MANAGED BY:
RABU
26 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Minggu, 19 Maret 2017 10:58
Tumpang Tindih dan Status Lahan di Nunukan Bikin Dilema
MENGHAMBAT: Banyak lahan yang diklaim warga membuat investasi terhambat.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Tumpang tindih kepemilikan status sebuah lahan tak hanya dialami warga di sebuah daerah berkembang. Sebagai wilayah perbatasan, persoalan tumpang tindih dan status kepemilikan lahan juga menjadi persoalan yang begitu menyita perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Sehingga, untuk melakukan pembangunan, kepala daerah dituntut untuk dapat mengambil sebuah kebijakan yang tepat. Tak merugikan pihak manapun. Tak ayal, kejadian itu menjadi kendala pemerintah setempat melakukan pembangunan.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid mengatakan, permasalahan tumpang tindih lahan merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Makanya, kepala daerah itu tak bisa gegabah dalam mengambil sikap. Sebab, dalam mengambil sebuah keputusan, harus dipikirkan pula dampaknya.

“Soal lahan ini memang persoalan yang menguras tenaga dan pikiran juga. Harus benar-benar disikapi serius. Sebab, salah sedikit, dapat merugikan masyarakat dan dampaknya besar,” ungkap Hj. Asmin Laura Hafid di hadapan Ketua Tim Kajian Daerah (Kajida) Sekretaris Jendral (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia (RI) Mayjen TNI Aris Martono Haryadi saat melakukan diskusi di kantor bupati belum lama ini.

Salah satu contohnya, persoalan yang terjadi di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah tiga (Kecamatan, Sebuku, Sembakung, Lumbis dan lainnya). Hingga saat ini belum 100 persen selesai, meskipun ribuan pekerjanya telah kembali bekerja semula. “Kami sudah bertemu dengan kementerian yang menanganinya. Kendati belum rampung 100 persen, kami bersyukur dapat memberikan rasa aman bagi ribuan pekerja di perusahaan tersebut,” ungkap Hj. Laura.

Dikatakan, persoalan status lahan hingga saat ini menjadi persoalan yang begitu rumit. Banyaknya lahan yang tumpang tindih atau perizinan dan undang-undang yang beberapa ditemukan saling berseberangan dengan lainnya menambah keraguan pihaknya untuk membuat gebrakan bagi solusi penanganan persoalan perkebunan dan pembukaan lahan garap bagi warga perbatasan.

“Sebenarnya, pemerintah bisa saja mendatangkan investor lain jika memang lahannya tak bermasalah. Kami tahu banyak pejabat yang ditangkap karena persoalan tanah, lahan dan sebagainya. Kami mau membangun gebrakan cepat dan sebagainya, tapi regulasi atau peraturan yang ada di negara kita ini mempersulit itu sendiri, mungkin ini masukan juga ke pak presiden,” bebernya kepada tim kajida wantannas RI yang hadir.

Menyikapi hal tersebut, Mayjen TNI Aris Martono Haryadi selaku ketua tim mengaku menjadikan salah satu catatan penting dalam kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Nunukan ini. Persoalan-persoalan seperi ini akan disampaikan langsung ke Presiden RI Joko Widodo. “Hal seperti ini akan menjadi masukan dan menjadi catatan penting bagi tim. Semua persoalan perbatasan akan sampai langsung dengan pak Presiden,” katanya.

Menurutnya, jika wilayah perbatasan ingin berkembang, maka pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi Nunukan yang ada. Agar nantinya, bukan lagi warga Nunukan yang ke Tawau, Malaysia, tapi sebaliknya. “Sebagaimana program nawacita bapak presiden Jokowi, membangun dari pinggir, maka kedatangan timnya ini merupakan salah satu upaya mewujudkan program tersebut,” pungkasnya. (oya/eza)


BACA JUGA

Selasa, 25 April 2017 12:02

Pedagang Alun-Alun Tolak Lokasi Usulan Pemkab

NUNUKAN – Pedagang di Alun-alun Nunukan telah melakukan pertemuan untuk membicarakan saran Pemerintah…

Selasa, 25 April 2017 11:59

Kantor KPUD Mangkrak

NUNUKAN – Pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nunukan tampaknya masih…

Senin, 24 April 2017 20:56

Pemindahan Pedagang Tunggu Surat Imbauan

NUNUKAN – Pedagang di Alun-alun Nunukan sisa menunggu surat imbauan dari Pemerintah Kabupaten…

Senin, 24 April 2017 20:48

Tangani ODGJ, Dinsos Ngutang Rp 600 Juta ke RSUD Tarakan

NUNUKAN - Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Nunukan sepertinya belum mampu ditangani sepenuhnya Dinas…

Senin, 24 April 2017 20:47

Gara-Gara Cuaca Ekstrem, Listrik Biarpet Lagi

NUNUKAN – Hujan deras dan angin kencang terjadi pada Sabtu (22/4) malam menyebabkan listrik padam…

Senin, 24 April 2017 20:43

Minim Anggaran, Dinsos Tak Pulangkan CTKI

NUNUKAN – Minimnya anggaran di Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan menghambat permintaan sejumlah korban…

Sabtu, 22 April 2017 09:45

Pemkab Tutup Mata, Korban Banjir Krayan Dicueki

NUNUKAN – Pasca banjir yang merendam empat kecamatan di Krayan selama dua hari, awal bulan ini…

Sabtu, 22 April 2017 09:43

Lelang Jabatan Hanya Formalitas?

NUNUKAN – Lelang jabatan 11 kepala Organisasi Perangkat Daerah telah melalui proses seleksi administrasi,…

Jumat, 21 April 2017 10:43

Kumuh, Dua Wilayah Pesisir Bakal Dibongkar

NUNUKAN – Dua kawasan kumuh di Kecamatan Nunukan bakal dibongkar. Kedua kawasan kumuh itu berada…

Jumat, 21 April 2017 10:36

Deportan Padati Nunukan, Dipulangkan dengan Biaya Sendiri

NUNUKAN – Pemerintah Malaysia kembali melakukan deportasi besar-besaran 470 Warga Negara Indonesia…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .