MANAGED BY:
JUMAT
22 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 31 Agustus 2017 10:44
Perdagangan Masyarakat Perbatasan Harus Legal

Pemprov Bentuk Tim Pengawasan di Lintas Batas Negara

PEMBENTUKAN TIM: Kasatpol PP Kaltara Datu Balam memimpin rapat koordinasi sekaligus pembentukkan Tim Pengawasan di Lintas Batas Negara, di Kabupaten Nunukan. SATPOL PP KALTARA UNTUK RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kaltara terus berupaya agar perdagangan lintas negara Indonesia-Malaysia yang kerap dijumpai di daerah berbatas menjadi perdagangan legal dengan memiliki izin resmi dari pemerintah.

Karena itu, belum lama ini Gubernur Kaltara H. Irianto Lambrie mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Pengawasan di Lintas Batas Negara  Tahun 2017. Tim yag yang dikoordinir Satpol PP Provinsi Kaltara dengan anggota Bea Cukai, Imigrasi, TNI/Polri, dan Disperindagkop baik provinsi maupun kabupaten ini sudah mulai bekerja, dengan langkah awal melakukan pengawasan sekaligus sosialisasi ke agen dan pedagang di Kabupaten Nunukan baru-baru ini.

Kepala Satpol PP Provinsi Kaltara Datu Balam mengatakan, sebagian besar pedagang di Nunukan menjual produk asal negara Malaysia, sehingga tak terelakkan lagi masyarakatpun banyak mengkonsumsi produk negara tentangga itu.

“Cuma yang menjadi masalah, perdagangan yang dilakukan pelaku usaha selama itu sudah sesuai regulasi atau belum,” ungkapnya kepada Radar Kaltara kemarin (30/8).

Karena itu, tim melakukan pengawasan langsung ke agen dan pemilik toko. Ada enam lokasi yang disambangi tim, di antaranya Pasar Inhutani, Jembatan Bongkok, Pasir Putih.

“Dari enam lokasi pusat keramaian yang kami kunjungi, sebagian besar pedagangnya tidak memiliki izin untuk mendatangkan produk Malaysia, bahkan ada yang dari Thailand,” ungkapnya.

Sebenarnya, kata Datu Balam, para pedagang bersedia mengurus izin ke pemerintah, hanya saja selama ini pedagang tak tahu harus ke mana.

“Kalau mereka mengikuti regulasi, bisa mendatangkan sumber pendapatan daerah (PAD) bagi Nunukan,” sebutnya.

Di Kabupaten Nunukan sendiri, kata dia, sudah ada peraturan daerah yang mengatur soal perdagangan lintas batas, hanya saja belum berjalan maksimal.

“Kami melakukan pengawasan ini juga untuk mengindetifikasi masalah yang ada,” ungkapnya.

Setelah itu, sambung dia, hasil identifikasi ini akan dilaporkan ke Gubernur Kaltara untuk ditindak lanjuti.

Namun sebelum dilaporkan, semua permasalahan akan dikompilasi baik yang ada di Nunukan maupun Malinau, sekaligus masukan dari instansi terkait dengan upaya melegalkan usaha perdagangan masyarakat perbatasan yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“Apa yang dimau Imigrasi, Bea Cukai, TNI/Polri  dan Disperindagkop,”  bebernya.

Selain di Kecamatan Nunukan, tim juga akan melakukan pengidentifikasi masalah perdagangan lintas negara di Sebatik. Ada dua pusat lintas perdagangan Indonesia-Malaysia di Sebatik yang harus disambangi. Yakni, Seimenggaris dan Sungai Nyamuk.

“Ke Malinau juga nanti, cuma tidak di perbatasan yang kami kunjungi, tapi di pusatnya saja,” ungkapnya.

Program ini baru kali pertama dilaksanakan. Meski masih ada kendala terutama soal anggaran, tapi tetap bisa dimaksimalkan.Terlebih ada dukungan dari Kecamatan Nunukan sebagai pemilik wilayah.

“Karena kita ingin para pedagang bisa berjualan dengan tenang, karena punya legalitas,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Satpol PP Nunukan bisa mengangkatnya menjadi perda, sehingga bisa menjadi sumber PAD.

Datu Balam menambahkan, dalam pengawasan ini pihak tak melakukan penertiban tapi berupaya memfasilitasi pelaku usaha agar berdagang secara legal.

“Makanya dalam tim ini, masing-masing instansi punya tugas sendiri, yang nantinya dikompilasi untuk dilaporkan ke gubernur,” pungkasnya.(ana)


BACA JUGA

Kamis, 21 Juni 2018 22:08

Ibu Kota Sering Banjir, Akan Dibangun Drainase Model Ini

TANJUNG SELOR - Salah satu permasalahan klasik yang masih saja terjadi di Kota Tanjung Selor dan sulit…

Kamis, 21 Juni 2018 21:59

Ditetapkan KPU, Ini Jumlah Pemilih Sementara di Kaltara

TANJUNG SELOR – Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat provinsi…

Kamis, 21 Juni 2018 13:33

DLH Belum Kelola TPA di Bumi Rahayu

TANJUNG SELOR – Meski proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kilometer 9, Bumi Rahayu,…

Kamis, 21 Juni 2018 13:30

Penumpang Didominasi dari Luar Provinsi

TANJUNG SELOR – Libur panjang momen Idul Fitri 1439 Hijriah berakhir Rabu (20/6). Jumlah pemudik…

Kamis, 21 Juni 2018 13:28

KPU Segera Buka Pendaftaran DPD RI

TANJUNG SELOR - Tahapan pemilu 2019 hingga kini terus berjalan. Dan ada beberapa tahapan penting yang…

Kamis, 21 Juni 2018 13:25

Pembangunan Pasar Modern Senilai Rp 13 M Dikebut

TANJUNG SELOR – Pembangunan pasar modern di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan…

Rabu, 20 Juni 2018 20:29

Masih Ada Puluhan Life Jacket Tak Layak

TANJUNG SELOR - Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Tanjung Selor kembali mengamankan 47 life…

Rabu, 20 Juni 2018 20:26

Pembangunan PLBN di Perbatasan Ini Hanya Tunggu Inpres

TANJUNG SELOR – Hasil kajian empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Provinsi Kalimantan Utara…

Rabu, 20 Juni 2018 16:49

47 Life Jacket Tak Layak Pakai Ditemukan dalam Speedboat

  TANJUNG SELOR - Unit Penyelengaraan Pelabuhan (UPP) Kelas III Tanjung Selor, kembali mengamankan…

Rabu, 20 Juni 2018 11:46

Harga Sembako Kembali Stabil

TANJUNG SELOR – Harga Sembilan Bahan Pokok (Sembako) pasca Idul Fitri 1439 hijiriah di lima kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .