurna DPRD ke-2 masa sidang III DPRD Kabupaten Malinau siang kemarin.

Penetapan Perda tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Malinau Wempi W Mawa SE dan Wabup bersama-sama. Setelah itu Wabup menerima dokumen Perda yang telah disahkan tersebut yang diserahkan Ketua DPRD Malinau disaksikan seluruh anggota dewan Malinau dan para undangan yang hadir.

Wabup Topan Amrullah mengungkapkan, pembentukan Perda tentang Pelaksanaan HKAPA DPRD tak mungkin lagi dihindarkan.  Oleh karenanya, raperda yang diajukan adalah upaya konkrit untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kabupaten Malinau menuju ke arah yang lebih ideal, baik dan mulia. Serta mengangkat derajat kehidupan masyarakat untuk lebih memahami, memiliki konsep yang pasti terhadap tugas pemerintah yang sesungguhnya. Terutama dalam memikul beban sosial masyarakat mengabdi bagi kepentingan bersama. “Dari situlah good governence dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Malinau,” sebut wabup.

Perda HKAPA DPRD Malinau terbentuk sebagai payung hukum, sesuai pasal 124 ayat (2), pasal 178 ayat (2) dan pasal 299 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah oleh karenanya pemerintah daerah wajib memberi dukungan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian aturan soal tunjangan untuk anggota dprd yang sebelumnya diatur dalam pemerintah nomor 24 tahun 2004 tidak berlaku lagi.

“Peraturan pemerintah tersebut, acuan pemerintah daerah dalam menganggarkan dan mengeluarkan anggaran untuk pimpinan dan anggota DPRD. Meskipun demikian justru dari sini lah tuntutan tanggungjawab menjalankan perannya dalam pelayanan publik, dan meningkatkan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitasnya secara tulus dan benar. Artinya eksekutif dan legislatif memiliki komitmen dan pandangan yang sama dalam meningkatkan kinerja lebih baik mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip good governence,” jelasnya.

Ia meyakini, masyarakat Kabupaten Malinau tentu masih percaya dan berharap, lahirnya perda ini selain memberi semangat baru dan pengabdian yang tulus. Khususnya dari seluruh anggota DPRD juga jeli dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi mereka secara berimbang, harmonis kepada eksekutif, karena konsekuensi hukum dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, yang resmi diundangkan pada tanggal 2 juni 2017 yang lalu, tentu disambut positif oleh pemerintah daerah.

“Begitu urgensinya maka peraturan daerah sebagai pelaksananya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau September 2017 harus dapat ditetapkan. Yakni, apa yang dilakukan tidak saja menegakkan supremasi prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Melainkan langkah perubahan  tatanan, dan fungsi hukum pembangunan administrasi yang berorientasi pada pembinaan kehidupan masyarakat Kabupaten Malinau, yang maju, sejahtera melalui gerakan desa membangun (Gerdema),” ujar Wabup. (ida/fly)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Mei 2018 08:43

Bangun SPBU, Lobi BPH Migas

MALINAU – Terkait rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pemerintah Kabupaten…

Sabtu, 19 Mei 2018 08:42

Tim Lakukan Pengawasan Hingga Penertiban

MALINAU - Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di dua Agen Penyalur Minyak Solar (APMS)…

Sabtu, 19 Mei 2018 08:41

MUI Serukan Kebersamaan dan Kekompakan

MALINAU – Bulan Suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, khususnya bagi umat Islam. Untuk…

Sabtu, 19 Mei 2018 08:39

Kapolres Ingatkan Warga Tetap Siaga dan Waspada

MALINAU - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Malinau melakukan siaga di wilayah markasnya, baik di Markas…

Sabtu, 19 Mei 2018 08:37

Satpol PP Amankan Ratusan Miras

MALINAU – Jelang bulan suci Ramadan 1439 Hijriah lalu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam…

Jumat, 18 Mei 2018 13:01

Rp 9,3 Miliar Untuk Beli Alat Berat

MALINAU - Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim) Kabupaten…

Jumat, 18 Mei 2018 12:55

Pemerintah Sambut Baik Rakerwil GKII Kaltara

MALINAU - Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si membuka secara resmi Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II…

Jumat, 18 Mei 2018 12:52

Selama Ramadan, Jam KerjaDipersingkat

MALINAU – Jam kerja di instansipemerintahanselamaBulanSuci Ramadan mengalamiperubahan, takterkecuali…

Kamis, 17 Mei 2018 11:15

Rapat Bersama BPJN, Bupati Beberkan Realita

MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dalam rapat koordinasi terkait penanganan jalan di…

Kamis, 17 Mei 2018 10:59

Satpol-PP Awasi Pendistribusian BBM

MALINAU – Dinas Satpol-PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau dalam beberapa terakhir…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .