MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 30 Agustus 2017 11:05
Parpol di Kaltara Wajib Verifikasi
Hetifah Sjaifudian. Foto: Dok Pribadi

PROKAL.CO, TARAKAN – Pemilihan umum (pemilu) memang masih tahun depan, namun persiapan-persiapan harus dilakukan sedari sekarang. Sebab, sesuai aturan yang baru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharuskan kepengurusan partai politik (parpol) di daerah otonomi baru (DOB) harus diverifikasi.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dapil Kaltimra, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan, Senin (28/9) komisi II DPR RI beserta KPU RI sedang menggelar rapat pembahasan tentang pembahasan peraturan KPU (PKPU) tentang keharusan verifikasi parpol pada pemilu 2019.

“Kami menyepakati kalau seluruh parpol di DOB seperti Kaltara harus melakukan verifikasi faktual,” ungkap Hetifah sapaan akrabnya.

Sehingga dia mendorong agar KPU dan Bawaslu Kaltara untuk segera melakukan persiapan untuk keperluan verifikasi tersebut. “Saya harap KPU Kaltara bisa segera menyosialisasikan aturan ini segera ke semua parpol. Pengurus parpol pun harus siap diverifikasi,” kata Hetifah.

Pembahasan ketentuan pasal yang mengatur verifikasi, memang menjadi fokus pembahasan di Komisi II DPR RI. Terlebih lagi munculnya beberapa pihak yang mengajukan uji materi, yakni pada pasal 173 Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Tak hanya pembahasan tentang verifikasi saja yang cukup alot didiskusikan, syarat-syarat parpol yang harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol dalam politik juga tak luput dalam pembahasan.

 “Saya mengapresiasi langkah KPU, sebab ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik. Meski draft PKPU ditolak oleh forum rapat,” ucapnya.

Kendati begitu, Hetifah menyampaikan hal tersebut memang tidak diatur dalam UU Pemilu, di dalam UU hanya mengharuskan keterwakilan perempuan hanya di tingkat pusat saja. “Padahal PKPU berupaya mendorong keterwakilan perempuan harus disemua level,” jelas Hetifah.

Terpisah, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mengatakan, setelah disahkannya UU 7/2017 tentang Pemilu beberapa waktu lalu, KPU sudah menyiapkan dan merancang PKPU-nya untuk diberlakukan. Sebab, KPU pusat telah melaksanakan uji publik terkait persiapan sinkronisasi yang sesuai dengan UU tersebut. Kendati begitu, KPU Kaltara masih akan menunggu hasil dari sinkronisasi PKPU tersebut untuk diberlakukan di Bumi Banuanta.

“Ini kan baru selesai koordinasinya. Kami tentu belum mendapatkan secara resmi hasilnya, sehingga kami masih harus menunggu untuk bisa menentukan langkah apa yang harus kami lakukan,” jelas lelaki yang sedang menempuh jalur pendidikan magister hukumnya di Universitas Borneo Tarakan (UBT).

Diakui Surya, sapaan akrabnya, memang KPU RI sudah menyosialisasikan kepada KPU Kaltara tentang pelaksanaan verifikasi parpol, hal itu juga telah disampaikannya ke KPU daerah-daerah di Kaltara yang dinamakan sistem informasi partai politik (SIPOL).

“Nah itu yang dijadikan salah satu syarat dalam proses pendaftaran nantinya,” tuturnya.

Untuk diketahui, proses pemilu 2019 akan dimulai pada 3 Oktober tahun ini. Tentu dalam sebuah proses awal, selalu dimulai dengan pendaftaran parpol dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Namun, Ia memastikan bahwa pada Oktober nanti, verifikasi faktual parpol, belum akan dimulai di Kaltara. Untuk itu, pihaknya tetap akan menunggu secara resmi informasi dari KPU RI terlebih dulu, terkait jadwal tahapan pemilu 2019.

Meski waktu yang tersedia saat ini tinggal dua bulan lagi, KPU masih disibukan dengan mengatur penjadwalan terlebih dulu. Sebab mereka harus menyesuaikan anatar UU yang sudah disahkan dan menyiapkan PKPU.

Menurut Surya, jika semua sudah sinkron KPU pusat akan segera melakukan sosialisasi kegiatan teknis verifikasi,  dan KPU Kaltara pun akan menyesuaikan untuk memberikan sosialisasi ke parpol daerah-daerah.  “Saya pikir, dalam waktu yang tidak terlalu lama, KPU RI akan melakukan sosialisasi kepada parpol. Yang kemudian akan kami sampaikan juga ke daerah,” tuturnya.

Menyoal pembahasan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol, Surya mengatakan hal ini merupakan sebuah langkah yang baik. Dan selama ini parpol di Kaltara juga telah menerapkan hal tersebut.

“Hanya saja, memang kita ingin keterwakilan perempuan ini, bukan hanya untuk memenuhi syarat. Tapi tentu para perempuan juga harus membekali diri sehingga dapat dikatakan layak untuk berpolitik,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltara, Suharno mengatakan menurut hasil pembahasan yang dilakukan KPU, parpol yang wajib untuk diverifikasi adalah parpol yang berada di DOB.

Menurutnya, parpol yang akan diverifikasi kemungkinan akan berkaitan dengan data, fasilitas kantor, dan ketersediaan sekretariat. Hal-hal tersebutlah yang akan menjadi penilaian untuk menjadi peserta pemilu di 2019 nanti.

Sejak terjadinya pemekaran di Kaltara, dia menegaskan Golkar sudah siap untuk diverifikasi. Tak hanya Golkar saja, dia meyakini setiap parpol di Kaltara juga sudah siap untuk diverifikasi. “Kami sudah siap. Sesuai dengan UU untuk memverifikasi parpol,” katanya. (*/yed/nri)


BACA JUGA

Rabu, 26 September 2018 12:53

Tiga Bulan Kursus Bahasa Tiongkok Belum Cukup

Sebanyak 34 pelajar dari Kalimantan Utara mendapat kesempatan menempuh pendidikan di Tiongkok dengan…

Rabu, 26 September 2018 12:50

Gubernur Jajaki Peluang Investasi dan CSR

SINGAPORE – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan…

Rabu, 26 September 2018 12:46

Analisis Perbankan, Kepariwisataan Dorong Rupiah

TARAKAN - Pertumbuhan perekonomian di Kaltara saat ini didominasi oleh sektor primer, terutama sektor…

Rabu, 26 September 2018 12:39

Bawas MA Periksa Hakim yang Dilaporkan

TARAKAN – Menindaklanjuti surat pengaduan dari salah satu pengacara kasus perdata terkait adanya…

Rabu, 26 September 2018 11:57

Penyidik Dapat Laporan Baru

TARAKAN – Kasus penggelapan dana koperasi di PT Idec Wood yang bergulir di penyelidikan Polres…

Rabu, 26 September 2018 11:52

Pendangkalan Drainase Sebabkan Banjir

Tarakan—Minimnya anggaran Pemerintah Kota Tarakan menjadi alasan terhentinya bantuan perbaikan…

Rabu, 26 September 2018 11:48

Pelayanan Legalisasi Masih Normal

TARAKAN - Pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dilakukan hari ini di Kaltara…

Selasa, 25 September 2018 22:00

Imunisasi MR Harus Diperpanjang, Reschedule Sekolah

TARAKAN – Masih rendahnya capaian target pelaksanaan imunisasi measles dan rubella (MR) secara…

Selasa, 25 September 2018 21:56

40 Persen Peserta JKN Tertunggak

DEFISIT keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terjadi secara…

Selasa, 25 September 2018 14:43

Anak Petani yang Mendambakan Jadi Pebisnis

Sebanyak 34 pelajar dari Kalimantan Utara mendapat kesempatan menempuh pendidikan di Tiongkok dengan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .