MANAGED BY:
SELASA
23 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV

RADAR KALTARA

Minggu, 19 Maret 2017 10:58
Tumpang Tindih dan Status Lahan di Nunukan Bikin Dilema
MENGHAMBAT: Banyak lahan yang diklaim warga membuat investasi terhambat.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Tumpang tindih kepemilikan status sebuah lahan tak hanya dialami warga di sebuah daerah berkembang. Sebagai wilayah perbatasan, persoalan tumpang tindih dan status kepemilikan lahan juga menjadi persoalan yang begitu menyita perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan.

Sehingga, untuk melakukan pembangunan, kepala daerah dituntut untuk dapat mengambil sebuah kebijakan yang tepat. Tak merugikan pihak manapun. Tak ayal, kejadian itu menjadi kendala pemerintah setempat melakukan pembangunan.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid mengatakan, permasalahan tumpang tindih lahan merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Makanya, kepala daerah itu tak bisa gegabah dalam mengambil sikap. Sebab, dalam mengambil sebuah keputusan, harus dipikirkan pula dampaknya.

“Soal lahan ini memang persoalan yang menguras tenaga dan pikiran juga. Harus benar-benar disikapi serius. Sebab, salah sedikit, dapat merugikan masyarakat dan dampaknya besar,” ungkap Hj. Asmin Laura Hafid di hadapan Ketua Tim Kajian Daerah (Kajida) Sekretaris Jendral (Setjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia (RI) Mayjen TNI Aris Martono Haryadi saat melakukan diskusi di kantor bupati belum lama ini.

Salah satu contohnya, persoalan yang terjadi di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah tiga (Kecamatan, Sebuku, Sembakung, Lumbis dan lainnya). Hingga saat ini belum 100 persen selesai, meskipun ribuan pekerjanya telah kembali bekerja semula. “Kami sudah bertemu dengan kementerian yang menanganinya. Kendati belum rampung 100 persen, kami bersyukur dapat memberikan rasa aman bagi ribuan pekerja di perusahaan tersebut,” ungkap Hj. Laura.

Dikatakan, persoalan status lahan hingga saat ini menjadi persoalan yang begitu rumit. Banyaknya lahan yang tumpang tindih atau perizinan dan undang-undang yang beberapa ditemukan saling berseberangan dengan lainnya menambah keraguan pihaknya untuk membuat gebrakan bagi solusi penanganan persoalan perkebunan dan pembukaan lahan garap bagi warga perbatasan.

“Sebenarnya, pemerintah bisa saja mendatangkan investor lain jika memang lahannya tak bermasalah. Kami tahu banyak pejabat yang ditangkap karena persoalan tanah, lahan dan sebagainya. Kami mau membangun gebrakan cepat dan sebagainya, tapi regulasi atau peraturan yang ada di negara kita ini mempersulit itu sendiri, mungkin ini masukan juga ke pak presiden,” bebernya kepada tim kajida wantannas RI yang hadir.

Menyikapi hal tersebut, Mayjen TNI Aris Martono Haryadi selaku ketua tim mengaku menjadikan salah satu catatan penting dalam kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Nunukan ini. Persoalan-persoalan seperi ini akan disampaikan langsung ke Presiden RI Joko Widodo. “Hal seperti ini akan menjadi masukan dan menjadi catatan penting bagi tim. Semua persoalan perbatasan akan sampai langsung dengan pak Presiden,” katanya.

Menurutnya, jika wilayah perbatasan ingin berkembang, maka pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi Nunukan yang ada. Agar nantinya, bukan lagi warga Nunukan yang ke Tawau, Malaysia, tapi sebaliknya. “Sebagaimana program nawacita bapak presiden Jokowi, membangun dari pinggir, maka kedatangan timnya ini merupakan salah satu upaya mewujudkan program tersebut,” pungkasnya. (oya/eza)


BACA JUGA

Selasa, 23 Mei 2017 09:52

Program Berkah Ramadan Radar Nunukan

NUNUKAN - Program Berkah Ramadan bersama Radar Nunukan (Radar Tarakan Group) kembali dibuka. Kepastian…

Selasa, 23 Mei 2017 09:50

Kepala Disdikbud Minta Maaf

NUNUKAN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan mendapat kritikan dari warga…

Selasa, 23 Mei 2017 09:49

Debit Air Sungai Sembakung Makin Tinggi

NUNUKAN – Banjir yang terjadi di Kecamatan Sembakung sejak Jumat, (19/5) lalu hingga kini masih…

Senin, 22 Mei 2017 09:40

RSUD Terancam Rugi

NUNUKAN – Pemeriksaan kesehatan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi bagian…

Senin, 22 Mei 2017 09:38

DPRD Pertanyakan Upaya Pemkab

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan kian serius untuk meluruskan kekeliruan…

Sabtu, 20 Mei 2017 15:19

 Komentar Kadisdik Soal Banjir Sembakung Bikin Netizen Geram

NUNUKAN - Siapa sangka, pernyataan yang dilontarkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Nunukan, Jaya Martom,…

Sabtu, 20 Mei 2017 11:21

Wow...Tunon Taka "Diserbu" TNI dan Polri

NUNUKAN - Buruh bagasi, pedagang dan penumpang di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan tampak kaget dan penuh…

Sabtu, 20 Mei 2017 10:21

Sub Agen BBM Labrak Aturan Penjualan

NUNUKAN – Keberadaan sub agen Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat membantu Agen Penyalur Minyak dan…

Sabtu, 20 Mei 2017 10:20

Harga Sembako Naik Jelang Ramadan

NUNUKAN – Meskipun mendapat pengawasan dari sejumlah instansi pemerintah, harga sebagian komoditi…

Jumat, 19 Mei 2017 10:50

Ratusan Kilogram Makanan Ilegal Dimusnahkan

NUNUKAN - Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Tarakan Wilayah Kerja (Wilker) Nunukan memusnahkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .