MANAGED BY:
MINGGU
19 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Selasa, 11 Juli 2017 20:59
DUHAI..!! Puluhan Murid Belum Dapat Sekolah

Meski Siap Biayai Guru Honor, Tetap Tidak Masuk Dapodik

HARI PERTAMA SEKOLAH: Tampak salah antusias murid di salah satu sekolah dasar di Kaltara yang begitu menikmati momen hari pertama masuk sekolah. FOTO: SAMSYUL/ RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menyisakan polemik layaknya benang kusut yang sulit terurai. Hingga memasuki hari pertama sekolah kemarin, ada 32 berkas calon peserta didik yang belum ditarik di SMAN 3 Tarakan. Itu artinya, 32 peserta didik belum bisa bersekolah karena belum ada kepastian akan sekolah dimana mereka.

Perwakilan wali peserta didik di SMAN 3 Tarakan, Nugraha Putra mengungkapkan, hasil pertemuan mereka dengan Kepala SMAN 3 Tarakan menyatakan pihak sekolah bersikukuh tidak ada penambahan rombongan belajar (rombel). Namun, perwakilan wali calon peserta didikpun tetap bertahan dengan pendapat mereka dan berusaha agar bisa mendapatkan tambahan rombel. Kemungkinan besar mereka akan mengadu ke dinas pendidikan untuk kembali meminta pertimbangan.

“Kami akan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), tanggapannya gimana,” ungkapnya kepada Radar Tarakan pada Senin (10/7).

Bahkan, wali calon peserta rela membayar guru honor yang sebelumnya ditakutkan oleh provinsi jika terjadi penambahan rombel. Dengan catatan, anak-anak mereka tetap bersekolah di SMAN 3 Tarakan, sebab rumah mereka sangat dekat dengan sekolah tersebut.

“Pemerintah hanya menyiapkan guru saja, nanti masalah honor akan dibicarakan dengan wali murid. Intinya tidak mahal, daripada harus bersekolah di swasta,” beber Anugrah, sapaan kesehariannya.

Menurut para wali calon peserta didik, harusnya Kadisdikbud Kaltara tidak terburu-buru menggunakan aturan yang baru yakni Permendikbud 17/2017 tentang PPDB. Alangkah baiknya jika hal tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kaltara.

“Seharusnya Dinas Pendidikan provinsi, begitu menerima peraturan dianalisa dulu, cocok nggak untuk daerah ini. Jangan asal terima, kan gitu,” tuturnya.

Kendati demikan, jika pada akhirnya nanti pihak provinsi tetap menyarankan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, maka mereka meminta kebijakan dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas bus sekolah, gratis. Sebab, di wilayah Tarakan Utara tidak ada sekolah swasta yang terdekat.

“Tolong dong beri solusi dengan penyediaan bus sekolah, atau uang muka, uang bangku sekolah, mungkin itu yang harus kita bicarakan,” terangnya.

Defri, wali calon peserta didik lainnya yang tinggal di RT 9 Juata Permai menaruh harapan penuh kepada pihak sekolah agar mengupayakan anak mereka yang tinggal di zona terdekat dengan sekolah dapat diterima. “Bagaimana pihak sekolah bisa mengupayakan anak-anak yang zona terdekat dengan sekolah,” tutur pria berusia 43 tahun ini.

Sementara itu, Kepala SMAN 3 Tarakan, Erni Nurjanah mengatakan mereka tidak dapat berbuat banyak karena keputusan ini bukan kebijakan sekolah, namun sudah menjadi aturan dari pusat.

Dikatakan Erni, para wali murid memang bersedia menyediakan fasilitas untuk anaknya, tetapi masalahnya tidak semudah itu. “Takutnya nanti hanya bertahan beberapa bulan. Malah kalau dipikir cari guru, bayar guru, mending ke swasta saja, sama aja,” sarannya dengan nada lembut.

Apabila dalam satu sekolah terdapat kelebihan siswa dan tidak diakui, karena di luar data pokok pendidikan (Dapodik), maka siswa tersebut tidak ditanggung oleh dana pemerintah. Bahkan anak tersebut tidak bisa mengikuti Ujian Nasional (Unas) karena tidak terdaftar dalam dapodik.

“Nah masalahnya itu. Kita punya siswa banyak tetapi tidak dibiayai karena tidak diakui dapodik. Apakah orang tua mau anak mereka di posisi itu,” tutur perempuan berhijab ini.

Diakui Erni, rombel di SMAN 3 Tarakan memang tidak mencukupi. Sekolah mengatasi kekurangan itu dengan menerapkan kebijakan yang ada melalui proses pembelanjaran menjadi dua shift, sehingga ada yang masuk pagi dan siang hari.

Untuk diketahui, setiap tingkatan (kelas) terdiri dari delapan kelas dengan pembagian empat kelas jurusan IPA dan empat kelas jurusan IPS. Sementara untuk jumlah PPDB yang diterima sebanyak 288 siswa, dengan jumlah 36 orang dalam satu kelas.

“Makanya kita adakan dua shift, ada yang masuk pagi ada yang masuk siang. kayaknya di Kaltara cuma SMA 3 yang dua shift,” jelasnya.

Sebelumnya terdapat 52 berkas yang belum ditarik, namun setelah mendengar pengumuman sisa 40 orang, akhirnya satu persatu menarik berkas dan hingga saat ini sisa 32 berkas yang belum dicabut.

“Dalam sehari kadang ada 4 orang yang narik. Kemarin sisa 32 berkas hingga hari ini, nggak tahu kalau besok-besok,” katanya.

Dia menyarankan, agar calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah yang dia pimpin, harus segera mendaftarkan ke sekolah swasta. Jika orang tua menginginkan anaknya sekolah di negeri, itu bisa disiasati dengan masuk ke sekolah swasta yang akreditasi dan kurikulumnya setara sekolah negeri.

Sehingga jika memang memungkinkan tahun depan bisa pindah sekolah, maka yang bersangkutan bisa pindah ke sekolah negeri asalkan akreditasi dan kurikulum sekolah swasta sebelumnya sama dengan sekolah negeri.

“Minimal berkorbanlah selama sampai naik kelas, nanti dilihat lagi bisa nggak pindah ke sini. Sekarang kan boleh yang dari swasta pindah ke negeri yang penting akreditasnya dan kurikulumnya sama,” tuturnya memberi solusi.

Namun desakan yang masih dilakukan wali peserta didik bakal sia-sia. Sebab Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono menegaskan, apabila sekolah menerima siswa dengan kuota lebih, maka sisa murid tersebut dipastikan tidak masuk dalam dapodik. Sehingga ini menjadi pembelajaran bagi orang tua agar anak-anak diawasi dalam sistem pembelajarannya jika berkeinginan sekolah negeri di zonanya.

“Kalau memang mau sekolah negeri di zonanya yah diawasi, suruh belajar,” ucapnya memberi gambaran.

Tak hanya itu, Sigit juga menuturkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh peserta didik yang tidak diakui. Yakni, mereka tidak masuk dalam dapodik itu. Bahkan mereka juga dipastikan tidak akan mengikuti unas.

Apabila kelebihan peserta didik, artinya ada kelas yang tidak diakui, maka guru yang mengajar juga tidak diakui sertifikasinya dan tidak dibayar. Serta peserta didik di luar dapodik tidak memiliki hak untuk menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Silakan kepala sekolahnya mau pilih itu, atau pilih nambah rombel. Pokoknya Tarakan sudah selesai, jangan lagi ributkan. Tarakan sudah clear and clean,” tegasnya.

 

Protes PPDB  juga tidak hanya dirasakan oleh wali calon peserta didik tingkatan SMA. Hari pertama kemarin, para orang tua tidak hanya mengantarkan anaknya saja, tetapi sebagian mereka yang ke sekolah masih berharap agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.

Bahkan tidak segan-segan beberapa wali calon peserta didik, langsung mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan di Jalan Jenderal Sudirman, Tarakan. Mereka mengadukan nasib anak masing-masing yang belum mendapatkan sekolah.

Salah seorang wali calon peserta didik tingkat SD, Ester (35) mengaku, sudah mencoba mendaftarkan anaknya di semua SDN dengan menempuh jalur umum. Namun hingga hari pertama masuk sekolah kemarin, tak ada satupun sekolah yang menerima sang buah hati.

“Saya tidak tahu kalau ada jalur rayon, karena tidak ada sosialisasi sama sekali. Anak saya sampai saat ini belum sekolah, mau tidak mau yah harus masuk ke swasta walaupun mahal,” kata Ester.

Hal senada juga dirasakan Nuryadi (42) yang juga mendatangi Disdikbud Tarakan. Dia menyesalkan adanya sistem yang membatasi murid di sekolah dalam PPDB, karena masih banyak orang tua yang tidak mampu untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta.

“Untuk apa juga dibatasi, walaupun itu peraturan dari menteri. Masa daerah tidak mempunyai kebijakan sama sekali. Tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta,” kesal Nuryadi.

Begitu juga dengan salah satu wali calon peserta didik yang enggan disebutkan namanya yang mendaftarkan anaknya pada jenjang SMP mengatakan, nilai dari sang anak tergolong tinggi yakni 210,00, tetapi mendaftar melalui jalur umum pun tidak diterima. Sementara dia  mengaku tidak mengetahui adanya pendaftaran sistem rayon.

“Saya tidak tahu ada sistem rayon, gurunya baru memberi tahu saat sudah selesai pendaftaran, jadi tidak ada sosialisasi sejak awal, itu yang saya sesalkan,” ketusnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan, Tajuddin Noor mengatakan, di hari pertama masuk sekolah masih terdapat orang tua yang mengeluhkan anaknya yang tidak masuk sekolah negeri.

Namun, pihaknya hanya bisa memberi solusi dengan menyarankan untuk masuk ke sekolah swasta. Kalaupun anak tersebut tidak mampu, tentu akan ada keringanan dengan syarat bisa menunjukkan bukti tidak mampu, maka pihaknya akan menyampaikan pada sekolah swasta untuk wajib dibebaskan uang sekolahnya.

“Sekolah swasta itukan ada juga yang menerima Biaya Operasional Sekolah (BOS). Nanti dari dana itu, anak yang tidak mampu tadi bisa dibebaskan biaya sekolahnya. Walaupun memang sekolah swasta itu ada lagi uang partisipasi, tetapi kan bisa dicicil,” ungkapnya kepada Radar Tarakan, kemarin (10/7).

Dikatakannya, bagi peserta didik yang tidak tertampung tidak akan bisa lagi untuk masuk sekolah negeri. Sebab menurut aturan dari Permendikbud, jika PPDB telah berakhir maka tidak ada lagi sekolah yang dapat menampung peserta didik. Dalam kesempatan ini, Tajuddin mengaku belum mengetahui apakah ada SD yang akan membuka pendaftaran lagi karena kekurangan ataukah tidak.

“Kalau di SDN 031 itukan kemarin ada kuota yang kosong sebanyak 14 orang. Mungkin nanti kami akan buka lagi pendaftarannya, tetapi khusus untuk kuota itu saja. Kalau sekolah negeri lainnya sudah tidak bisa lagi,” pungkas Tajuddin.(*/one/*/yus/nri)


BACA JUGA

Sabtu, 18 November 2017 11:27

Baru Tiga Tahun Sudah Rusak

TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan mendapat sorotan tajam karena dianggap tak refresentatif…

Sabtu, 18 November 2017 11:25

Terlalu Memilih Pekerjaan, Kesempatan Terbuang

TARAKAN – Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tarakan mengungkap serapan tenaga kerja selama…

Sabtu, 18 November 2017 11:22

WADUH..!! Investor Pemasok Gas Mundur

TARAKAN – Sebelumnya banyak investor yang siap menyuplai gas ke PT PLN (Persero) Unit Layanan…

Sabtu, 18 November 2017 11:11

Dua Hari, Tiga Korban Tewas di Jalan

TARAKAN - Nahas, sebuah mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KT 1680 RE yang dikemudikan Muhammad…

Sabtu, 18 November 2017 11:10

Sentra Industri Telan Biaya Rp 20 Miliar

TARAKAN - Sentra indusri kecil dan menengah saat ini tengah dibangun di Jalan Hake Babu dengan luas…

Sabtu, 18 November 2017 11:08

Reklame Mendominasi Perizinan

TARAKAN – Sejak Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Tarakan menjadi Dinas Penanaman Modal,…

Sabtu, 18 November 2017 11:04

Dua Jembatan di Dua Gang Rusak

TARAKAN - Ketua RT 2, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Ihsan mengatakan, terdapat dua titik jembatan yang…

Sabtu, 18 November 2017 11:03

Pedagang Berburu Uang Kecil

Tarakan-Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Tarakan,  pendistibusian uang baru terus dilakukan…

Sabtu, 18 November 2017 10:59

Genset Rp 2,9 Juta ‘Diembat’ Paman

TARAKAN – Entah apa yang ada di benak TC (nama diinsialkan), pelaku pencuri genset keponakan sendiri.…

Jumat, 17 November 2017 12:24

JANJI YA...!! Mulai Desember Tak Ada Pemadaman

TARAKAN – Persoalan listrik di Bumi Paguntaka memang belum berakhir. Kekurangan pasokan gas masih…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .