MANAGED BY:
SELASA
12 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Minggu, 19 Maret 2017 10:58
Tumpang Tindih dan Status Lahan di Nunukan Bikin Dilema
MENGHAMBAT: Banyak lahan yang diklaim warga membuat investasi terhambat.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Tumpang tindih kepemilikan status sebuah lahan tak hanya dialami warga di sebuah daerah berkembang. Sebagai wilayah perbatasan, persoalan tumpang tindih dan status kepemilikan lahan juga menjadi persoalan yang begitu menyita perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Sehingga, untuk melakukan pembangunan, kepala daerah dituntut untuk dapat mengambil sebuah kebijakan yang tepat. Tak merugikan pihak manapun. Tak ayal, kejadian itu menjadi kendala pemerintah setempat melakukan pembangunan.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid mengatakan, permasalahan tumpang tindih lahan merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Makanya, kepala daerah itu tak bisa gegabah dalam mengambil sikap. Sebab, dalam mengambil sebuah keputusan, harus dipikirkan pula dampaknya.

“Soal lahan ini memang persoalan yang menguras tenaga dan pikiran juga. Harus benar-benar disikapi serius. Sebab, salah sedikit, dapat merugikan masyarakat dan dampaknya besar,” ungkap Hj. Asmin Laura Hafid di hadapan Ketua Tim Kajian Daerah (Kajida) Sekretaris Jendral (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia (RI) Mayjen TNI Aris Martono Haryadi saat melakukan diskusi di kantor bupati belum lama ini.

Salah satu contohnya, persoalan yang terjadi di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah tiga (Kecamatan, Sebuku, Sembakung, Lumbis dan lainnya). Hingga saat ini belum 100 persen selesai, meskipun ribuan pekerjanya telah kembali bekerja semula. “Kami sudah bertemu dengan kementerian yang menanganinya. Kendati belum rampung 100 persen, kami bersyukur dapat memberikan rasa aman bagi ribuan pekerja di perusahaan tersebut,” ungkap Hj. Laura.

Dikatakan, persoalan status lahan hingga saat ini menjadi persoalan yang begitu rumit. Banyaknya lahan yang tumpang tindih atau perizinan dan undang-undang yang beberapa ditemukan saling berseberangan dengan lainnya menambah keraguan pihaknya untuk membuat gebrakan bagi solusi penanganan persoalan perkebunan dan pembukaan lahan garap bagi warga perbatasan.

“Sebenarnya, pemerintah bisa saja mendatangkan investor lain jika memang lahannya tak bermasalah. Kami tahu banyak pejabat yang ditangkap karena persoalan tanah, lahan dan sebagainya. Kami mau membangun gebrakan cepat dan sebagainya, tapi regulasi atau peraturan yang ada di negara kita ini mempersulit itu sendiri, mungkin ini masukan juga ke pak presiden,” bebernya kepada tim kajida wantannas RI yang hadir.

Menyikapi hal tersebut, Mayjen TNI Aris Martono Haryadi selaku ketua tim mengaku menjadikan salah satu catatan penting dalam kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Nunukan ini. Persoalan-persoalan seperi ini akan disampaikan langsung ke Presiden RI Joko Widodo. “Hal seperti ini akan menjadi masukan dan menjadi catatan penting bagi tim. Semua persoalan perbatasan akan sampai langsung dengan pak Presiden,” katanya.

Menurutnya, jika wilayah perbatasan ingin berkembang, maka pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi Nunukan yang ada. Agar nantinya, bukan lagi warga Nunukan yang ke Tawau, Malaysia, tapi sebaliknya. “Sebagaimana program nawacita bapak presiden Jokowi, membangun dari pinggir, maka kedatangan timnya ini merupakan salah satu upaya mewujudkan program tersebut,” pungkasnya. (oya/eza)


BACA JUGA

Selasa, 12 Desember 2017 10:02

Rekanan Minta Kepastian Pembayaran

NUNUKAN – Puncak kesabaran kontraktor atau rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan akhirnya…

Selasa, 12 Desember 2017 09:59

Daya Listrik Surplus, Daftar Tunggu Mulai Dilayani

NUNUKAN – Enam unit mesin baru Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sei Bilal dengan daya 6…

Senin, 11 Desember 2017 10:56

Rawan Perampokan, Nelayan Takut Melaut

NUNUKAN – Nelayan di Pulau Sebatik semakin was-was saat turun melaut. Aksi perampok bersenjata…

Senin, 11 Desember 2017 10:54

Lapas Punya Tujuh Narapidana di Bawah Umur

NUNUKAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Nunukan memiliki tujuh penghuni warga binaan…

Sabtu, 09 Desember 2017 10:50

X-Ray Masih Sulit Deteksi Barang Tersembunyi

NUNUKAN – Pengungkapan narkoba yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Nunukan,…

Sabtu, 09 Desember 2017 10:45

Disdukcapil Tunggu Juknis dari Kemendagri

NUNUKAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan memastikan akan melaksanakan…

Jumat, 08 Desember 2017 11:27

Belum Ada Bantuan Pengganti Pukat Hela

NUNUKAN – Penggantian alat tangkap pukat hela sesuai edaran Kementerian Kelautan dan Perikanan…

Jumat, 08 Desember 2017 11:25

Tak Mampu Ikuti UMK, Perusahaan Wajib Bersurat

NUNUKAN – Pasca pengesahan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2018, pihak perusahaan kini wajib menjalankan…

Kamis, 07 Desember 2017 12:01

NUNUKAN Biarpet Lagi

NUNUKAN – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Nunukan kembali memberikan pelayanan yang tidak…

Kamis, 07 Desember 2017 11:57

Minim Perhatian, Sei Mengkadu Perlu Jadi Desa

NUNUKAN – Persoalan lemahnya pembangunan yang tak kunjung berdampak pada wilayah Sei Mengkadu,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .