MANAGED BY:
SENIN
20 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Jumat, 19 Mei 2017 11:14
Penasihat Hukum S Sebut Ada Kejanggalan

Terkait Penetapan Tersangka Kasus Kayan I

BERPROSES:Pelabuhan Kayan I Tanjung Selor sempat menjadi sorotan pasca tersiar kabar adanya kasus penyelewengan dana retribusi bongkar muat. Tampak kegiatan bongkar muat di Kayan I berjalan seperti biasa. BANK DATA RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Fransisco, Penasihat Hukum (PH) tersangka berinisial S, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) tambat bongkar muat kapal di Pelabuhan Kayan I Tanjung Selor menyebut ada kejanggalan pada kasus tersebut.

Fransisco mengatakan, salah satu kejanggalan yang ditemukannya, mengenai waktu penetapan kliennya yang pada saat itu merupakan Penjabat (Pj) Kepala Seksi (Kasi) Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan sebagai tersangka sejak tahun 2012 -2014.

“Menurut saya ini sebuah kekeliruan kalau dikatakan hanya si S yang ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Karena si S ini baru dilantik untuk menduduki jabatan itu pada 31 Juli 2013,” jelasnya kepada Radar Kaltara saat ditemui, Rabu (17/5).

“Itu melalui Keputusan Bupati Bulungan Nomor 821.24/015/KEP-BKD/2013,” sambungnya.

 Sementara kasus ini ditetapkan berlangsung sejak tahun 2012.Artinya, jika dugaan tipikor itu ditetapkan sejak tahun 2012, maka secara otomatis tersangkanya tidak hanya S. Tapi, bisa jadi pejabat sebelumnya juga merupakan tersangka dalam kasus ini.

Disamping itu, dirinya juga mempertanyakan kendala yang dialami Kejaksaan sehingga dugaan kasus tipikor yang merugikan negara kurang lebih Rp 1 miliar itu hingga berjalan hampir empat tahun belum membuahkan hasil berupa putusan.

“Bahkan dalam surat perintah penahanan tersangka ini tercantum dugaan kerugian itu berdasarkan perhitungan sendiri oleh jaksa. Bukan BPK. Padahal yang seharusnya melakukan perhitungan itu adalah BPK,” jelasnya.

Namun demikian, kata dia, untuk saat ini dari pihak Kejaksaan mengaku bahwa BPK Perwakilan Kaltara sedang melakukan perhitungan atas kerugian negara itu, dan hanya tinggal menunggu hasilnya.

Menurutnya, jika kasus tersebut belum bisa diselesaikan dengan alasan belum cukup bukti untuk ditemukan kerugian negara, lebih baik dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Karena waktu untuk perhitungan kerugian negara itu maksimal 60 hari harus sudah selesai dilakukan oleh BPK. Sementara ini kasusnya sudah bertahun-tahun,” sebutnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini kondisi tersangka di tahanan dalam keadaan sehat. Adapun, masa penahanan pertamanya sudah beraknir Rabu (17/5) yang kemudian diperpanjang dengan alasan dokumen tuntutan yang ingin dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Samarinda itu belum selesai.

Sementara pihak Kejaksaan saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban, baik melalui telepon maupun Whatsapp.(iwk/ana)


BACA JUGA

Senin, 20 November 2017 12:19

2018, Gudang Farmasi Kembali ‘Diguyur’ DAK

TANJUNG SELOR – Setelah mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2017 sekira Rp 3 miliar untuk…

Senin, 20 November 2017 12:18

Pusat Puji Motif Batik Kaltara

TANJUNG SELOR - Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Kementerian Perindustrian memuji motif khas batik…

Senin, 20 November 2017 12:16

Motor Korban Terseret Masuk Parit

KECELAKAAN lalu lintas (lakalantas) kembali terjadi di Tanjung Selor. Kali ini dialami pengendara sepeda…

Senin, 20 November 2017 09:48

47 Formasi CPNS Kaltara Dipastikan Kosong

TANJUNG SELOR – Sebanyak 47 dari 500 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah…

Senin, 20 November 2017 09:41

Data Fiktif, Sanksi Tegas Menanti !

TANJUNG SELOR – Dari hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan beberapa…

Senin, 20 November 2017 09:40

Tindak Tegas Kendaraan Parkir di Badan Jalan

TANJUNG SELOR –Selama ini sering kita jumpai kendaraan roda dua maupun roda empat di beberapa…

Senin, 20 November 2017 09:39

Seluruh Armada Bus Damri Segera Dilakukan Ramp Check

TANJUNG SELOR – Seperti tahun-tahun sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) secara rutin melakukan…

Sabtu, 18 November 2017 10:54

Karyawan Mulai di PHK Perusahaan

MESKI upah minimum kabupaten (UMK) Bulungan tahun 2018 yang masih menunggu penetapan dari Gubernur Kaltara…

Sabtu, 18 November 2017 10:51

Pesta Sabu, Warga Jl. H.Maskur Digerebek

TANJUNG SELOR – Satreskoba Polres Bulungan menggerebek pesta sabu di rumah AS (18) di Jalan H.…

Sabtu, 18 November 2017 10:48

Permintaan Tali Asih Tak Bisa Dipenuhi Pemkab

TANJUNG SELOR – Bangunan eks Transito milik Pemkab Bulungan di Kelurahan Kampung VI, Kota Tarakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .