MANAGED BY:
MINGGU
23 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Rabu, 12 Juli 2017 10:27
BNN Diduga Salah Tangkap

Terungkap Hendra32 Sang Pemesan Sabu

PRA PERADILAN : Suasana sidang praperadilan pertama, Selasa (11/7) kasus yang menimpa Hendra Delpian, petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tarakan yang ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tarakan pada 12 Juni lalu. JANURIANSYAH/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Merasa kepentingan hukumnya ‘dicedari’, Hendra Delpian beserta kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan. Kemarin, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tarakan yang dimulai pada pukul 10.30 Wita.

Hendra Delpian merupakan petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tarakan, yang ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Tarakan  pada 12 Juni lalu saat sedang bertugas.

Penasehat Hukum Hendra Delpian yakni Mansyur S.H., M.H. dan didampingi Dr. Syafruddin S.H., M.Hum. saat persidangan menyampaikan dasar dilakukannya gugatan praperadilan tersebut. Yakni mereka menganggap tindakan yang dilakukan BNNK Tarakan atas penangkapan dan penahan pada kliennya tidak sah.

“Penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Hendra Delpian tidak sah,” tutur Mansyur dalam persidangan.

Tak hanya itu, Mansyur juga mengungkapkan dasar-dasar hukum yang dianggap tidak sahnya penangkapan tersebut, yakni berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 17 menyebutkan perintah penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

“Pada saat ditangkap, klien kami sedang menjalankan tugas menjaga P2U Lapas Tarakan. Nah saat akan memeriksa barang sebuah tas plastik hitam yang dibawa oleh salah seorang tersangka kurir sabu 5 kilogram (kg), tiba-tiba dia (Hendra Delpian) disergap oleh petugas BNNK Tarakan dibantu oleh oknum Lantamal XIII Tarakan yang langsung dibawa ke dalam mobil, padahal dia belum sempat melihat isi dari tas plastik hitam tersebut,” ungkap Mansyur.

Bukan itu saja yang tidak sesuai dengan aturan hukum, Mansyur menjelaskan di dalam pasal 18 ayat 1 KUHAP  menyebutkan, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI dengan memperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tepat ia diperiksa.

“Penangkapan yang dilakukan oleh BNNK Tarakan tidak sah, karena ketika akan melakukan penangkapan tidak menunjukan surat perintah penangkapan atas nama kliennya. Sedangkan surat perintah penangkapannya keluar sehari setelah penangkapan. Saya menilai ini tidak rasional dan tidak masuk akal. Setelah ditangkap baru keluar surat perintah penangkapannya,” tutur pria yang juga berprofesi sebagai akademisi di Universitas Borneo Tarakan (UBT) ini.

Mansyur menganggap, penangkapan yang dilakukan oleh BNNK Tarakan ini sudah diskenariokan dan direkayasa, seolah-olah dikategorikan sebagai Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang tujuannya tidak lain mengkriminalisasi kliennya sebagai pemilik, membantu atau melakukan pemufakatan dalam tindak pidana narkotika.

“Klien saya juga dipaksa untuk mengakui kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 5 kg oleh petugas saat diintrogasi disebuah ruang, ketika klien menolak mengkuinya mengalami kekerasan fisik berupa pukulan menggunakan selang dan tangan kosong, bahkan dia juga menerima tendangan, tindakan ini sudah saya anggap melanggar hak asasi kliennya,” bebernya.

Dirinya juga mempertanyakan dasar penahanan kliennya lebih dari 24 jam dianggap melanggar hak asasi kliennya karena tidak didasari dua alat bukti bukti yang cukup, hal ini sudah dijelaskan dalam ketentuan  Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP.

“Sampai saat ini tidak ada satu saksipun yang menerangkan klien kami terlibat dalam kasus tidak pidana narkotika. Bahkan salah seorang tersangka yang bernama Sahran yang ditangkap dengan barang bukti sabu 5 kg sebelumnya, memberikan pengakuan kepada Ka KPLP Irwan Sopian saat ditemui di Kantor BNNK Tarakan, bahwa klien kami tidak salah diapun tidak tahu kenapa klien kami ditangkap,” tutur Mansyur.

Untuk diketahui, tersangka kepemilikan sabu 5 kg yang diamankan sebelumnya yakni Sahran juga dipaksa dan dipukuli untuk memberikan keterangan bahwa barang bukti, yang diamanakn tersebut merupakan milik Hendra Delpian. Namun Sahran tetap bersikeras bahwa barang tersebut bukan milik Hendra Delpian.

“Kami juga mempertanyakan penetapan tersangka terhadap klien kami, karena saya nilai tidak ada cukup bukti untuk menetapkannya menjadi tersangka,” jelas lelaki bersuku Bugis ini.

Sementara itu, BNNK Tarakan melalui penasehat hukumnya Lukman Haryono S.H. mengatakan, menolak secara tegas dalil-dalil yang ajukan pemohon melalui penasehat hukumnya. Sebab, pada prinsipnya alasan dari pemohon yang mengajukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan dilakukan itu tidaklah benar.

Karena, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) 23/2010 tentang BNN yang menjelaskan BNN merupakan lembaga pemerintah di luar kementerian, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dengan berkordinasi ke polri yang bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

“Di dalam pasal 70 UU 35/2009 tentang narkotika menjelaskan tugas BNN, yang mana didetailkan dalam pasal 71 memiliki tugas  secara administrasi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan juga prekusor narkotika” ungkap Lukman di dalam persidangan.

Dia juga menjelaskan, pelaksanaan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh BNN itu sudah sesuai prosedur yakni, dilakukan paling lama 3x24 jam dan dapat diperpanjang lagi menjadi 3x24 jam. Menurut mereka ini sudah sesuai dengan pasal 76 ayat 1 di UU Narkotika.

“Penangkapan pemohon dilakukan secara sah karena memenuhi dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP dan pasal 86 UU Narkotika,” ucapnya.

Penangkapan yang dilakukan oleh kliennya yakni BNNK Tarakan, sudah sesuai dari hasil pengembanagan penangkapan tiga tersangka kemepemilikan sabu 5 kg yang sebelumnya diamankan oleh Lantamal XIII Tarakan. Berdasarkan hasil pengembangan, salah seorang tersangka yakni Muhammad Andri Arian menyebutkan jika sabu yang mereka bawa akan diantar ke salah seorang warga binaan di Lapas Tarakan.

“Barang itu akan diantar oleh warga binaan dengan nama Hendra32,  dia juga mengaku sudah sering mengirimkan sabu ke dalam lapas atas nama Hendra32. Dan bahkan saat membawa masuk barang tersebut tidak pernah diperiksa oleh petugas P2U Lapas Kelas II A Tarakan,” bebernya.

Dari keterangan Muhammad Andri Arian  yang akan menyerahkan barang tersebut kepada Hendra32, dengan diawasi langsung oleh petugas P2U Lapas Kelas II A Tarakan dan yang bertugas saat itu adalah Hendra Delpian.

“Penahanan dan penatapan tersangka sudah memenuhi dua alat bukti, yakni saksi, surat dan alat bukti lainnya yang menyatakan pemohon terlibat dalam tindak pidana narkotika. Sehingga pengajuan praperadilan yang diajukan pemohon tidak memiliki dasar, sebab penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka sudah sesuai dengan  perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Setelah mendengarkan jawaban dari Penasehat Hukum BNNK Tarakan, Lukman Haryono, sidang praperadilan ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu (12/7) dengan agenda pembacaan replik oleh penasehat hukum Hendra Delpian.

Ditemui usai persidangan, penasehat hukum Hendra Delpian, Mansyur mengatakan, sebelum menangkap seseorang harus ada surat perintah penangkapan terlebih dahulu bila ingin menangkapan seseorang.

“Masa menangkap dulu baru keluarkan surat perintah, kan lucu jadinya bila menangkap dahulu surat perintahnya baru keluar besok. Seharusnya surat perintahnya saat ini atau sebelumnya bila kita ingin menangkap seseorang,” bebernya.

Berdasarkan penuturan kuasa hukum BNNK Tarakan, Mansyur menganggap kepemilikan barang itu adalah milik warga binaan Hendra32 harusnya yang ditangkap bukan kliennya melainkan, adalah Hendra 32.

“Seharusnya Hendra32 yang ditangkap, bukan petugas P2U Lapas Kelas II A Tarakan yang memang tugasnya memeriksa orang maupun barang keluar masuk di lapas. Ini dia belum sempat memeriksa baru mau menerima barang langsung disergap, kalau setiap pegawai  lapas dibuat seperti itu habislah pegawai lapas,”ucapnya.

Baginya, alat bukti yang dimaskudkan oleh penasehat hukum BNNK Tarakan yang sudah dipenuhi, dirinya menilai hal tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar penangkapan, karena salah satu saksi yang juga tersangka pemilik sabu 5 kg yakni Muhammad Andri Arian pernah membawa  masuk barang tapi tidak diperiksa, hal ini tidak ada korelasinya dengan Hendra Delpian.

“Tidak ada korelasinya, karena kasus lain tidak bisa diakumulasikan dengan perkara ini, kalau memang  pernah dengan siapa? Apakah dengan Hendra Delpian atau orang lain, di sini tidak ada penjelaskan secara detail siapa yang dimaksud petugas P2U Lapas Kelas II A Tarakan yang tidak memeriksa barang tersebut ketika masuk dalam lapas,” pungkas Mansyur.(jnr/nri)


BACA JUGA

Sabtu, 22 Juli 2017 10:21

Pajak Bioskop ‘Mencekik’, XXI Pikir-pikir Masuk ke Tarakan

TARAKAN – Kabar akan dioperasikannya Grand Tarakan Mall (GTM) memang begitu ditunggu-tunggu. Pengelola…

Sabtu, 22 Juli 2017 10:18

STQ Kaltara Panen Kritik dan Pujian

TARAKAN  – Tadi malam Seleksi Tilawah Quran (STQ) XXIV Nasional resmi ditutup oleh Wakil…

Sabtu, 22 Juli 2017 10:15

Minim Persiapan, Vendor Mundur di ‘Menit’ Terakhir

PELAKSANAAN Seleksi Tilawah Quran (STQ) memang menuai banyak kritik, sebab pergelaran event dua tahunan…

Sabtu, 22 Juli 2017 10:12

Siap-Siap, Kaltara Punya Kuota 3 Kursi DPR RI

TARAKAN – Akhirnya, pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) sudah dilakukan. Meskipun…

Sabtu, 22 Juli 2017 10:10

Berawal dari Rekomendasi Peneliti Unmul Samarinda

Potensi hutan Kalimantan memang banyak ditumbuh-tumbuhi berbagai macam tumbuhan yang memiliki sejuta…

Sabtu, 22 Juli 2017 10:06

2107, 4 Kali Sita dan 8 Kali Blokir Rekening

TARAKAN – Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia terus berusaha…

Sabtu, 22 Juli 2017 10:04

DPRD Masih Menunggu Surat dari Gubernur

TARAKAN – Usai memproses pergantian terhadap Alm. Freddy Layuk Allo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

Sabtu, 22 Juli 2017 10:01

Masih Butuh 110 Ribu Blangko E-KTP

TARAKAN- Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-ktp) yang dibutuhkan untuk mencetak ktp baru sampai…

Sabtu, 22 Juli 2017 09:59

Anak Tidak Boleh Terabaikan, Keinginan Sekolah Harus Dituruti

TARAKAN- Tahun ajaran baru yang telah memasuki pekan kedua ini masih saja menyinggung masalah Penerimaan…

Sabtu, 22 Juli 2017 09:56

Inginkan Wadah untuk Anak Muda

TARAKAN – Dengan jumlah warga sekitar 150 kepala keluarga (KK) membuat warga RT 2, Kelurahan Mamburungan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .