MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Sabtu, 15 Juli 2017 10:36
DUH...!! Tunjangan Profesi Guru Swasta Dihapus

Disdikbud dan PGRI Belum Dapat Informasi

DIHAPUS: Terbitnya PP nomor 19/2017 tentang guru, para guru swasta tidak lagi menerima TPG. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nunukan belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah (PP) 19/2017 tentang guru, terkait penghapusan Tunjangan Profesi Guru (TPG) khusus guru swasta.

Kepala Disdikbud Nunukan, Jayamartom, SE mengatakan, hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi dengan adanya penghapusan TPG untuk guru swasta. “Saya belum dapat informasi terkait penghapusan TPG untuk guru swasta,” singkat Jayamartom kepada media ini.

Penghapusan TPG khusus guru swasta adalah kebijakan pemerintah yang dianggap merugiakan guru swasta. Bahkan PGRI telah mengecam keputusan tersebut. PGRI telah menuntut PP 19/2017 tentang guru untuk direvisi.

Terkait penghapusan TPG khusus guru swasta, Ketua PGRI Nunukan, M. Jasmin Gerin S.Pd ikut belum mengetahui adanya penghapusan TPG khusus guru swasta. “Saya belum dapat informasi terkait adanya penghapusan TGP khsusus guru swasta,” kata Jasmin Gerin kepada Radar Nunukan melalui telepon selulernya, Jumat (14/7).

Namun saat ini, Sekretaris PGRI Nunukan sedang berada di Jakarta menghadiri pertemuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ia memastikan bahwa kehadiran PGRI ke Jakarta dalam pembahasan terkait tunjangan tersebut.

“Sekretaris saya belum pulang, kemungkinan ke Jakarta membahas tentang penghapusan TPG itu. Setelah kembali nanti saya akan hubungi kembali,” janjinya.

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, keputusan pemerintah menghapus pasal tunjangan fungsional itu membuat guru swasta sedih dan marah. “Meskipun nominalnya rata-rata Rp 250 ribu perbulan, sangat ditunggu-tunggu oleh para guru,” katanya yang sunting dari JPNN (Jawa Pos Group), Jumat (7/7) di Jakarta.

Apalagi bagi para guru yang mendapatkan gaji sangat kecil dari sekolahnya. Keberadaan tunjangan fungsional itu sangat membantu guru. Dia mengatakan, penghapusan tunjangan fungsional itu menunjukkan arogansi Kemendikbud dalam mengelola guru.

Unifah berharap PP 19/2007 itu direvisi. Dia mengatakan PGRI, sebagai induk organisasi profesi guru terbesar, siap duduk bersama dengan Kemendikbud. Unifah mengatakan sempat ada kabar bahwa pemerintah hanya mengganti istilah dari tunjangan fungsional menjadi insentif.

Menurut dia pengubahan itu tidak tepat. Sebab guru adalah jabatan fungsional. Sementara, jika diganti dengan insentif, maka pemberian tunjangannya terkait dengan kinerja. “Tunjangannya sudah kecil, kalau dikaitkan dengan kinerja seperti kehadiran, bisa lebih kecil lagi,” paparnya.

Berdasarkan data Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud besaran tunjangan fungsional atau insentif guru swasta tahun ini sebesar Rp 400 miliar. Alokasi itu untuk membayar tunjangan fungsional sebanyak 117 ribu guru swasta.

Berdasarkan jenjang pendidikan, alokasi paling banyak untuk guru SD dan SMP (pendidikan dasar). Dirjen GTK Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan memang benar pasal tentang tunjangan fungsional dihapus. Namun dia menegaskan tunjangan fungsional hanya berubah nama menjadi insentif. Dia beralasan pengubahan ini menyesuaikan regulasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Guru tidak akan meributkan namanya ya. Yang penting uangnya tetap teralokasikan,” jelasnya. Pranata mengatakan lambat laun jumlah sasaran guru peneriman tunjangan fungsional akan turun. Sebab banyak guru swasta yang mendapatkan kucuran TPG. Dia menegaskan guru swasta yang mendapatkan TPG otomatis tidak mendapatkan tunjangan fungsional lagi. (nal/eza)

BERITA TERKAIT

BACA JUGA

Sabtu, 18 November 2017 10:43

Diisukan Pakai Tikus, Pemilik RM Arema Laporkan Tim Terpadu ke Polisi

NUNUKAN – Merasa nama baik dan reputasi usaha yang dilakukan tercemar, pemilik Rumah Makan (RM)…

Sabtu, 18 November 2017 10:39

Bukan Bakso Terbuat dari Daging Tikus, Hanya...

NUNUKAN – Simpang siurnya informasi yang tersebar di media sosial (medsos) mengenai daging tikus…

Jumat, 17 November 2017 11:39

Pembangunan Pasar Tradisional Terpadu Digenjot

NUNUKAN – Pembangunan Pasar Tradisional Terpadu terus di genjot, Dinas Perdagangan memastikan…

Jumat, 17 November 2017 11:37

PLN Masih Menunggu Penentuan Golongan Tarif Listrik

NUNUKAN – Wacana golongan tarif listrik yang bakal dikurangi, PT Perusahan Listrik Negara (PLN)…

Kamis, 16 November 2017 09:40

Hasil Sampel Positif Mengandung Daging Tikus

NUNUKAN – Isu tidak sedap kembali diterima warga Kabupaten Nunukan. Khususnya penggemar kuliner…

Kamis, 16 November 2017 09:38

Pemkab Selidiki Keaslian Hasil Laboratorium

NUNUKAN – Tak ingin gegabah langsung mengambil tindakan tegas, Pemerintah Kabupaten Nunukan memilih…

Rabu, 15 November 2017 13:00

Dua Pekan, Polisi Tilang 414 Pengendara

NUNUKAN – Berakhir sudah Operasi Zebra yang dilakukan serentak se-Indonesia selama 14 hari. Di…

Rabu, 15 November 2017 12:59

Pos Lintas Batas Negara Akan Dibangun

NUNUKAN – Rapat teknis dan sidang ke-22 Tim Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo),…

Selasa, 14 November 2017 10:29

KPU Temukan Data Ganda KTA Parpol

NUNUKAN – Proses verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan terhadap sejumlah…

Selasa, 14 November 2017 10:20

Kelanjutan SOA Barang dan Penumpang Dipastikan Aman

NUNUKAN – Masalah klasik persoalan Subsidi Ongkos Angkutan (SOA) barang dan penumpang untuk wilayah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .