MANAGED BY:
JUMAT
23 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 14 Juli 2017 10:52
Ombudsman Akhirnya ‘Garap’ Kisruh PPDB SMA
RAPAT: Suasana pertemuan antara orang tua, Aliansi Pemerhati Pendidikan Nunukan dengan Disdikbud Kaltara, Disdikbud Nunukan dan perwakilan Polres Nunukan di ruang rapat Polres Nunukan, Senin (10/7) lalu. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Gaduh persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) akhirnya sampai ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara).

Laporan masyarakat yang menduga adanya penyimpangan dalam penerapan PPDB ini akhirnya menjadi perhatian serius lembaga negara independen ini. Agar laporan yang masuk dapat menjadi bukti dan bukan hanya laporan kosong, lembaga negara yang menangani persoalan penyimpangan layanan publik ini menurunkan tim investigasi ke Kabupaten Nunukan.

“Iya, ada laporan. Dan, kami pun melakukan investigasi yang dimulai sejak kemarin,” ungkap Asisten ORI Kaltara, Rahma kepada media ini kemarin.

Ia mengatakan, tindakan yang dilakukan merupakan upaya pihaknya untuk menindaklanjuti laporan yang diterima. Sebab, laporan-laporan masyarakat yang masuk sudah sangat banyak, akhirnya sudah menjadi prioritas ditindaklanjuti.

“Laporannya memang ada. Hanya saja, tidak layak saya sebutkan dan apa saja laporan itu. Yang jelas, bagi masyarakat yang memahami atau banyak mengetahui persoalan ini silakan melaporkan ke kami,” ujarnya. “Mengenai kerahasiaan pelapor, tetap menjadi nomor satu,” sambungnya meyakinkan.

Seperti diketahui, persoalan PPDB tingkat SMA ini berawal dari hearing Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jayamartom bersama sejumlah orang tua pelajar yang tidak lolos pada PPDB tingkat SMA. Dari rapat dengar pendapat yang juga dihadiri tiga kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kecamaatan Nunukan dan Nunukan Selatan Juni 2017 lalu itu, Jayamartom dan perwakilan orang tua meminta dan berharap adanya penambahan rombongan belajar (rombel) dari kuota yang ditentukan berdasarkan kemampuan Ruang Kelas Belajar (RKB).

Sayangnya, pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan H. Danni Iskandar saat itu membuat sejumlah orang tua salah paham. Bahkan, kunjungan anggota DPRD Nunukan dan Kepala Disdikbud Nunukan Jayamartom ke tiga SMA Negeri, yakni SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, SMA Negeri 1 Nunukan dan SMA Negeri 2 Nunukan untuk melihat kemampuan RKB tidak merubah kuota penerimaan yang ada. Sebab, pembukaan rombel harus melalui persetujuan Disdikbud Provinsi Kaltara yang saat ini menangani pendidikan tingkat SMA dan SMK.

Setelah peristiwa itu, aksi unjuk rasa di depan Tugu Dwikora yang terletak di sekitar Alun-alun Nunukan dilakukan orang tua pelajar yang tak diterima. Berbagai tuntutan yang disampaikan orang tua melalui Aliansi Pemerhati Pendidikan Nunukan yang saat itu mendampingi. Puncaknya terjadi pada Senin (10/7) lalu. Di SMA Negeri 2 Nunukan orang tua pelajar yang tak diterima akhirnya mengamuk dan terlibat adu mulut dengan sejumlah guru.

Peristiwa tersebut akhirnya membuat Polres Nunukan menginisiasi pertemuan antara Disdikbud Nunukan dan Disdikbud Kaltara serta orang tua dan Aliansi Pemerhati Pendidikan di Polres Nunukan. Hasilnya, Pihak Disdikbud Kaltara yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan SMA Amat Saleh bersedia menyampaikan keinginan orang tua dan melaporkan data-data 54 pelajar yang tak diterima di SMA negeri dan belum mendaftarkan di sekolah swasta.

“Saya menunggu data pelajar yang tak diterima itu untuk dilaporkan. Seperti apa keputusannya ada pada pimpinan saja. Jadi, tunggu saja hasilnya,” ungkap Amat saat dikonfirmasi hasil pertemuan waktu itu.

Terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Nunukan H. Suwarno S. Pd yang dikonfirmasi mengenai pertemuan yang baru saja dilakukan di Tanjung Selor mengaku tak membahas persoalan PPDB tingkat SMA tersebut. Ia mengaku dalam pertemuan itu memang membahas tentang pendidikan di Provinsi Kaltara. Namun, bukan tentang PPDB tingkat SMA maupun tingkat lainnya. “Kami dipanggil Disdik Kaltara untuk agenda lain. Tidak membahas PPDB itu,” ujarnya kepada media ini.

Ia mengatakan, berdasarkan jadwal yang ditentukan pada juknis PPDB,  proses PPDB tingkat SMA ini dimulai sejak 12 dan berkahir 16 Juni 2017. Lalu, pengumuman hasilnya 17 Juni 2017, kemudian pendaftaran ulang 19 dan 20 Juni 2017. Dan, 10 Juli 2017 lalu sudah masuk tahun ajaran baru. “Jadi, sudah tidak ada lagi soal PPDB. Pelajar baru sudah mulai pengenalan lingkungan sekolah. Jadi, proses belajar mengajar telah berlangsung,” pungkasnya. (oya/eza)


BACA JUGA

Jumat, 23 Februari 2018 10:25

Pasien Terima Obat Kedaluwarsa

NUNUKAN – Telah ditemukan obat-obatan dari salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di Sebatik…

Jumat, 23 Februari 2018 10:23

Mantan TKI Ditemukan Meninggal Dunia

NUNUKAN – Masyarakat di sekitar Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan…

Jumat, 23 Februari 2018 10:19

Perkuat Pengawasan, TNI Tambah Koramil

NUNUKAN – Untuk menjaga situasi dan keamanan wilayah perbatasan khusus di Kabupaten Nunukan, Komando…

Kamis, 22 Februari 2018 12:41

Sosok Mayat Ditemukan Depan Kantor Imigrasi

NUNUKAN - Sosok mayat tiba-tiba ditemukan di depan Kantor Imigrasi Kelas II B Nunukan. Jalan Ujang Dewa, …

Kamis, 22 Februari 2018 10:09

Masak Air Ditinggal, Rumah Jadi Arang

NUNUKAN – Amukan si jago merah melalap satu rumah warga di Jalan Cut Nyak Dien, Gang Bukit Indah,…

Kamis, 22 Februari 2018 10:08

Sekolah Tanpa Kursi dan Meja Direspons

NUNUKAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) akan mendistribusikan bantuan ke Sekolah…

Kamis, 22 Februari 2018 10:07

Desak Perusahaan Berkantor di Nunukan

NUNUKAN – Upaya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan (DPKP) Nunukan agar perusahaan besar berkantor…

Rabu, 21 Februari 2018 11:13

Memprihatinkan, ke Sekolah Memakai Perahu

Berada di daerah pelosok memang segalanya masih serba tertinggal. Begitu pula dengan kondisi pendidikan.…

Rabu, 21 Februari 2018 10:54

NAH KENAPA INI..??? Kejari SP3 Kasus Rumjab Bupati

NUNUKAN - Hilangnya rumah jabatan (rujab) Bupati Nunukan sampai saat ini penuh misteri. Entah, pembongkaran…

Rabu, 21 Februari 2018 10:51

Nyatakan Oposisi, Mesra dengan Demokrat

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih sikap oposisi terhadap pemerintahan Hj. Asmin Laura-H. Faridil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .