MANAGED BY:
RABU
24 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 31 Agustus 2017 10:44
Perdagangan Masyarakat Perbatasan Harus Legal

Pemprov Bentuk Tim Pengawasan di Lintas Batas Negara

PEMBENTUKAN TIM: Kasatpol PP Kaltara Datu Balam memimpin rapat koordinasi sekaligus pembentukkan Tim Pengawasan di Lintas Batas Negara, di Kabupaten Nunukan. SATPOL PP KALTARA UNTUK RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kaltara terus berupaya agar perdagangan lintas negara Indonesia-Malaysia yang kerap dijumpai di daerah berbatas menjadi perdagangan legal dengan memiliki izin resmi dari pemerintah.

Karena itu, belum lama ini Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Pengawasan di Lintas Batas Negara  Tahun 2017. Tim yag yang dikoordinir Satpol PP Provinsi Kaltara dengan anggota Bea Cukai, Imigrasi, TNI/Polri, dan Disperindagkop baik provinsi maupun kabupaten ini sudah mulai bekerja, dengan langkah awal melakukan pengawasan sekaligus sosialisasi ke agen dan pedagang di Kabupaten Nunukan baru-baru ini.

Kepala Satpol PP Provinsi Kaltara Datu Balam mengatakan, sebagian besar pedagang di Nunukan menjual produk asal negara Malaysia, sehingga tak terelakkan lagi masyarakatpun banyak mengkonsumsi produk negara tentangga itu.

“Cuma yang menjadi masalah, perdagangan yang dilakukan pelaku usaha selama itu sudah sesuai regulasi atau belum,” ungkapnya kepada Radar Kaltara kemarin (30/8).

Karena itu, tim melakukan pengawasan langsung ke agen dan pemilik toko. Ada enam lokasi yang disambangi tim, di antaranya Pasar Inhutani, Jembatan Bongkok, Pasir Putih.

“Dari enam lokasi pusat keramaian yang kami kunjungi, sebagian besar pedagangnya tidak memiliki izin untuk mendatangkan produk Malaysia, bahkan ada yang dari Thailand,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Datu Balam, para pedagang bersedia mengurus izin ke pemerintah, hanya saja selama ini pedagang tak tahu harus ke mana.

“Kalau mereka mengikuti regulasi, bisa mendatangkan sumber pendapatan daerah (PAD) bagi Nunukan,” sebutnya.

Di Kabupaten Nunukan sendiri, kata dia, sudah ada peraturan daerah yang mengatur soal perdagangan lintas batas, hanya saja belum berjalan maksimal.

“Kami melakukan pengawasan ini juga untuk mengindetifikasi masalah yang ada,” ungkapnya.

Setelah itu, sambung dia, hasil identifikasi ini akan dilaporkan ke Gubernur Kaltara untuk ditindak lanjuti.

Namun sebelum dilaporkan, semua permasalahan akan dikompilasi baik yang ada di Nunukan maupun Malinau, sekaligus masukan dari instansi terkait dengan upaya melegalkan usaha perdagangan masyarakat perbatasan yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“Apa yang dimau Imigrasi, Bea Cukai, TNI/Polri  dan Disperindagkop,”  bebernya.

Selain di Kecamatan Nunukan, tim juga akan melakukan pengidentifikasi masalah perdagangan lintas negara di Sebatik. Ada dua pusat lintas perdagangan Indonesia-Malaysia di Sebatik yang harus disambangi. Yakni, Seimenggaris dan Sungai Nyamuk.

“Ke Malinau juga nanti, cuma tidak di perbatasan yang kami kunjungi, tapi di pusatnya saja,” ungkapnya.

Program ini baru kali pertama dilaksanakan. Meski masih ada kendala terutama soal anggaran, tapi tetap bisa dimaksimalkan.Terlebih ada dukungan dari Kecamatan Nunukan sebagai pemilik wilayah.

“Karena kita ingin para pedagang bisa berjualan dengan tenang, karena punya legalitas,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Satpol PP Nunukan bisa mengangkatnya menjadi perda, sehingga bisa menjadi sumber PAD.

Datu Balam menambahkan, dalam pengawasan ini pihak tak melakukan penertiban tapi berupaya memfasilitasi pelaku usaha agar berdagang secara legal.

“Makanya dalam tim ini, masing-masing instansi punya tugas sendiri, yang nantinya dikompilasi untuk dilaporkan ke gubernur,” pungkasnya.(ana)


BACA JUGA

Selasa, 23 Januari 2018 22:03

BREAKING NEWS!!! Gedung SMAN 2 Tanjung Selor Terbakar

TANJUNG SELOR - Dua ruangan SMA Negeri 2 Tanjung Selor yang bertempat di Selimau, Kelurahan Tanjung…

Selasa, 23 Januari 2018 12:22

Dugaan Gratifikasi, Kadis ESDM: Itu Hoaks

TANJUNG SELOR - Demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu…

Selasa, 23 Januari 2018 12:19

Batal Pindah, SMAN 2 Akan Dibangunkan RKB

TANJUNG SELOR – Persoalan lahan SMAN 2 Tanjung Selor di Selimau, Bulungan yang masih bersengketa…

Selasa, 23 Januari 2018 12:18

Rusak Parah, Jalan Seperti Kolam Lumpur

TANJUNG SELOR – Meski tak jauh dari pusat Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Tanjung…

Selasa, 23 Januari 2018 12:16

Cuaca Buruk, Bulungan Masih Berpotensi Banjir

TANJUNG SELOR – Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bulungan memprakirakan beberapa…

Selasa, 23 Januari 2018 12:15

Kelanjutan Taman Tergantung Kesiapan Lahan

TANJUNG SELOR - Realisasi proyek pembangunan Taman Sabanar Lama, Tanjung Selor, Bulungan sudah mencapai…

Selasa, 23 Januari 2018 12:13

TMT Pengangkatan CPNS Pemprov Terbit 1 Februari

TANJUNG SELOR – Jika sesuai rencana, terhitung mulai tanggal (TMT) pengangkatan 422 peserta Calon…

Senin, 22 Januari 2018 14:24

Faktor Penting Itu Rp 20 Miliar

TARAKAN – Tahun ini hanya Bumi Paguntaka saja yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Senin, 22 Januari 2018 13:35

Jembatan Terpanjang di Indonesia Butuh Triliunan Rupiah

TANJUNG SELOR – Proses pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan) yang merupakan salah satu…

Senin, 22 Januari 2018 13:29

Mampu Berikan Multiplier Effect

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara berkomitmen mewujudkan percepatan realisasi pembangunan Jembatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .